Kolom

Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi

Imron Rosyadi - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 13:52 WIB
Vaksin COVID-19 telah hadir di Indonesia. Kehadiran vaksin tersebut menjadi harapan baru untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Menanti ekonomi kembali pulih di tengah hadirnya vaksin Covid-19 (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Penyebab resesi ekonomi 2020 adalah pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penularan pandemi Covid-19. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi bergantung pada normalisasi aktivitas sosial masyarakat. Sementara itu, kekebalan tubuh masyarakat terhadap pandemi menjadi kunci normalnya aktivitas sosial tersebut.

Sebagai upaya menciptakan kekebalan masyarakat, pemerintah menggelar program vaksinasi secara massal di seantero negeri. Program ini ditargetkan mampu mencegah dan/atau meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sehingga diharapkan aktivitas sosial masyarakat kembali berjalan normal, dan imbasnya perekonomian nasional bergerak cepat ke arah pertumbuhan ekonomi positif.

Harapan itu sebagaimana diproyeksikan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada 2021 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen. Sementara, proyeksi pertumbuhan ekonomi per Oktober 2020 hanya dalam kisaran -1,7 persen hingga -0,6 persen.

Pertanyaan yang menarik, realistiskah pemerintah pada 2021 memroyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen? Padahal pertumbuhan pada tahun dasarnya (2020) masih terjadi kontraksi? Tentu jawabannya realistis, namun dengan asumsi program vaksinasi berjalan sukses; penanganan wabah Covid-19 secara menyeluruh berjalan sesuai rencana dan ekonomi global berangsur pulih.

Harus Didukung

Pulihnya ekonomi domestik bergantung pada suksesnya program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Sebagai bentuk ikhtiar menyelamatkan jiwa manusia, sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional, maka vaksinasi sudah selayaknya didukung semua pihak, sepanjang vaksin yang disuntikkan ke masyarakat telah memenuhi semua persyaratan keamanan, mutu, dan efektivitas yang direkomendasikan otoritas independen, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Serta, telah difatwakan suci, halal, dan thayyib oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Muhammadiyah juga secara tegas mendukung program vaksinasi, dengan catatan mendukung independensi dan transparansi BPOM dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin. Serta, mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin dan siap menjadi bagian dari proses tersebut (Pernyataan PP Muhammadiyah, 2021). Sebab, timbulnya penyakit apapun yang diderita umat manusia harus dicarikan obat untuk menyembuhkannya.

Perlu diketahui, anggaran belanja pemerintah untuk kesehatan pada 2021 mencapai Rp 169,7 triliun. Sementara sekitar 35,65 persen atau Rp 60,5 triliun dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan pembuatan vaksin (merah-putih). Anggaran pengadaan barang sebesar itu tergolong fantastis, apalagi mengingat pendapatan negara yang bersumber dari pajak, dan bukan pajak sedang merosot tajam di masa pandemi. Indikasinya, defisit anggaran 2020 mencapai rekor tertinggi, yakni sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB. Sementara, pada 2021 diproyeksikan defisit anggaran hanya turun tipis, yakni menjadi sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,70 persen dari PDB.

Anggaran pengadaan vaksin sebesar itu harus diawasi ketat lembaga anti-rasuah KPK, dan masyarakat luas juga harus turut mengawal peruntukkan dana tersebut. Sehingga diharapkan pembiayaan pengadaan vaksin bisa efisien dan efektif. Maknanya, tidak terjadi kebocoron, seperti kasus dana bansos beberapa waktu yang lalu. Serta, ada jaminan tidak terjadi "bisnis gelap" birokrat-pengusaha di balik pengadaan vaksin.

Jika harapan tersebut menjadi kenyataan, tidak mustahil pada 2021 ekonomi nasional kembali pulih, dan mencapai pertumbuhan sebagaimana diproyeksikan APBN 2021. Hal itu lantaran tekanan terhadap PDB berkurang baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Alhasil, sektor lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, dan lainnya berangsur pulih, dan mengalami pertumbuhan positif.

Sedangkan, sektor konsumsi rumah tangga dan investasi yang sempat kontraksi dua triwulan berturut-turut akan kembali tumbuh positif, karena daya beli berangsur menguat. Sehingga, pada gilirannya,sasaran dan indikator pembangunan APBN 2021 akan tercapai, yakni tingkat pengangguran 7,7 – 9,11 persen; Indeks Pembangunan Manusia 72,78 – 72,95; kemiskinan 9,2 – 9,7; gini ratio 0,377 -0,379.

Tak Berjalan Mulus

Sayangnya, program vaksinasi yang digulirkan pemerintah tidak berjalan mulus. Menurut hasil sejumlah lembaga survei, banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Penolakan terletak bukan pada program vaksinasinya, melainkan pada produk vaksinnya. Terdapat sejumlah masalah mengapa hal itu terjadi.

Pertama, pengadaan vaksin tidak transparan. Sejak awal program vaksinasi akan digulirkan, pemerintah dinilai kurang terbuka perihal alasan memilih Sinovac (berasal dari China) sebagai vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat. Terutama perihal data keamanan dan efikasi (kemanjuran) dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac.

Kedua, cacat prosedur pengadaan vaksin. Belakangan, baru diketahui efikasi Sinovac hanya sebesar 50,4 persen efektif. Hal ini berbeda dengan produk Pfizer yang mencapai efikasi sebesar 90 persen efektif, dan Moderna yang mengklaim tingkat efektivitas hingga 94,5 persen.

Sementara itu, di Tanah Air, uji klinis vaksin Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran baru kelar pada Mei 2021, dan laporan awal pada Januari 2021. Lalu bagaimana dengan kelanjutan proyek pembuatan vaksin merah-putih (milik bangsa sendiri) yang digadang-gadang lebih aman dan dijamin kehalalannya?

Ketiga, timbul kesalahpahaman masyarakat karena disharmoni antara komunikasi pemerintah dan publik. Lantaran kurang masifnya sosialisasi, edukasi, dan kampanye secara tepat terkait manfaat dan fungsi vaksin Covid-19 bagi masyarakat awam. Lalu, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-vaksinasi? Hal ini mengingat banyak informasi di sosial media yang berseliweran mengenai dampak buruk terhadap fisik seseorang setelah disuntik vaksin, bahkan berakibat kematian.

Keempat, akuntabilitas pengadaan vaksin dipertanyakan publik. Pertanggungjawaban pelaksana program kepada publik dinilai kurang akuntabel. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan di ruang publik. Sebab, seolah-olah program vaksinasi hanya memfasilitasi kepentingan proyek mega-bisnis vaksin pengusaha-birokrat antara-negara

Pemerintah dituntut mengelola program vaksinasi secara teratur, terukur, komunikatif, dan tepat manfaat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan ketakutan di masyarakat. Program vaksinasi Covid-19 harus terselenggara secara transparan (tidak ada motif terselubung), jujur, amanah, dan akuntabel.

Imron Rosyadi Lektor Kepala Keuangan Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

(mmu/mmu)