.webp)
Sejauh ini, kita paham betul bahwa Indonesia termasuk negara maritim terbesar di dunia yang memiliki luas laut sekitar 3,25 juta km persegi. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang cukup diminati dan dilirik oleh negara-negara lainnya baik di Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia dari perspektif kedaulatan lautnya.
Berdasarkan sumber informasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan pada 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000. Nilai tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor pada 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari.
Kondisi perairan Indonesia yang terbilang menjanjikan ini bukan tidak mungkin kejadian masuk dan keluarnya kapal asing atau infrastruktur asing lainnya sering terjadi dan ditemukan di laut Indonesia. Sehingga komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan laut harus diselenggarakan dengan baik.
Pada Outlook 2021, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 137 triliun. Eskalasi anggaran Kemenhan yang signifikan tersebut cukup berdasar apalagi Menhan Prabowo mendorong penguatan wilayah-wilayah selat strategis melalui coastal misile defence system dan coastal survillance system.
Di sisi lain, pertahanan Indonesia menurut Global Fire Power untuk 2021 berada pada peringkat ke-16 dunia dan pertama di Asia Tenggara, bahkan membawahi negara-negara maju lainnya seperti Australia dan Israel.
Namun kapal survei China berhasil memasuki perairan Indonesia pada Rabu (13/1/2020) ke Selat Sunda dengan mematikan Automatic Identification System (AIS) selama berada di perairan Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus segenap stakeholder di bidang pertahanan.
Anggaran dan semangat Kemenhan tentang reformasi pertahanan nasional cenderung berbanding terbalik dengan peristiwa jebolnya sistem keamanan laut dalam kurun waktu yang tidak lama melalui penemuan seaglider dan kapal asing di perairan Indonesia.
Saat ini dibutuhkan pengawasan yang efektif dari elemen masyarakat dan juga partisipasi aktif-korektif oleh lembaga legislatif perlu diwujudkan. Upaya ini akan mendorong penyerapan anggaran pertahanan yang cukup fantastis untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Hal ini akan menjadi faktor dan perhatian khusus untuk kedaulatan laut dan meminimalisasi kelemahan sistem pertahanan Indonesia.
Herry Mendrofa Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions
(mmu/mmu)
