Kolom

Menimbang Rekrutmen "Komponen Cadangan"

Zudan Rosyidi - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 13:30 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di Dermaga Pelabuhan JCTI II, Jakarta, Senin (23/11/2020). Apel pasukan digelar untuk memeriksa kesiapsiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Membaca tulisan digital Kolonel Inf. Arief Wahyu, Penataan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara, terlihat bangunan argumen berupa ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan NKRI menjadi alasan kuat rekrutmen Komponen Cadangan (Komcad) TNI di tahun ini. Secara eksplisit, potensi ancaman tersebut dinyatakan berasal dari eksternal dan internal.

Alasan yang dikemukakan oleh Kolonel Inf. Arief Wahyu bukan isapan jempol semata. Bentuk ancaman eksternal NKRI telah menjadi diskursus yang ramai diperbincangkan di media dan blog pertahanan. Klaim teritori dan sikap Tiongkok atas wilayah laut di sekitar Natuna serta ditambah lagi dengan ambiguitas sikap politik Australia pada beberapa masalah di Indonesia serta perkembangan postur dan agresivitas militernya menjadi bentuk ancaman dari luar yang berpotensi mengganggu keutuhan wilayah NKRI.

Sementara ancaman di tingkatan lokal terkait dengan polarisasi dan friksi politik dalam masyarakat yang tajam, berkembangnya faham radikalisme, dan tumbuhnya kelompok pengusung ideologi Islam transnasional dalam masyarakat. Tiga contoh ini telah lama menjadi diskursus dan fokus studi yang dipersepsikan memiliki potensi untuk dapat mengancam kesatuan NKRI.

Meskipun demikian, untuk menjadi sebuah dasar yang melandasi implementasi kebijakan strategis negara, diperlukan telah mendalam atas karakteristik dan konteks dari setiap ancaman ini. Setidaknya dengan pemahaman ini, peluang terjadinya disfungsi Komcad dapat diminimalkan sejak dini.

Ancaman Lokal

Lokalitas masyarakat kontemporer tidak lagi dapat ditandai dengan penanda tradisional. Semua bentuk pranata dan praktik sosial, baik yang bersifat material maupun kognitif, merupakan representasi langsung ataupun tidak langsung keterhubungan masyarakat Indonesia dengan dunia luar melalui mediasi teknologi informasi berbasis internet secara masif dan intensif.

Pemahaman ini menjadi salah satu alasan yang digunakan untuk melakukan rekrutmen anggota Komcad. Dikhawatirkan batas-batas fisik dan sosial sebuah negara yang memudar akibat arus manusia, barang, pengetahuan, hingga media akan meredupkan nasionalisme masyarakat.

Salah satu contoh aktual adalah keberadaan dan perkembangan kelompok Islam transnasional maupun kelompok teroris. Dua kelompok ini secara jelas tidak mengakui dan menentang NKRI. Pertanyaannya, apakah keberadaan Komcad akan dapat menangkal dua kelompok berbasis keagamaan ini? Tentu masih perlu diuji lebih jauh lagi terkait dengan desain pelatihan dan kelembagaan Komcad.

Jika pelatihan yang diselenggarakan adalah lebih pada pembentukan tubuh (body) warga negara yang siap secara fisik untuk digerakkan dalam mendukung atau membantu tugas-tugas keamanan dan ketahanan negara, tentu tidak tepat untuk membentuk Komcad dengan tujuan ini.

Yang dihadapi Komcad adalah sebuah ideologi. Sebuah nilai yang secara sistematis diyakini dan dipraktikkan dengan militansi yang kuat oleh pengikutnya. Rasanya tidak mungkin dihadapi dengan fisik karena hanya akan memunculkan benturan diantara masyarakat sipil.

Catatan lain yang perlu dipertimbangkan adalah potensi munculnya pengawasan dan kontrol oleh warga sipil yang diperankan oleh anggota Komcad, baik pada individu-individu yang terindikasi masuk pada kelompok yang dilarang oleh negara ataupun khalayak masyarakat luas. Potensi ini ditimbulkan sebagai akibat tidak langsung dari keberadaan anggota Komcad yang menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Ditambah lagi dengan anggota Komcad yang harus tetap berkoordinasi dengan satuan TNI setelah menyelesaikan tahapan pelatihan.

Tentu peran Komcad ini bukan tanpa masalah. Dengan merujuk pada konsep Foucault, kerja Komcad ini berpotensi menjadi mekanisme panopticon atas semua bentuk tindakan dan nalar warga seperti pada kelembagaan Rukun Tetangga (RT)-Rukun Warga (RW) di masa Orde Baru. Mekanisme ini berjalan mengikuti desain kelembagaan RT-RW yang dibentuk untuk menata keharmonisan kehidupan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk tujuan ini adalah adanya wajib lapor bagi orang asing yang masuk dalam suatu kelompok masyarakat.

