Kolom

Pintu Pencitraan 2024 Telah Dibuka

Erwin Dariyanto - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 11:42 WIB
Erwin Dariyanto
Erwin Dariyanto (Foto: dokumentasi pribadi)
Jakarta -

Ketika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet pada 23 Desember 2020 lalu, ada yang menilai Jokowi tengah menyiapkan konvensi untuk bakal calon presiden dan wakil presiden 2024. Pendapat itu sah-sah saja. Sebab memang dari enam menteri baru yang dilantik, ada dua nama yang disebut potensial diajukan di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Dua nama itu adalah Sandiaga Salahuddin Uno dan Tri Rismaharini. Sandi yang didapuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah mantan calon wakil presiden 2019. Pasangan Sandiaga di Pilpres 2019, Prabowo Subianto sudah lebih dulu duduk di kabinet Presiden Jokowi dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Ada pun Risma yang diberi titah sebagai Menteri Sosial adalah politikus PDI Perjuangan. Dia baru saja merampungkan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Dalam sejumlah survei lembaga politik, nama Sandi dan Risma masuk menjadi kandidat Capres dan Cawapres 2024 yang potensial.

Terbaru survei dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang melakukan penelitian pada 23 sampai 26 Desember 2020. Metode penelitian menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan 1.202 responden yang dipilih secara acak (random) dari seluruh provinsi di Indonesia dengan terdistribusi secara proporsional. Margin of error plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan 15,7%, disusul Menteri Pertahanan Prabowo 14,9%, Gubernur DKI Anies Baswedan 11%, Sandiaga Uno 7,9%, Ridwan Kamil 7,1%, dan Risma 3,1%. Nama-nama yang potensial diajukan sebagai Capres-Cawapres 2024 tersebut saat ini memegang jabatan publik. Tiga di antaranya bahkan duduk di kabinet Presiden Jokowi yakni: Prabowo, Sandi dan Risma.

Selain tiga nama itu, menurut survei Indikator yang dilakukan pada 24-30 September 2020 juga menempatkan sejumlah menteri Jokowi sebagai kandidat Capres-Cawapres potensial di 2024. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan dukungan 4,0%, Menkopolkam M. Mahfud MD 1,3%, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 1,2%, Menteri BUMN Erick Thohir 0,8% dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 0,4 %.

Nama-nama figur yang masuk dalam survei tentang potensi Capres dan Cawapres 2024 di atas kini sama-sama memiliki 'panggung' yang sama untuk melakukan pencitraan. Panggung di sini maksudnya adalah posisi jabatan mereka saat ini yang memiliki potensi lebih banyak mendapatkan publikasi media massa sehingga bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas sebagai Capres dan Cawapres 2024.

Bagaimana pun juga sampai saat ini media massa masih diakui sebagai salah satu alat komunikasi politik yang mumpuni. Publikasi dalam media massa memiliki peran besar dalam sebuah proses pencitraan partai politik mau pun seorang politikus. Pencitraan bukan hal yang haram dan tabu untuk dilakukan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pencitraan diartikan sebagai cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu. Sebelum era reformasi, di Indonesia istilah pencitraan identik dengan dunia kehumasan atau public relation. Pencitraan dilakukan agar citra perusahaan positif di mata pelanggan dan masyarakat.

Namun sejak diberlakukan sistem pemilihan langsung pada Pemilu 2004, istilah pencitraan mulai akrab dalam jagat politik di Indonesia. Partai dan tokoh politik ramai-ramai melakukan upaya pencitraan untuk meningkatkan popularitas mereka agar bisa menang dalam kompetisi. Ini juga bukan sesuatu yang salah. Sebab menurut Fritz Plasser dalam salah satu penelitiannya menyebutkan bahwa image atau citra politik menjadi faktor pertama yang menentukan kemenangan seorang kandidat.

Pakar komunikasi Dan Nimmo menyebut setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan untuk membentuk citra seorang politikus. Pertama pure publicity, ini adalah cara meningkatkan popularitas melalui kegiatan alami atau apa adanya. Kedua, free ride publicity, yakni cara meningkatkan popularitas dengan memanfaatkan akses yang dimiliki orang lain. Ketiga, tie-in publicity yakni meningkatkan popularitas dengan memanfaatkan kejadian luar biasa dan juga even-even tertentu. Keempat, paid publicity ini adalah cara mendongkrak popularitas melalui pembelian rubrik atau program di media massa.

Nama-nama yang populer di lembaga survei sebagai kandidat capres-cawapres 2024 kini memiliki peluang dan panggung yang sama untuk meningkatkan popularitas. Pemilu memang masih lama, tapi pintu pencitraan menuju 2024 mulai dibuka.

Erwin Dariyanto jurnalis, mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia

(erd/mmu)