Sentilan Iqbal Aji Daryono

Premanisme Digital

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Selasa, 09 Feb 2021 18:01 WIB
Kolomnis - Iqbal Aji Daryono (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -

Dunia online telah melahirkan premanisme. Saya akhirnya menyadari kenyataan itu, ditambah lagi fakta bahwa ternyata bentuk premanisme digital tersebut sangat mirip dengan premanisme konvensional yang selama ini kita kenal.

Ada satu cerita. Seorang lelaki tiba di bandara Semarang. Dia memegang tiket untuk penerbangan ke Jakarta dengan jadwal pukul delapan malam. Sesampai di gerai check in, dia celingak-celinguk. Suasana sepi sekali, padahal pukul delapan masih satu setengah jam lagi. Maka, dia pun bertanya ke petugas gerai.

Tak dinyana, petugas menjawab dengan tegang campur kasihan, bahwa pesawat sudah terbang pukul empat sore. Lha kok bisa? Ternyata, jadwal penerbangan dimajukan sejak tiga hari sebelumnya, dan lelaki malang itu sudah dikirimi pemberitahuan resmi beberapa kali.

Sialnya, pemberitahuan itu dikirim via SMS. Memangnya siapa di zaman ini yang masih membuka SMS? Semua tahu, inbox SMS hanya berisi pesan-pesan semacam "Selamat, nomor Anda terpilih sebagai pemenang undian...." dan "Kami menawarkan pinjaman online tanpa agunan...." Membuka kotak SMS adalah tindakan nyata membuang-buang waktu yang tidak sesuai dengan spirit produktivitas dan percepatan ekonomi era Jokowi.

Tapi apa pun itu, secara legal pihak maskapai sudah menjalankan kewajibannya, dan toh jelas-jelas penumpang yang datang sesuai jadwal lama hanya lelaki itu saja. Artinya, semua penumpang lain ternyata membaca SMS! (Tampaknya mereka tidak peduli dengan target percepatan ekonomi era Jokowi).

Lelaki itu pun protes, kenapa cuma SMS dan bukan telepon. Petugas menjawab bahwa memang via SMS-lah peraturannya. Si lelaki meminta ganti dengan penerbangan berikutnya, tapi kata petugas, jadwal terbang selanjutnya baru akan tiba jam sembilan keesokan paginya (sementara jam segitu acara di Jakarta sudah mulai). Hingga kemudian, lelaki itu mengambil HP-nya, dan...menunjukkan jumlah follower medsosnya! "Tolong carikan solusi, atau saya bikin ramai," katanya.

Ajaib. Si petugas sontak memanggil kawan-kawannya, berbisik-bisik, lalu salah satu di antara mereka menelepon ke sebuah nomor. Dua menit kemudian petugas menyampaikan, "Baik, Pak. Besok ada penerbangan jam enam. Sebenarnya sudah penuh, tapi kami ambilkan satu kursi buat Bapak."

***

Cerita kecil di atas itu true story. Tampaknya biasa saja, dan kita bisa menanggapinya cukup dengan tertawa. Tapi kalau kita merasa bahwa tertawa saja tidak cukup, akan tampak satu realitas di hadapan kita, bahwa jumlah follower medsos seseorang ternyata bukan lagi berfungsi sebatas sebagai aset kekuatan persebaran informasi. Ia sudah menjelma menjadi senjata penekan yang dapat dikapitalisasi untuk banyak sekali tujuan.

Celakanya, yang dimaksud dengan tujuan di situ bukan lagi sebatas tujuan-tujuan kehumasan, melainkan sudah mirip permainan preman. "Kamu nurut enggak sama aku? Kalau enggak, aku bikin viral!" Kekuatan follower akhirnya bisa menciptakan ancaman-ancaman. Ancamannya memang bukan fisik, tapi konsekuensinya sangat nyata, dan masif sekali efeknya.

Dari situlah, diam-diam hierarki tercipta;, peta sosial yang baru memunculkan kasta-kasta, melahirkan para warlord baru, dan panglima-panglima baru itu menciptakan chaos dalam berbagai skala.

Kemarin, lewat medsos, beberapa kali saya mengejek seorang tokoh politik, sebab tokoh itu tampak agak norak dalam ambisinya untuk maju di bursa pertempuran 2024. Beberapa kawan yang paham dunia politik, dan yang melihat saya punya follower meski cuma beberapa puluh ribu, langsung mengira saya sedang bermain. Saya diduga sedang menjalankan mekanisme "pengajuan proposal", agar diajak bergabung ke tim tokoh yang saya ejek itu.

