Pandemi dan Kejenuhan Pariwisata

Jakarta - Mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 ditetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang meliputi 6 provinsi dan 23 kabupaten. Pernyataan yang disampaikan langsung oleh Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini begitu memukul sebagian masyarakat, pasalnya banyak profesi dan usaha di bidang tertentu yang sangat terdampak dari adanya kebijakan ini khususnya di sektor pariwisata.

Sejak awal Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia, pariwisata memang sangat terpukul. Penutupan destinasi wisata di berbagai bidang dan di penjuru wilayah Indonesia berdampak bagi penghasilan penyedia travel, pelaku UMKM di kawasan wisata, serta penyedia hotel dan moda transportasi. Harapan baru bagi sektor pariwisata sempat muncul ketika pemerintah memberlakukan "new normal".

New normal ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata yang terpuruk selama berbulan-bulan dan menjadikan kebiasaan hidup baru sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Namun nyatanya membangkitkan sektor pariwisata di tengah pandemi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimulai dari transportasi umum yang terlihat sepi penumpang karena takut tertular penumpang lainnya, dan berimbas dinaikkannya tarif angkutan umum tersebut.

Beda halnya dengan pelaku UMKM yang banyak gulung tikar karena tidak adanya aktivitas jual beli, atau penyelenggara travel baik itu guide maupun agen yang merugi karena sepinya minat untuk berwisata.

Saat pemerintah membuka lagi objek pariwisata seperti pantai dan gunung, masyarakat menjadi antusias dan perlahan usaha yang digerakkan oleh pegiat wisata menemui hasil. Kebijakan untuk bermasker, mencuci tangan, dan membawa surat keterangan bebas Covid-19 atau hasil rapid test menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah bagi masyarakat yang berpergian.

Pada periode Juli sampai Agustus 2020 bisa dilihat angka pendakian yang signifikan di beberapa gunung Indonesia, atau kunjungan di beberapa tempat baik pantai maupun air terjun dan wisata-wisata lainnya yang sebelumnya ditutup. Tentu ini menandakan kebangkitan kembali dunia pariwisata yang sebelumnya sempat mati suri karena pandemi. Pembatasan dan diberlakukan aturan yang ketat, tidak menyurutkan wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata yang dibuka oleh pemerintah.

Ketika pariwisata sudah mulai "normal" dan perekonomian masyarakat sudah sedikit membaik, akhir tahun 2020 pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan yang memberatkan banyak orang. Pemberlakuan rapid test antigen menggantikan rapid test antibody banyak membuat orang mengeluh, pasalnya harga yang ditarif sedikit menguras kantong. Belum lagi beberapa daerah mewajibkan tes PCR yang semakin membuat masyarakat berpenghasilan rendah enggan untuk bepergian.

Memang tujuan dari pemerintah ini sangat baik demi mencegah semakin banyaknya korban akibat penukaran Covid-19 dan semakin menambah kluster penularan baru. Namun adanya kebijakan ini membuat pariwisata kembali lesu dan berdampak cukup signifikan bagi pelaku wisata, belum lagi ditambah kebijakan PPKM yang jelas semakin membuat pelaku wisata semakin terpukul

Solusi Alternatif

Pandemi ini memang menjadi titik kejenuhan bagi pelaku wisata. Padahal dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata menjadi tumpuan dalam penerimaan devisa negara, bahkan menduduki posisi teratas. Pemerintah beserta stakeholder yang terlibat perlu duduk bersama atau melaksanakan virtual meeting guna mencari solusi untuk berkembangnya pariwisata di tengah pandemi seperti ini. Pemberlakuan syarat seperti rapid antigen dan pembatasan jumlah wisatawan memang sudah tepat, namun ini menjadi problem bagi wisatawan karena harus merogoh kocek lebih dalam.

Masa pandemi seperti ini perlu mengoptimalkan beberapa jenis pariwisata yang bisa dinikmati secara jarak jauh agar tidak bertumpu pada pariwisata alam. Jenis pariwisata yang bisa dioptimalkan adalah pariwisata budaya dan pariwisata sosial yang bisa dinikmati secara virtual namun bisa dirasakan dengan baik oleh wisatawan. Pariwisata budaya bisa menyajikan tarian-tarian daerah di beberapa wilayah yang dikenal memiliki kearifan lokal tersendiri yang disajikan secara virtual dan wisatawan bisa membeli tiket untuk ditukarkan secara online.

Bentuk pariwisata lain yang bisa dioptimalkan adalah pariwisata sosial, seperti penyelenggaraan konser amal secara virtual; pariwisata ini bisa didesain sedemikian rupa. Banyaknya wilayah yang jauh dari kata layak dan perlunya jangkauan untuk lebih menyejahterakan masyarakat setempat, maka pariwisata sosial ini cocok dioptimalkan pada pandemi seperti ini. Sebut saja wilayah rawan bencana, wilayah ini sangat perlu dikembangkan sebagai wisata sosial karena bisa membuat masyarakat lebih peduli dan masyarakat lokal mendapatkan bantuan.

Memang tidak ada pilihan lain selain harus berdampingan dengan wabah Covid-19 ini. Sektor pariwisata harus lebih adaptif untuk menyesuaikan keadaan yang mengharuskan antara bertahan maupun tumbang. Adaptasi seperti ini memang diperlukan agar pariwisata tidak mengalami kejenuhan dan mengakibatkan perkembangan pariwisata itu menjadi stagnan. Semoga keadaan semakin membaik dan pariwisata Indonesia menjadi seperti semula, karena di dalam sektor ini ada banyak masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah bertumpu.

(mmu/mmu)