Sengkarut Daging Sapi

Riuh polemik kedelai beberapa waktu lalu kembali terulang, kini daging sapi yang menjadi sumbernya. Respons dari masyarakat serupa. Jika kemarin perajin tahu dan tempe yang mogok berproduksi, kini giliran pedagang daging sapi yang enggan berjualan. Alasan keduanya sama, yaitu kenaikan harga. Kondisinya memang dilematis; satu sisi pedagang ingin berjualan untuk menyambung hidup, di sisi lain tingginya harga membuat daging sapi tidak dilirik pembeli.

Lebih jauh, efeknya dirasakan juga oleh pelaku usaha dengan daging sapi sebagai bahan baku utama. Contohnya tukang bakso dan penjual rawon yang terpaksa ikutan libur akibat kesulitan memperoleh bahan baku. Sumber masalahnya ternyata masih sama, yakni ketergantungan terhadap daging impor.

Lebih rinci, menurut Sekjen Kemendag Suhanto, faktor utama kenaikan harga daging sapi disebabkan oleh peningkatan harga sapi bakalan asal Australia. Juni 2020 harganya masih di kisaran US$ 2,8 per kilogram berat hidup. Januari 2021 melonjak hingga menyentuh level US$ 3,9 per kilogram berat hidup. Mendukung pernyataan tersebut, menurut data 47 persen dari total daging sapi impor dalam negeri dipasok oleh Australia (BPS, 2019). Sehingga wajar, pergolakan harga dari Australia berimbas juga ke pasar Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, daging sapi tak terganti. Ketersediaannya dibutuhkan baik oleh kelompok kelas pendapatan tinggi, sedang, sampai rendah. Di samping rasa, tradisi juga menjadi alasan. Beragam ritus dengan bermacam bentuknya, mulai dari pernikahan hingga momen Lebaran biasa menempatkan olahan daging sapi sebagai hidangan utama.

Belum lagi alasan lain, mulai dari makan daging sapi menambah gengsi status sosial di masyarakat, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protein, membuat daging sapi mulai menjadi kebutuhan utama. Wajar jika seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan terhadap daging sapi ikut meningkat. Tingkat konsumsi daging sapi Indonesia diproyeksikan menyentuh angka 2,78 kg per kapita per tahun pada 2020 (Bappenas, 2013), jumlahnya meningkat 5,5 persen per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Deretan fakta itu menyimpulkan, langkah substitusi daging sapi kurang tepat.

Target Masuk Akal

Swasembada daging sapi merupakan target masuk akal mengingat potensi yang dimiliki Indonesia. Setidaknya ada dua potensi besar. Pertama, potensi jumlah petani yang melimpah. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Tercatat, petani Indonesia berjumlah 33,5 juta jiwa (BPS, 2018). Hingga 2020, sektor pertanian menyerap hingga 30 persen penduduk usia kerja (BPS, 2020). Terlebih saat pandemi, masyarakat dengan jumlah besar pulang dari kota ke desa, mengakibatkan jumlah petani makin bertambah.

Jumlah peternak sapi potong memang baru 16 persen dari total petani (BPS, 2018), namun petani dengan berbagai jenis subsektornya (selain subsektor peternakan sapi potong) berpotensi meramaikan jika ada himbauan serta edukasi yang tepat dari pihak berwenang. Terlebih subsektor yang cocok diintegrasikan dengan ternak sapi, contohnya tanaman pangan (padi atau palawija) dan perkebunan (sawit). Limbah keduanya bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi. Hal ini sudah diterapkan, tetapi belum maksimal.

Kedua, potensi lahan. Pada 2019, jumlah lahan tidur mencapai 11,8 juta hektar, tersebar di 34 Provinsi (Pusdatin, 2020). Peternakan sapi ideal di Sumbawa butuh 35 hektar dengan muatan 100 ekor sapi. Pada 2020, Indonesia mengimpor 550 ribu ekor sapi. Bayangkan, cukup 1,6 persen dari lahan tidur itu bisa dimanfaatkan, tidak perlu impor lagi.

Perlu dicatat, itu baru sebatas potensi. Sebuah potensi bisa dipetik hasilnya ketika dimanfaatkan maksimal. Sayangnya, upaya memaksimalkan potensi dihadapkan pada beberapa masalah yang butuh untuk dipelajari dan dicarikan solusinya. Masalah pertama, budaya peternak Indonesia yang sulit diubah. Bukan keuntungan yang dicari, tetapi hanya melanjutkan kepemilikan ternak pendahulunya. Sebagian besar bermotif menjadikan sapi sebagai tenaga kerja dalam bertani, entah untuk membajak sawah atau sebagai alat transportasi.

Motif lain, sapi hanya simbol status sosial dan disimpan sebagai tabungan jika ada keperluan mendesak atau sebagai mahar untuk perkawinan. Lebih ekstrem lagi, motif menjadikan sapi hanya sebagai penjaga, mulai dari maling sampai mahluk halus. Ketika sistem budidaya yang dianut sebatas itu, tidak mengherankan jika peningkatan jumlah peternak tidak dibarengi peningkatan produksi. Sehingga pemerintah harus segera menemukan metode yang tepat untuk menjadikan usaha ternak lebih komersial.

Kedua, pola pengembangan yang mayoritasnya masih ternak rakyat. Tercatat, hingga 2019 jumlah peternakan berskala besar adalah 22 perusahaan pembibitan dan 96 perusahaan penggemukan (BPS, 2020). Peternakan skala besar memiliki hanya 1,06 persen dari total populasi sapi di Indonesia (BPS, 2020). Sisa populasi masih peternakan kecil yang bersifat tradisional.

Masalahnya, peternak skala kecil cenderung mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadikan daging impor berharga lebih rendah karena diusahakan dalam skala besar. Akibatnya, peternak lokal kalah saing. Buntutnya, peternak beralih ke subsektor pertanian lain dan hanya menjadikan ternak sebagai sampingan.

Ke depan, pengembangan peternakan skala menengah hingga besar perlu dimaksimalkan. Harapannya, bisa menjadi penggerak peternakan sapi potong di Indonesia. Upaya yang tersebutkan sebelumnya diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang guna melepas ketergantungan daging sapi kepada negara lain.

Dalam jangka pendek, impor bisa jadi cara instan untuk kembali menstabilkan harga pasar. Tetapi perlu diingat akar masalahnya. Jika tidak, permasalahan serupa akan terulang. Jangan terjebak ilusi harga; jadikan swasembada fokus utama. Tentu, target swasembada tetap memperhatikan daerah potensial, dengan harapan pembangunan akan lebih terarah.