Kolom

Banjir, Hutan, dan Kalimantan

Ahmad Ardiansyah - detikNews
Rabu, 03 Feb 2021 16:00 WIB
Sejumlah warga membawa logistik bantuan banjir bandang di Desa Datar Ajab, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Minggu (24/1/2021). Bantuan berupa tenda, sembako serta perlatan dapur dari TNI Angkatan Udara Lanud Sjamsudin Noor, Dharma Pertiwi Peduli, Kepala Staf Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel itu didistribusikan melalui jalur udara ke wilayah pedalaman pegunungan Meratus. ANTARA FOTO/ Bayu Pratama S/foc.
Distribusi bantuan untuk korban banjir Kalimantan Selatan (Foto: Bayu Pratama S/Antara)
Jakarta -

Baru beberapa hari memasuki tahun 2021, banjir besar telah meluluhlantakkan sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan. Hingga Rabu (20/1/), sebanyak 342.987 orang terdampak, 18.294 meter jalan terendam, dan setidaknya 21 jembatan rusak.

Berbagai spekulasi dari beberapa pihak dilontarkan guna mencoba menjelaskan penyebab utama banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga menenggelamkan 13 kabupaten tersebut. Dari mulai hujan, perubahan tutupan lahan, hingga kerawanan yang tinggi provinsi Kalimantan Selatan terhadap banjir.

Daerah Rawan

Kajian KLHK menunjukkan bahwa daerah Kalimantan Selatan merupakan daerah rawan banjir dari segi topografi yang datar dan elevasi rendah menjadi salah satu tempat akumulasi air ditambah dengan tingkat drainase yang tidak memadai. Studi oleh Rahman (2017) menggunakan sistem informasi geografis di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merupakan salah satu area terdampak parah, ditemukan bahwa sekitar 332 ha dari 448 ha adalah daerah kerawanan banjir tinggi.

Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Menteri KLHK, bahwa secara kewilayahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kalimantan Selatan mencakup hanya 40 persen kawasan hutan dan sisanya mencakup area non-hutan. Namun angka ini cukup merefleksikan untuk menjelaskan dampak yang kita alami saat ini.

Sebagai perbandingan, dalam kurun waktu 1990-2003, pengurangan luas hutan sebesar 9,51% yang terjadi di DAS Barito Hulu, Kalimantan Tengah dapat menurunkan simpanan air hingga 14,46% yang menjadikan volume air hujan yang langsung ke permukaan tanah tidak terserap (Anwar, 2011). DAS Barito yang meruapakan kawasan esensial utama penyangga air hujan cukup sensitif terhadap perubahan tutupan hutan yang nantinya akan menyebabkan peningkatan sedimentasi.

Argumentasi ini didukung studi oleh Wells (2016) yang melakukan studi penginderaan jauh, analisis literatur berita dan persepsi masyarakat di 364 desa mengenai banjir di seluruh Kalimantan, menguatkan bahwa kemungkinan banjir lebih rendah oleh desa yang mempunyai tutupan vegetasi lebih rimbun di area DAS dan pada desa yang berjarak lebih dari 200 km dari garis pantai. Korelasi positif ditemukan pada daerah DAS dengan tutupan hutan lebih rimbun dan areal perkebunan kelapa sawit yang rendah maka probabilitas banjir pun akan lebih berkurang dalam periode 30 tahun berdasarkan pemodelan tutupan lahan-banjir.


Curah hujan harian pada 9-13 Januari 2021 yang mencapai 8-9 kali dari curah hujan bulanan diakibatkan oleh perubahan sirkulasi massa udara basah dan fenomena Borneo Vortex. Hal ini tidak terlepas dari dampak pemanasan global yang memberikan dampak kemerataan volume air di berbagai belahan dunia. Beberapa daerah akan mengalami kekeringan dan daerah lain mengalami banjir seperti yang kita alami, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terkena dampak kenaikan muka air laut yang signifikan akibat perubahan global.

Deforestasi

Berdasarkan laporan The State of Indonesia's Forests yang dipublikasikan oleh KLHK bersama FAO pada 2018, rata-rata laju deforestasi menghabiskan 35,100 km2 per tahun sejak 1996-2000, dan kebakaran hutan Kalimantan dari 2015 telah berkontribusi hilangnya 11,000 km2 menimbulkan kabut asap hingga ke negara tetangga hingga penyakit ISPA akut.

Penurunan laju deforestasi 42% dan 24% yang terjadi masing-masing pada 2016 dan 2017 khususnya di Kalimantan diapresiasi oleh berbagai pihak internasional, namun jangka waktu satu tahun belum dapat dikatakan keberhasilan yang signifikan.

