Kolom

Kelompok Marjinal dan Akses Menghadapi Perubahan Iklim

Ica Wulansari - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 08:07 WIB
Sekitar 40 rumah di Demak, Jawa Tengah, terdampak gelombang tinggi dan cuaca ekstrem. Akibatnya warga harus mengungsi dan tidak bisa melaut.
Cuaca ekstrem di pesisi Demak, Jawa Tengah mengakibatkan kerusakan puluhan rumah warga (Foto: Mochamad Saifudin)
Jakarta -
Dampak perubahan iklim sudah dirasakan oleh masyarakat dunia. Hal tersebut telah diungkapkan oleh para ilmuwan dari berbagai belahan dunia melalui publikasi ilmiah bahwa perubahan iklim adalah nyata. Perubahan iklim ditandai dengan terjadinya peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi lebih sering dan tidak menentu. Misalnya terjadinya kejadian kekeringan dengan jangka waktu lama yang menyebabkan kebakaran lahan dan terjadinya curah hujan ekstrem yang menyebabkan terjadinya banjir bandang hingga longsor.

Sementara itu, bencana akibat kejadian cuaca ekstrem telah menelan korban jiwa, kerugian materi, hingga memberangus keanekaragaman hayati. Bencana akibat kejadian cuaca ekstrem melanda di seluruh dunia dan seakan menunggu giliran terjadinya bencana.

Dalam menghadapi perubahan iklim, strategi adaptasi yang rendah biaya dan aplikatif menjadi solusi bagi kelompok masyarakat rentan terdampak. Kelompok masyarakat ini merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang tergantung pada alam seperti petani, peladang, maupun nelayan. Kelompok masyarakat lainnya merupakan masyarakat yang tinggal di lokasi yang rentan bencana akibat peristiwa cuaca ekstrem.

Strategi adaptasi masyarakat marjinal harus dilengkapi dengan akses terhadap pengetahuan dan akses informasi. Di sinilah, peran negara hadir untuk menerjemahkan kondisi cuaca ekstrem secara berkala agar kelompok masyarakat marjinal dapat melakukan antisipasi.

Sayangnya, kemampuan antisipasi kelompok masyarakat marjinal hingga strategi adaptasi masyarakat marjinal pun sepi dari hiruk pikuk politik global perubahan iklim. Politik global perubahan iklim saat ini tertuju kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengkampanyekan emisi nol karbon yang memberi nyawa bagi industri energi ramah lingkungan.

Emisi nol karbon merupakan isu penting dalam tatanan global saat ini. Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres telah menegaskan kondisi saat ini adalah darurat iklim sehingga penggunaan energi bahan bakar fosil sudah usang. Wacana global kemudian bergulir untuk mendukung transisi energi dari energi berbahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan sebagai upaya mengendalikan percepatan laju pemanasan global.

Membangun energi ramah lingkungan merupakan investasi berbiaya mahal dan membutuhkan keterampilan baru. Hal ini penting untuk dilakukan melalui perangkat kebijakan nasional di semua negara. Namun, realitasnya kebijakan nasional setiap negara diikuti dengan rasionalitas yang belum memungkinkan pembangunan energi ramah lingkungan karena alasan prioritas agenda pembangunan.

Wacana global yang terfokus pada ketersediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan menjadi timpang karena seolah perubahan iklim dapat diatasi melalui hal-hal yang bersifat teknis. Sementara itu, struktur global telah melahirkan ketimpangan yang menyebabkan kelompok marjinal tidak memiliki daya dalam menghadapi perubahan iklim.

Kelompok masyarakat marjinal memiliki akses pengetahuan yang terbatas. Akses pengetahuan yang terbatas menyebabkan kelompok ini mengalami kesulitan menerjemahkan informasi perubahan iklim. Informasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat marjinal belum menjadi arus utama wacana dalam rezim perubahan iklim global.

Kapasitas kelompok masyarakat marjinal perlu ditingkatkan melalui pengetahuan dan informasi yang memadai. Pengetahuan dan informasi tersebut perlu dikonstruksi agar dapat membangun keterampilan dalam menghadapi perubahan iklim. Misalnya keterampilan untuk mengenali gejala cuaca ekstrem dan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko.

Risiko perubahan iklim merupakan resiko yang abstrak, namun ancamannya bersifat laten. Risiko perubahan iklim ini perlu dikomunikasikan oleh akademisi maupun pembuat kebijakan agar kelompok masyarakat rentan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk dari kejadian cuaca ekstrem.

Ironisnya, kelompok masyarakat marjinal mendapatkan lapisan kerentanan yang berasal dari struktur sosial maupun politik hingga menghadapi fenomena perubahan lingkungan hidup. Lapisan kerentanan ini menambah kesulitan bagi kelompok masyarakat marjinal karena kelompok ini tidak memiliki kemewahan untuk memilih pilihan yang dapat menyelamatkan penghidupannya.

Kapasitas kelompok marjinal pun perlu diperkuat dengan keragaman pilihan dalam strategi adaptasi. Keragaman pilihan dan kebebasan untuk memilih bagi kelompok marjinal untuk melindungi penghidupannya dari dampak perubahan iklim. Misalnya ketersediaan benih padi yang toleran menghadapi kekeringan atau pun resisten menghadapi banjir dapat menjadi pilihan bagi petani untuk beradaptasi.

Contoh lainnya yaitu kelompok nelayan membutuhkan teknologi yang aplikatif untuk mengetahui keberadaan ikan. Di samping itu, kelompok peladang tradisional perlu mendapatkan akses informasi yang memadai agar waktu pembukaan lahan tidak bersamaan dengan kejadian cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Idealnya negara juga perlu memberikan akses keuangan berupa insentif ataupun asuransi apabila kelompok petani, nelayan, maupun peladang menghadapi ketiadaan penghasilan akibat terdampak kejadian cuaca ekstrem.

Keragaman pilihan berupa akses pengetahuan, akses informasi, akses teknologi maupun akses keuangan dapat memberikan kapasitas bagi kelompok marjinal untuk mempertahankan penghidupannya. Pilihan strategi adaptasi yang berbiaya rendah atau tidak berbayar menjadi kebutuhan bagi kelompok masyarakat rentan untuk bertahan hidup.

Sayangnya, keragaman pilihan bagi kelompok marjinal ini tidak menjadi wacana utama dalam perdebatan global rezim perubahan iklim. Lagi-lagi rezim perubahan iklim menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok pemodal. Kelompok pemodal ini mendapatkan subsidi yang berasal dari jasa baik lingkungan hidup dan kemudahan berusaha atas nama investasi yang berasal dari produk kebijakan nasional yang terjadi di berbagai negara.

(mmu/mmu)