Ancaman Global

Beberapa negara mengembangkan doktrin pertahanan dan keamanan (hankam) tidak dengan menambah jumlah anggota militer aktifnya atau dengan membuat pasukan cadangan. Justru, kecenderungan yang terjadi adalah beberapa negara mengurangi jumlah anggota personil militernya dan mencabut wajib militer bagi warganya. Negara superpower sekelas Amerika Serikat telah mengurangi jumlah personel militernya sejak 2012. Sementara itu, Prancis memilih untuk mencabut wajib militer pada 2001 dan diikuti oleh Jerman pada 2011.

Diskursus di media dan blog pertahanan menyebutkan bahwa 23 negara anggota NATO telah mencabut wajib militer untuk warganya. Jumlah negara ini lebih dari 75 persen dari jumlah anggota NATO. Kebanyakan negara yang masih mempertahankan wajib militer didominasi oleh negara dengan jumlah penduduknya terbatas seperti Austria, Cyprus, Finlandia, Norwegia, Swiss, dan Estonia.

Pengurangan jumlah personil militer ini bukan tanpa sebab. Salah satu faktor yang mendorongnya adalah perkembangan teknologi militer yang mengubah doktrin pertahanan dan keamanan di banyak negara. Keberadaan teknologi mutakhir ini memungkinkan terjadinya peperangan yang tidak bersifat simetris dan di luar jangkauan visual. Peperangan sangat dimungkinkan bersifat asimetris yang meminimalkan pergerakan pasukan dan peperangan dalam jarak dekat.

Perubahan strategi ini tidak membutuhkan banyak pasukan militer. Kendaraan tanpa awak (unmanned vehicle) dalam bentuk tank, kapal laut, dan pesawat tempur serta alutsista militer lainnya yang dapat dipergunakan dari jarak jauh seperti roket, rudal/misil jarak jauh, hingga pesawat tempur dengan kemampuan BVR (Beyond Visual Range) menjadi pilihan yang diakuisisi oleh banyak negara di dunia.

Kehadiran persenjataan berteknologi tinggi akan memiliki efek deteran yang tinggi dibandingkan dengan menambah jumlah personel apalagi hanya membentuk tentara cadangan yang tentunya memiliki keterampilan dan kemampuan bertempur di bawah anggota militer aktif. Banyak kasus yang dapat digunakan untuk menjelaskan urgensi persenjataan teknologi tinggi untuk TNI.

Pada periode awal 2000-an, TNI Angkatan Udara menjadi salah satu unsur kekuatan TNI yang paling terpukul karena embargo senjata. Banyak alat dan sistem senjata (alutsista) yang tidak dapat digunakan untuk menghalau kekuatan asing yang mencoba menerobos masuk wilayah udara Indonesia. Kondisi ini berimbas pada tidak apple to apple-nya pesawat jet tempur TNI yang mengejar pesawat tempur Australia yang masuk wilayah Indonesia pada 1999 menjelang lepasnya Timor Timur.

Waktu itu pilot TNI AU harus melakukan dogfight dengan pesawat F 18 Hornet Australia dengan menggunakan jenis pesawat tempur yang siap beroperasi yaitu Hawk Mk 209. Pesawat tempur jenis ini masuk kategori pesawat tempur ringan (lightweight) dengan kecepatan subsonik sementara pesawat tempur Australia masuk pesawat tempur berat (heavyweight) yang memiliki kecepatan supersonik.

Peristiwa lain terjadi pada Juli 2003, ketika anggota TNI AU dengan menggunakan pesawat single engine F 16 mengejar jet tempur twin engine F 18 Hornet Amerika Serikat yang sedang latihan perang di atas Pulau Bawean. Jenis pesawat yang digunakan oleh pilot TNI AU ini memiliki sistem persenjataan dan mesin yang lebih inferior jika dibandingkan dengan milik Amerika Serikat.

Kasus kontemporer adalah masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok ke wilayah perairan Natuna pada 2020. Kapal ini tidak mengindahkan kehadiran kapal perang TNI AL. Imbauan dan peringatan yang diberikan untuk meninggalkan teritori laut Indonesia tidak direspon oleh kapal penjaga pantai Tiongkok tersebut. Salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab ketidakpedulian tersebut adalah kekuatan tempur dan endurance kapal yang masuk dalam kelas Frigat yang tentunya lebih unggul jika dibandingkan dengan kapal perang milik TNI AL yang berjenis Korvet.

Sekali lagi, terlihat problem tidak apple to apple-nya alutsista membuat negara lain berani mengusik keutuhan wilayah Indonesia, baik di laut maupun udara. Untuk itu seyogianya anggaran TNI dapat difokuskan untuk pemerolehan alutsista tersebut. Bukan untuk program yang lain.

Zudan Rosyidi mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

(mmu/mmu)