Mimbar Mahasiswa

Evaluasi Mitigasi Bencana Secara Administrasi

Azizah Karima - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 12:10 WIB
Banjir di RW 03, Rawajati, Jakarta Selatan.
Foto: Fathan/detikcom
Jakarta -
Beberapa bencana alam mengawali awal tahun 2021 di Indonesia. Dari gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, sampai gunung erupsi seakan menyambut Indonesia untuk memulai tahun ini, dengan penyebaran Covid-19 pun juga belum reda.

Tidak hanya pada tahun 2021 saja, sejatinya runtutan bencana alam di Indonesia juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari tahun 2016-2019 terjadi peningkatan jumlah peristiwa bencana alam tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa bencana alam memang tidak bisa dihindari di negeri ini.

Serangkaian kejadian tersebut dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bencana yang datang dari alam. Namun bila ditelisik lagi penyebab bencana alam terdiri dari dua jenis yakni bencana yang datang dari alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia yang merusak ekosistem.

Bencana alam memang datang dari keadaan dinamis yang dialami oleh bumi, namun bukan berarti dampak dari bencana tersebut tidak dapat diminimalisasi. Langkah preventif harus diutamakan oleh pemerintah sebagai pengelola utama negara, baik itu untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh alam itu sendiri maupun yang disebabkan ulah manusia. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi terjadinya bencana alam cukup tinggi.

Potensi ini datang dari posisi Indonesia yang terletak di ring of fire atau dikelilingi oleh gunung api yang aktif, sehingga potensi terjadinya bencana alam cukup besar. Mengetahui keadaan yang seperti itu sudah seharusnya pemerintah tanggap dan mengupayakan strategi untuk mencegah terjadinya bencana alam (disebabkan oleh manusia) ataupun mengurangi dampak yang merugikan pasca terjadinya bencana alam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Disahkannya kebijakan tersebut turut mengubah paradigma penanggulangan yang awalnya tanggap responsif menjadi lebih bersifat preventif.

Alam seharusnya tidak murni disalahkan atas bencana. Ada pepatah mengatakan you get what you give; dalam konteks ini dapat dimaknai seperti alam "memberikan" bencana kepada kita karena kita juga yang telah "melawan"-nya. Apa yang bisa manusia lakukan sebagai pemilik akal tertinggi yang hidup di Bumi adalah dengan merawat dan melakukan langkah preventifnya, khususnya pemerintah sebagai pengelola dari suatu negara atau daerah.

Pemerintah kuat kaitannya dengan kegiatan administratif, namun yang dimaksud di sini bukan hanya mengarah pada tata usaha, tata pencatatan, atau sejenisnya. Administrasi di sini dimaknai sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian dari suatu organisasi. Sehingga mulai juga berkembang ilmu administrasi mengenai mitigasi bencana, karena penting bagi tata kelola negara Indonesia yang sering terjadi bencana alam.

Menurut Pasal 1 ayat (9) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana alam adalah "upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana." Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua pola mitigasi yang dilakukan Indonesia yakni mitigasi struktural dan non-struktural.

Pola struktural lebih mengarah kepada pembangunan fisik dengan pendekatan teknologi, sedangkan non-struktural lebih kepada mitigasi non-fisik seperti legislasi, capacity building, ataupun perencanaan wilayah. Harapannya dengan menyeimbangi upaya mitigasi secara fisik maupun non-fisik ialah dapat mencegah dan mengurangi kerugian yang dialami akibat bencana alam.

Realitas yang terjadi di lapangan masih berbeda dengan situasi ideal yang diharapkan. Contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan bantuan di daerah yang terdampak bencana alam, terlebih lagi apabila itu di luar Pulau Jawa. Belum lama ini terjadi "perebutan" barang-barang pokok oleh masyarakat Mamuju dan Majene yang terdampak dari peristiwa gempa bumi.

Salah satu alasan perebutan barang tersebut dikarenakan bantuan bencana alam yang datang terlambat. Ada pula warga yang berasumsi bahwa salah satu penyebab keterlambatannya dikarenakan pemerintah daerah yang menunggu presiden datang terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat masyarakat sangat membutuhkan bantuan di keadaan yang genting seperti itu, namun kegiatan seremonial tetap diprioritaskan.

Keadaan ini pula menunjukkan belum terlaksananya beberapa prinsip mitigasi bencana yang diatur dalam undang-undang yakni prioritas serta cepat dan tanggap. Begitu pula dengan bencana banjir bandang yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir bandang yang membuat kerusakan cukup parah pada sebagaian besar daerah di Kalimantan Selatan sempat terlambat ditanggapi oleh pemerintah pusat hingga membuat beberapa orang perlu untuk mem-viral-kan peristiwa tersebut.

Beberapa permasalahan mengenai penanggulangan bencana ini perlu menjadi evaluasi bersama, baik dari pusat maupun daerah. Pemerintah daerah yang lebih memahami keadaan daerah yang dikelolanya wajib memiliki strategi untuk mengurangi risiko dari adanya bencana, Tentunya mitigasi perlu dilakukan sesuai asas dan prinsip yang tertuang dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.

Pemerintah pusat dalam hal ini juga harus tanggap dalam merespons bencana-bencana yang terjadi, khususnya daerah di luar Pulau Jawa yang kesulitan dalam memperoleh bantuan. Upaya pencegahan pun sebenarnya dapat dilakukan pada bencana alam yang disebabkan oleh manusia seperti banjir bandang dan kebakaran hutan.

Sayangnya di masa pandemi seperti sekarang justru pemerintah pusat tiba-tiba saja mengesahkan UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang berpotensi memudahkan oknum-oknum tertentu untuk memberikan izin perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengeksploitasi alam. Izin saja sudah sangat mudah dilakukan sebelum adanya kedua UU tersebut, apalagi ketika kedua UU ini ditetapkan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mengemukakan bahwa penyebab utama dari peningkatan potensi banjir adalah praktik korupsi dalam kebijakan. Baik itu terkait peruntukan sumber daya alam, maupun dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Langkah untuk mengatasi bencana alam tidak hanya sebatas simulasi bencana ataupun membebankan alokasi bantuan material kepada organisasi masyarakat. Lebih dari itu, perlu ditelisik lagi sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut dan teknologi apa yang bisa dikembangkan untuk mengurangi dampak ketika bencana itu terjadi.

Tanggung jawab alam tidak hanya sebatas anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya ataupun program satu rumah menanam satu pohon. Memang itu diperlukan, namun dalam konteks yang lebih luas lagi seperti pembebasan lahan perhutanan, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, dan eksploitasi kekayaan alam juga harus diperhatikan karena dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut tidak sedikit.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah perlu mengevaluasi diri terkait pencegahan bencana alam yang dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan yang menguntungkan lingkungan dan mendukung pengembangan teknologi mitigasi, serta penyaluran bantuan yang harus dilakukan secara cepat dan tepat serta harus memprioritaskan masyarakat yang terdampak.

Dengan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan dan mengembangkan teknologi mitigasi bencana yang efektif, diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya bencana alam ataupun mengurangi dampak negatif dari bencana alam yang terjadi nantinya.
Azizah Khusnul Karima mahasiswi Universitas Brawijaya

(mmu/mmu)