Sebaliknya upaya reforestasi di kawasan lahan kritis termasuk di daerah DAS harus menjadi prioritas. Walaupun 63% luas lahan di Indonesia dikategorikan sebagai "hutan", namun tidak semua memiliki tutupan pohon karena definisi dari "hutan" termasuk tanaman budidaya monokultur seperti sawit. Izin untuk Areal Penggunaan Lain (APL) yang mencakup 60% dari DAS Barito harus direevaluasi dan pencabutan izin perusahaan harus dilakukan terutama untuk perusahaan yang terbukti menyalahi aturan yang menyebabkan degradasi lahan dan fungsi ekosistem.

Reforestasi lahan kritis terutama daerah DAS harus menjadi prioritas utama. Partisipasi masyarakat dan LSM khususnya di daerah sekitarnya dapat menjadi kunci untuk mengembalikan kemerosotan mutu dan sumber daya dukung lingkungan akibat kerusakan kawasan hutan hulu. Penyelenggaraan akan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan sebagai aksi penyadartahuan akan pentingnya DAS baik fungsi ekonomi dan ekologi sehingga laju kerusakan akan mengimbangi daripada laju rehabilitasi.

Penanaman jenis jenis pohon tumbuh-cepat yang dapat meningkatkan kapasitas penyerapan air sekaligus bernilai ekonomi tinggi dapat menjadi guna menarik minat masyarakat. Kolaborasi dengan masyarakat dan LSM dalam pemantauan DAS serta parameter hidrologi penting di area DAS di skala lokal dapat memberikan gambaran terkait bagaimana dampak perubahan tata-lahan terhadap area DAS. Data ini nantinya akan dapat digunakan untuk perencanaan pengembangan di skala nasional hingga provinsi.

Selain itu, peningkatan manajemen pengelolaan bencana khususnya pembaharuan dan kemutakhiran data yang dikelola oleh BNPB --DiBi (Data dan Informasi Bencana Indonesia)-- masih menjadi tantangan. Berdasarkan laporan Wells (2016) yang membandingkan data laporan banjir antara koran selama tahun 2010 - 2013 dan DiBi, data yang dimuat menunjukkan ketimpangan dan ketidaklengkapan jumlah area, korban, rumah, dan provinsi yang terdampak.

Dari segi spasial, baik DiBi maupun koran menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi di Kalimantan Timur, Tengah, dan sebagian besar Kalimantan Selatan. Namun DiBi hanya memuat sebagian kecil kejadian di tiap area dan mayoritas banjir yang terjadi di Kalimantan Barat. Sebanyak 40 dari 82 kejadian banjir yang serius dilaporkan melalui koran tidak dimuat di DiBi sama halnya dengan dampak yang dilaporkan oleh petugas manajemen bencana dari provinsi dimana jumlahnya di bawah estimasi.

Pangkalan data yang tidak lengkap dan kontinyu selama beberapa periode, mempengaruhi pemetaan risiko bahaya dan kerentanan bencana yang mengindikasikan sebagian besar Kalimantan tidak memiliki resiko bahaya dan kerentanan bencana. Transformasi sistem pelaporan kejadian banjir yang lebih konsisten dan terintegrasi antarprovinsi, kota, bahkan negara sangat diperlukan guna meningkatkan pengetahuan bagaimana perubahan tata lahan area DAS mempengaruhi pola banjir dan luasan area yang terdampak serta masukan untuk validasi pemetaan bahaya dan kerentanan bencana yang lebih komprehensif.

Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim juga seharusnya menjadi salah satu program pemerintah. Hilirisasi investasi untuk teknologi dan adaptasi perubahan iklim dapat menjadi pertimbangan dalam rancangan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan guna menghindari beban fiskal negara daripada proses rekonstruksi dan rehabilitasi bencana.

Nature-based solution atau solusi-berbasis alam menjadi salah satu kunci untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sangat mungkin diimplementasikan dan diaplikasikan pada skala seluruh lanskap, ekosistem, dan kota. China merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengadopsi konsep ini untuk meningkatkan resapan air di 30 kota dengan membangun teknologi infrastruktur hijau seperti atap hijau (green roofs), parit biologis (bioswale), dan paving permeabel (permeable pavement) yang tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi banjir, namun cadangan air dapat dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan kala musim kering (Faith, et.al, 2018).

Ahmad Ardiansyah, S.Si MSc Forest and Nature Conservation (Sustainable Development Diplomacy Track) Wageningen University and Research, Netherland

(mmu/mmu)