Kolom

Mencermati Perpres Pencegahan Ekstremisme

Wim Tohari Daniealdi - detikNews
Kamis, 04 Feb 2021 11:43 WIB
Pasukan Kopaska Koarmada I berada di atas perahu saat melakukan Latihan Operasi Dukungan Integrasi Pasukan Khusus Laut Tahun 2019 di di Dermaga JICT II Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Latihan tersebut bertujuan untuk melatih interoperability antar satuan dan stake holder slam penanggulangan aksi terorisme pada aspek kemaritiman. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd.
Foto ilustrasi: Antara
Jakarta -

Mengawali tahun 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024. Salah satu pertimbangan lahirnya Perpres tersebut karena semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Yang menarik dari Perpres ini adalah lampirannya yang memuat sejumlah analisis yang cukup mendalam dan objektif terkait situasi keamanan dalam negeri yang berkembang akhir-akhir ini. Analisis ini terbilang objektif karena menggeledah juga faktor-faktor fundamental yang menyediakan kondisi kondusif untuk tumbuh kembangnya ideologi teror dalam konteks struktural, seperti kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan kata lain, dalam Perpres ini pemerintah memasukkan kerangka kerja rasional untuk mengidentifikasi sebab dan pola penanggulagan terorisme, serta memaklumi bahwa dirinya adalah salah satu core keamanan yang secara efektif membentuk kondisi terbentuknya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia.

Sebagaimana kita tahu, dalam diskursus tentang terorisme, setidaknya dapat ditemukan dua kerangka analisis yang paling menonjol pasca peledakan Gedung WTC pada 11 September 2001 (Peristiwa 9/11), yaitu Kerangka Analisis Kultural dan Kerangka Analisis Rasional. Selama ini, paradigma yang dipakai oleh pemerintah dalam menangani terorisme adalah paradigma kultural, yang memandang terorisme sebagai penjelmaan dari nilai, sistem kepercayaan atau ideologi.

Dalam paradigma ini, terorisme dianalisis dari hubungan antara nilai atau ideologi dengan pelaku teror. Kerangka kerja ini mencari korelasi atau sebab terjadinya aksi teror dengan menganalisa ideologi dan nilai yang dianut oleh para teroris. Dengan kata lain, kerangka kerja ini mencoba memahami interpretasi nilai terhadap aksi (AC Manulang, 2006).

Pada umumnya, paradigma ini hanya mencapai dua kesimpulan. Pertama, aksi terorisme adalah produk dari nilai-nilai yang dianut, sehingga nilai-nilai tersebut harus diberantas dan diperangi. Kedua, aksi terorisme hanyalah efek dari kepribadian yang menyimpang, atau merupakan bentuk dari gejala psikologis biasa, sehingga subjeknya harus dijerat oleh pasal hukum.

Pasca Peristiwa 9/11, paradigma inilah yang mendominasi wacana terorisme di seluruh dunia, sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebab sebagai akibat dari paradigma ini, terjadi stigmatisasi negatif terhadap ajaran agama dan etnis tertentu.

Dalam dunia akademis, paradigma ini banyak memberikan sumbangan yang berarti, terutama dalam mengurai psikologi dan perkembangan watak manusia modern, serta menjadi basis analisis dalam upaya deradikalisasi terhadap tahanan teroris. Namun dalam hal menentukan kebijakan penanganan, kerangka berpikir seperti ini justru menyebabkan adanya keterjebakan paradigma dalam memahami dan mencari jalan keluar dari masalah terorisme. Inilah paradigma yang digunakan AS sehingga mengeluarkan kebijakan penanganan yang kontra produktif di Afghanistan, Irak, dan Timur Tengah secara umum.

Adapun analisis rasional melihat terorisme sebagai hasil dialektika strategis antara suprastruktur dengan infrastruktur (konflik struktural). Dalam perspektif ini, terorisme dimaknai sebagai produk interaksi politik, bukan produk independen suatu ideologi apalagi agama. Ia lahir dari hasil interaksi strategis antara dua kekuatan yang bertikai dalam skema pertarungan yang tidak seimbang (asymmetric conflict).

Dalam perspektif ini, teror adalah sebuah pilihan strategis, sebuah aksi yang sudah dirancang dengan sangat rasional, bukan tindakan yang irasional, apalagi ekpresi dari kepribadian yang menyimpang.

Bila paradigma penanggulangan dan penanganan terorisme dilihat dari analisis rasional-struktural, maka pertanyaan yang akan muncul adalah, mengapa para kelompok radikal, fundamentalis, dan sejenisnya, memilih metodologi teror sebagai jalan untuk mencapai tujuan politiknya?

Kelebihan lain dari paradigma rasional ini, kebijakan pemerintah akan terukur. Karena akan secara langsung menyasar target deradikalisasi secara objektif. Sebab analisis ini akan menggunakan perspektif manajemen konflik. Paradigma inilah yang muncul dalam lampiran Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024.

Terkait hal itu, kita tentu harus menyambut baik akan terbitnya Perpres ini. Hanya saja, masih ada sedikit catatan kritis di sini terkait kerangka analisis yang dikembangkan dalam lampiran Perpres tersebut, yaitu perspektif outward looking dari sumber ideologi teror itu sendiri.

