Kedelai, Gizi, dan Kemiskinan

Acara sarapan pagi itu jadi terusik saat mengetahui harga kedelai yang naik mengakibatkan ratusan pengrajin tempe-tahu mogok produksi. Saya nikmati gigitan demi gigitan sembari berpikir, akankah lauk legendaris ini akan menghilang dari piring saji karena pembuatnya sudah enggan dan tak kuat menanggung biaya produksi? Padahal penyumbang protein nabati ini sungguh berjasa dalam membesarkan generasi bangsa sebelum masa kemerdekaan hingga saat sekarang.

Produk kuliner ini memang populer dan merakyat; semua kalangan menyukainya. Bahkan kata tempe tertulis dalam sejarah pidato Bung Karno yang menyebutkan, "Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Konteks tersebut berbeda dengan tempe sebagai lauk pauk, karena kenyataannya tempe sangat berguna dan bergizi tinggi. Dia menganalogikan dengan tujuan agar kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, tidak butuh bantuan ragi agar kedelai menjadi tempe.

Filosofi tempe agar menjadi bangsa yang mandiri agaknya belum terwujud sampai sekarang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, mulai Januari hingga November 2020 Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 2,31 juta ton, dengan kebutuhan nasional sebesar 2,8 juta ton per tahun. Dengan produksi dalam negeri 0,8 juta ton per tahun, praktis kita membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional, terbanyak untuk industri tahu dan tempe.

Walhasil kita menjadi salah satu negara yang terbesar mengimpor kedelai. Sebagai negara agraris, tentulah candu impor ini bukan predikat yang baik. Kita menjadi konsumtif karena ketidakmampuan dalam produksi. Selama 28 tahun sudah terbuai dalam mimpi swasembada kedelai. Tercatat terakhir tahun 1992, produksi dalam negeri mampu mencapai 1,8 juta ton per tahun.

Ketergantungan akan impor menandakan Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi alam. Terutama untuk bahan pangan yang dihasilkan melalui pengolahan pertanian. Karena faktanya banyak produk pangan mengandalkan impor. Tercatat tak kurang 0,9 juta ton jagung dan 0,13 juta ton singkong kita beli dari luar negeri sepanjang 2020.

Faktor produksi pertanian ini selayaknya mendapatkan perhatian. Apalagi saat pandemi, pertanian merupakan sektor yang mampu bertahan dan bertumbuh serta pelaku usahanya juga dominan. Menurut data Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, sebanyak 27,68 juta rumah tangga mengusahakan pertanian, atau berkisar 41% dari total rumah tangga --dengan lahan sawah pertanian yang seluas 8.087.393 hektar.

Berkaca dari tahun 1992, seharusnya momen swasembada kedelai dapat terulang kembali meski puluhan tahun lalu terjadi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pihaknya akan fokus meningkatkan produktivitas kedelai pada 2021 ini --melalui perluasan areal tanam, pelibatan unit integrator, unit-unit kerja Kementan dan pemerintah daerah. Tidak hanya terbatas di Pula Jawa, tetapi juga pengembangan ribuan hektar di Provinsi Sulawesi.

Dukungan KUR perbankan dan benih unggul dari badan litbang akan dimaksimalkan oleh Kementan. Efektivitas yang baik diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan program. Tanpa eksekusi yang akurat, tidak akan mendatangkan hasil yang signifikan. Realisasi benih yang tidak bagus serta tidak sesuai jadwal menanam, ketersediaan pupuk yang langka saat diperlukan, pemberian bantuan yang salah sasaran, akan memberikan efek yang negatif. Sehingga produktivitas kedelai yang digadang-gadang hanya tinggal mimpi belaka.

Tidak Instan

Keberhasilan swasembada kedelai 1992 tercapai bukan dari proses yang instan. Dimulai dengan produksi nasional 0,5 ton pada 1970, meningkat 0.65 ton pada 1980, dan 1,49 ton pada 1990, lalu mencapai puncaknya dengan produksi sebanyak 1.87 ton. Selain itu, terdapat regulasi harga kedelai dalam tata niaga dagang yang ditetapkan pemerintah. Regulasi tersebut melindungi dari fluktuasi harga serta menjaga gairah petani untuk tetap menanam kedelai.

Kelancaran produksi akan berimbas pula pada sektor lain, yaitu pelaku industri makanan sebagai pengguna utama. Bidang UMKM termasuk pengrajin tahu-tempe tidak perlu mogok produksi karena tertekan biaya bahan baku. Harga kedelai yang tinggi membawa potensi penurunan kuantitas maupun kualitas produk. Otomatis hal tersebut dilakukan untuk bertahan dalam kondisi pandemi saat ini.

Karakter usaha dalam UMKM mempunyai ciri yang padat karya. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 89,2%. Usaha ini mempunyai kontribusi yang besar dan krusial dalam perekonomian makro.

Lesunya usaha tahu dan tempe karena penurunan produksi dapat berdampak dalam ketenagakerjaan. Apalagi BPS mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 meningkat 1,84%, sehingga penduduk yang bekerja menurun 0,13 juta dari 2019. Fenomena tersebut membuat potensi jurang pengangguran semakin terbuka lebar.

Selain pada ketenagakerjaan, kelangkaan tahu-tempe dapat membawa dampak pada pemenuhan gizi masyarakat. Menurut hasil Susenas Maret 2020, makanan ini termasuk lauk pauk yang paling digemari di pedesaan maupun perkotaan. Rata-rata masyarakat mengkonsumsi 37 potong tempe dan tahu setiap bulan. Selain murah dan mudah didapat, makanan ini mempunyai kualitas gizi. Dalam 100 gr tempe terdapat 20,8 gr protein dan mengandung 192 kalori.

Tubuh kita memang membutuhkan asupan kalori yang cukup untuk beraktivitas; dapat diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Pemerintah juga memerlukan indikator ini untuk mengukur tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah variabel Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang telah ditentukan sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari. Bila terjadi kenaikan harga tempe-tahu dan komoditas pangan yang lain, dikhawatirkan semakin banyak rumah tangga rentan miskin dengan pengeluaran tetap akan terjebak di bawah garis kemiskinan.

Berbagai aspek negatif yang terjadi harus menjadi perhatian bersama. Sebagai bangsa yang bercita-cita menjadi maju, pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan pangan. Memperhatikan dengan seksama proses produksi mulai hulu sampai hilir, kemudian mengambil kebijakan yang berpihak pada hajat hidup orang banyak dan rakyat kecil. Pada akhirnya semua bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Produksi dalam negeri ditingkatkan dan tidak tergantung impor lagi. Selain itu, mencintai produk sendiri juga tak kalah pentingnya, untuk memacu perekonomian Indonesia agar kembali pulih pada 2022 nanti.

Gunawan Wibisono Statistisi BPS Kabupaten Blitar