Kontan saja saya tertawa. Tapi ketika saya berpikir lagi, lalu menyadari bahwa tertawa saja tidak cukup, akhirnya saya memahami kecurigaan beberapa kawan tadi. Masuk akal mereka menduga begitu. Kenapa? Kita bisa melihat polanya. Pola ini sering kita saksikan dalam beberapa aksi premanisme "betulan" yang terjadi di banyak tempat, di sepanjang sejarah dunia politik kita.

Misalnya, beberapa tahun lalu ada satu laskar di Jogja yang menyerbu sebuah hajatan tradisional. Kata mereka, itu acara yang penuh kemusyrikan. Demi menyelamatkan akidah umat, ritual tersebut harus dibabat.

Kalau Anda melihatnya sebatas dengan perspektif kebebasan berkeyakinan, tentu saja itu merupakan aksi intoleransi, dan cara pandang seperti itu sah-sah saja. Namun, itu belum mewakili segenap peta persoalan riilnya.

Jika kita jeli dan paham analisis aktor serta analisis sejarah politik lokal, kemudian paham momentum, gambarannya akan jadi beda. Intoleransi memang digunakan sebagai instrumennya. Tapi itu cuma instrumen. Selebihnya, mesti dilihat bahwa aksi tersebut berjalan menjelang rangkaian pesta politik. Di situlah poinnya.

Jadi, ketika suatu kelompok preman mulai tak terdengar gaung namanya, mereka harus tampil. Show of force. Promo besar-besaran. Celakanya, salah satu cara unjuk kekuatan yang paling menyedot perhatian adalah dengan menggebuk kelompok liyan, yang rata-rata ya minoritas. Itu pilihan aman, minim potensi serangan balasan. Lagi pula berita itu pasti viral, brand ormas pelaku akan melejit lagi, nama pimpinannya pun akan kondang lagi.

Apakah ada tindakan hukum yang tegas? Rata-rata, kita tahu, kasus seperti itu menguap. Kenapa menguap? Ini jawabannya: si pimpinan ormas dan wadyabala-nya akan segera tampak perkasa, tampak punya daya tawar tinggi untuk menggalang dukungan massa, dan itu ibarat lampu merkuri bagi laron-laron politik. Si ormas akan segera direkrut dan dilindungi laron-laron itu, diberi proyek politik, dan selanjutnya Anda bisa bayangkan mekanismenya seperti apa.

Itu baru satu versi. Versi lainnya juga pernah saya lihat di Jogja, yaitu kekuatan ormas menembak langsung sasarannya, dan si sasaran itu akan menutup mulut ormas tersebut dengan membagi kue ekonomi kepada mereka. Dengan pengelolaan lahan parkir, contoh paling umumnya.

Demikianlah cara bermain preman-preman. Kalau Anda sudah membaca buku Ian Wilson, Politik Jatah Preman, di situ digambarkan bahwa pola seperti itu sudah berjalan sejak era Orde Baru. Ormas-ormas jalanan menjalankan proses "perburuan rente" dengan menegaskan identitas sebagai wakil kelompok tertindas, misalnya, lalu dari situ mereka mendapatkan celah peluang ekonomi lewat para politisi.

Dengan realitas seperti itu, bukankah kecurigaan kawan-kawan saya itu dapat dipahami?

***

Tenang, saya jamin ejekan saya ke tokoh politik yang kemarin itu cuma bercanda karena sebal saja, dan saya tidak sedang "bermain". Tapi sekali lagi, kecurigaan kawan-kawan saya itu bukan tanpa alasan. Toh, selama ini aktivitas orang-orang yang terindikasi sebagai buzzer politik (dari kubu mana pun) juga lekat dengan pola-pola semacam itu.

Ya, mereka memainkan "massa", meskipun massa yang mereka kelola tidak bisa menggebuk pakai pentungan bambu atau membubarkan acara dengan razia-razia. Tapi gebukan-gebukan digital oleh kekuatan "ormas" mereka itu selalu efektif, dan dari situlah premanisme dijalankan dengan model yang sebenarnya sama persis dengan laskar-laskar jalanan. Semakin banyak follower-nya, apalagi sampai berjuta-juta, semakin efektif pula perburuan rente yang mereka lakukan.

Maka, alih-alih buzzer atau pendengung, mereka sebenarnya lebih cocok disebut sebagai preman. Preman online, preman digital. Masalahnya, saya tidak ingin sebutan itu menjadi bumerang. Kenapa?

Dengan sepenuh pengakuan dosa, saya harus membuka aib diri sendiri: lelaki yang celingukan di bandara itu adalah saya.

Iqbal Aji Daryono warga masyarakat baik-baik, tinggal di Bantul

(mmu/mmu)