Kolom

Tunawisma dan Timbunan Efek Domino Urbanisasi

Oki Kurniawan - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 13:00 WIB
Pemprov DKI Jakarta punya pendapat berbeda soal tunawisma di jantung Ibu Kota. Nyatanya, masih ada lho beberapa tunawisma di kawasan Sudirman.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Blusukan Mensos Risma menimbulkan keriuhan. Terutama di jagad media sosial. Ada yang mendukung, ada juga menganggap hanya sebuah pencitraan. Temuan adanya tunawisma di Jalan Sudirman, Jakarta tak ayal mengundang berbagai respons dari para politisi kita. Ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan, dari mana datangnya tunawisma tersebut sehingga bisa masuk ke daerah megah di kota Jakarta.

Alih-alih sebuah pencitraan, apakah justru temuan tersebut adalah citra diri kota Jakarta yang selama ini kita tutupi? Memang kemiskinan ada di mana-mana, namun apakah kita perlu membatasi ruang gerak si miskin untuk tidak boleh 'nongkrong' di kawasan elit Jakarta? Atau barangkali pertanyaannya, kita tidak boleh 'nampang' di kawasan elit Jakarta dengan tampilan seperti seorang tunawisma?

Terlepas dari lokasi tunawisma itu ditemukan, serta apakah kejadian tersebut merupakan sebuah pencitraan atau bukan, faktanya tunawisma ada di mana-mana. Hadirnya tunawisma menunjukkan adanya ketidaktersediaan hunian bagi masyarakat.

Harga Properti

Iseng-iseng saya mengambil gawai pintar saya, dan membuka situs jual-beli rumah. Saya mencoba mencari berapa harga hunian di kawasan Sudirman, Senayan, dan sekitarnya. Dalam sebuah situs jual-beli rumah, saya menemukan rumah lama di daerah Patal Senayan dengan spesifikasi luas bangunan sebesar 1000 m2 dan luas tanah sebesar 630 m2 dijual dengan harga Rp 47,250 miliar .

Rumah lama lainnya dengan spesifikasi tanah seluas 250 m2 dan bangunan seluas 360 m2 dibandrol dengan harga Rp 10 miliar. Untuk apartemen yang berlokasi di area Sudirman dengan luas bangunan 62 m2 dibandrol dengan harga Rp 2,6 miliar. Dengan harga yang setinggi langit, tentu sedikit sekali orang yang bisa membeli properti di kawasan elit tersebut.

Kelas menengah yang bekerja di Jakarta rata-rata hanya mampu membeli rumah yang berada di daerah penyangga ibu kota, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya. Bagaimana dengan kaum miskin lainnya? Memiliki rumah yang layak mungkin tak pernah terbayangkan dalam benak mereka.

Mengapa banyak penduduk yang ada di Jakarta tidak memiliki hunian, mungkin salah satu penyebabnya adalah harga properti yang sangat tinggi di wilayah DKI Jakarta. Harga properti yang tinggi bisa jadi disebabkan karena pengembang sering menaikkan harga setiap hari Senin. Sedangkan kenaikan gaji belum tentu terjadi dalam waktu setahun sekali. Penyebab lainnya yaitu jumlah penduduk yang semakin banyak, sehingga permintaan terhadap hunian semakin meningkat, namun ketersediaan terbatas.

Berbondong ke Jakarta

Jumlah penduduk yang besar di suatu daerah memang bisa menimbulkan banyak manfaat sekaligus membawa mudarat jika tidak dikelola dengan baik. Tersedianya penduduk dinilai mampu menggerakkan roda kehidupan di suatu daerah. Namun, jika penduduk di suatu daerah melebihi daya tampung serta daya serap daerah tersebut, maka akan menimbulkan berbagai masalah di segala bidang. Terutama masalah di bidang sosial dan ekonomi.

Masalah ketersediaan hunian merupakan masalah utama yang menimbulkan berbagai penyakit di kota Jakarta. Dari jumlah penduduk yang padat serta ketersediaan lahan hunian yang terbatas muncul berbagai masalah. Di antaranya lingkungan yang kumuh, banjir, gelandangan, dan anak terlantar.

Bagi sebagian besar penduduk Indonesia, tinggal di kota besar merupakan suatu impian. Dengan tinggal di kota-kota besar, mereka dapat memiliki berbagai akses kemudahan dalam berbagai fasilitas diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan. Jakarta merupakan salah satu kota favorit untuk mengundi nasib. Meskipun, kota ini juga menyimpan berbagai tantangan bagi orang-orang di dalamnya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat perekonomian. Hal tersebut memunculkan anggapan bagi sebagian besar masyarakat bahwa Jakarta merupakan tempat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang belum bisa dipenuhi di daerah asalnya. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan akses pendidikan, kesehatan, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang.

Di samping itu, peluang ekonomi yang dijanjikan di Jakarta pun cukup tinggi. Ada berbagai profesi yang dapat mendatangkan penghasilan di kota metropolitan ini. Mulai dari menjadi seniman jalanan sampai dengan profesi sebagai pejabat negara ada di Jakarta.

Perpindahan penduduk bisa dianalogikan seperti perpindahan udara (angin). Angin berembus dari tekanan udara yang berbeda. Angin akan berembus atau berpindah dari tempat yang memiliki tekanan udara yang tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang rendah. Jika kedua tempat memiliki tekanan udara yang sama, maka angin tidak akan berembus. Begitu juga dengan perpindahan atau migrasi penduduk.

Mantra (2003) dalam teorinya mengenai perpindahan penduduk mengungkapkan bahwa alasan seseorang untuk melakukan migrasi dan mobilitas adalah didorong oleh kebutuhan dan stres (need and stress). Setiap individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, politik, kesehatan, sosial, ataupun pendidikan. Ketika kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi, maka akan terjadi stres.

Rendahnya proporsi pemenuhan kebutuhan akan mengakibatkan semakin tinggi stres yang dialami oleh seseorang. Begitupun sebaliknya, tinggi-rendahnya stres yang dialami oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada dua dampak yang terjadi dari stres yang dialami oleh seseorang. Apabila stres yang dialami oleh seseorang masih dalam batas toleransi, maka orang tersebut tidak akan pindah dari daerah asal dan akan menyesuaikan kebutuhannya dengan keadaan yang ada di lingkungannya.

Namun, jika stres yang dialami oleh individu semakin tinggi, maka orang tersebut akan mulai memikirkan untuk melakukan perpindahan dari daerah asal menuju daerah lain di tempat kebutuhannya bisa terpenuhi.

Menilik pada hal tersebut, maka permasalahan tunawisma di Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah Provinsi DKI. Secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah pusat juga turut andil dalam menyebabkan permasalahan di Jakarta. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta peluang usaha yang tidak merata adalah penyebabnya.

Untuk mengurai berbagai masalah yang ada di kota Jakarta perlu dilakukan sinergi antara pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah Pusat dan pemda di daerah lainnya. Pemerintah pusat memiliki tugas untuk melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi serta memotivasi pemerintah daerah lainnya. Dengan adanya pemerataan, maka jurang kesenjangan antara daerah (desa) dengan kota akan semakin sempit, dan diharapkan mampu menghilangkan dikotomi antara desa dengan kota.

Pemerataan itu juga diharapkan mampu memperkecil tekanan atau stres yang dialami oleh seseorang karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga seseorang dapat memenuhi kebutuhannya di daerah asalnya. Minimal seseorang bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan kondisi lingkungannya.

(mmu/mmu)