Memang benar, di dalam lampiran Perpres ini sudah disampaikan analisis singkat tentang terorisme sebagai ancaman global, dan pentingnnya Indonesia meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dalam pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Hanya saja, ini belum sampai menyentuh akar persoalan sesungguhnya.

Sebagaimana kita ketahui, sejumlah organisasi terorisme yang muncul dalam dua dekade terakhir di Tanah Air (seperti JI, ISIS, dan JAD) bukanlah sebuah produk natural dari interaksi politik, ekonomi, ataupun kultural yang ada di Indonesia. Umumnya mereka adalah cabang-cabang ideologis dari derivasi konflik yang ada di kawasan lain, khususnya Timur Tengah.

Dalam kerangka itu, kita bisa menarik hipotesis bahwa Indonesia sebenarnya adalah salah satu subkultur dari Regional Security Complex yang ada di kawasan tersebut.

Menurut Barry Buzan, keamanan regional adalah kluster dasar dari sistem keamanan global; interaksi dan dinamika keamanan di dalamnya merupakan satu sistem atau struktur persoalan tersendiri yang berbeda sampai pada batas-batas geografis tertentu. Spektrum dan dinamika keamanan yang saling mempengaruhi dan ketergantungan inilah yang disebut Regional Security Complex. (Barry Buzan, 1983)

Adapun acuan untuk mengukur bentangan spektrum keamanan itu adalah "isu" konflik di suatu kawasan. Suatu isu akan mudah dimakan oleh konfigurasi sosial yang sama.

Inilah mengapa Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia memiliki sensitivitas tersendiri terhadap isu dan perkembangan dinamika keamanan di kawasan Timur tengah. Karena konfigurasi sosial di Indonesia memiliki kemiripan dengan yang ada di kawasan tersebut. Kita tentu ingat bagaimana beberapa tahun yang lalu, isu pendirian "negara khilafah" sempat menguat dan menjadi isu sentral di Indonesia, seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik antara ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah.

Saat ini, mungkin bisa dikatakan isu-isu tersebut sudah mulai mereda. Tapi jangan lupa, konflik di Suriah belum berakhir, dan juga masih ada konflik di Yaman, Palestina, dan ketegangan di Teluk Persia yang masih terus bereskalasi.

Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia agar lebih aktif dan memiliki sikap tegas dalam menyikapi isu-isu yang ada di Timur Tengah. Hal ini penting mengingat selama ini Indonesia kerap memilih "zona nyaman" dalam menilai konstalasi keamanan Timur Tengah. Hanya dalam isu Palestina Indonesia bersikap tegas, sedang dalam isu Suriah, Yaman, Irak, dan Teluk Persia, Indonesia tidak bersuara tegas. Padahal, dalam setiap peristiwa konflik yang menajam seperti itu, pastilah dimulai dari pelanggaran hukum dari satu pihak kepada pihak lain.

Dampaknya ke Indonesia tidak tanggung-tanggung. Dalam kasus konflik Suriah misalnya, sejak awal pemerintah Indonesia memang tidak pernah menentukan sikapnya tentang fakta konflik yang terjadi di Suriah. Apakah yang terjadi di Suriah itu adalah aksi terorisme internasional yang dilakukan oleh ISIS, ataukah state terrorism yang dilakukan oleh pemerintahan Bashar al-Assad?

Akibatnya, masyarakat kehilangan gugus makna, sehingga mudah terprovokasi oleh hoaks dan kampanye hitam kelompok ISIS di media sosial. Sampai-sampai ada di antara mereka yang menanggalkan kewarganegaraannya dan memilih hijrah ke Suriah. Sedang sebagian lagi terinspirasi untuk menggelorakan isu pendirian negara khilafah di Indonesia.

Dalam kerangka itu, terlepas dari beratnya medan politik internasional yang harus dihadapi, doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki Indonesia hendaknya tidak dipahami sebagai posisi netral untuk mendapatkan citra sebagai "zero enemy". Tapi sebuah cara untuk membebaskan bangsa Indonesia dalam bersikap dan memihak pada yang benar menurut norma dan hukum internasional yang berlaku.

Kita patut memberi apresiasi kepada pemerintah Indonesia melalui kepemimpinannya di DK PBB tahu lalu yang secara tegas dan berani menolak usulan step mechanism yang dilontarkan negara adidaya AS terhadap Iran, karena usulan itu dinilai bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Hal yang sama juga terjadi ketika Indonesia menolak secara tegas "sembilan garis khayal" yang diklaim China di kawasan Laut Natuna Utara.

Maka menjadi keanehan bila terhadap negara-negara adidaya seperti AS da China saja Indonesia bisa bersikap tegas, mengapa sikap yang sama tidak ditunjukkan dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang secara strategis berimbas langsung terhadap situasi keamanan dalam negeri Indonesia?

Pada akhirnya, kita tetap menyambut baik hadirnya Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024. Kita berhadap ketentuan dalam Perpres ini bisa benar-benar diimplementasikan secara tegas dan konsekuen. Sehingga NKRI bisa terbebas dari ancaman disintegrasi, ekstremisme, intoleransi, dan terorisme.

Wim Tohari Daniealdi pemerhati bidang politik dan keamanan, dosen Hubungan Internasional Unikom Bandung

(mmu/mmu)