Beberapa jam pascapenyuntikan vaksin, Raffi Ahmad yang ditunjuk memperoleh vaksin pada kesempatan pertama bersama Presiden Jokowi, mengunggah aktivitasnya di Instastory. Sayangnya, dalam aktivitas bersama rekan-rekan lainnya ia nampak tak mengenakan perangkat yang dianjurkan sebagai protokol kesehatan, pun menjaga jarak di tengah kerumunan, guna mencegah penularan COVID-19.
Sontak saja netizen Indonesia yang terkenal berkomentar apapun pada setiap unggahan konten sosial media, apalagi pelakunya adalah tokoh publik, bereaksi mengecam. Istana kepresidenan turut bersuara, memperingatkan sang pesohor atas sikap abainya pada potensi penularan, walaupun telah memperoleh vaksinasi.
Raffi Ahmad termasuk personal yang memperoleh kesempatan divaksin pada kesepatan pertama, lantaran dirinya dianggap mewakili anak muda, yang jumlahnya menurut data demografi mencapai 35% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Sehingga kelompok yang jumlahnya signifikan ini bersedia menerima vaksinasi tanpa ragu, lewat keteladanan Raffi, dalam mengendalikan penularan, yang lajunya makin tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Vaksinasi di tengah angka penularan yang tak pernah turun secara signifikan di Indonesia, memerlukan penanganan yang ekstra serius dan bukan sekadar 3M. Imbauan menegakkan protokol kesehatan itu nampak tak terlalu ditanggapi serius oleh masyarakat. Ini terindikasi dengan laju penularannya yang makin tinggi, kasus aktif di atas angka aman WHO dengan jumlah kematian yang makin mengkhawatirkan.
Karenanya, walaupun menurut para epidemiolog vaksinasi tak serta merta menghentikan laju penularan, setidaknya laju penularannya terkendali, sebelum fasilitas dan tenaga kesehatan kewalahan merawat yang sakit.
Wacana penanganan COVID-19 sejak akhir tahun 2020 ditandai oleh fokus pemerintah pada pemberian vaksinasi masyarakat luas. Mulai me-reshufle Menteri Kesehatan, pernyataan Presiden bahwa vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, membuka kembali perundingan memperoleh bahan vaksin, mengupayakan ijin penggunaan luas dari Badan POM dan pencananngan status kehalalalan dari MUI.
Langkah yang demikian masif dan sistematis dari pemerintah ini tak lepas dari suara netizen yang ramai, tertangap lewat media sosial. Pokok bahasannya bervariasi, mulai mendukung, kritis, asal bunyi bahkan serba salah dengan rencana vaksinasi.
Mereka yang meragukan vaksinasi menghendaki agar Presiden yang divaksin terlebih dahulu. Setelah Presiden menyanggupi, muncul wacana terkait status efikasi, keamanan dan kehalalannya. Karenanya, ketika kemudian rencana vaksinasi benar-benar dijalankan pada rabu 13 Januari, nampak simbolisasi-simbolisasi personal penerima vaksin itu ditempuh.
Dalam dunia komunikasi, pengaturan penerima vaksin mulai dari Presiden Jokowi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perwakilan Anak Muda, tokoh semua Agama, Ketua BPOM, Panglima TNI, menunjukkan ditempuhnya semiotika vaksinasi.
Saat ada tuduhan vaksin tidak aman, Presiden, Panglima TNI divaksin pada kesempatan pertama. Bayangkan jika komposisi bahan vaksin tak diteliti dengan ekstra hati-hati, apakah sebuah negara cukup gegabah dengan 'mengorbankan' Presiden dan Panglima TNI-nya, menerima bahan tak aman. Keraguan terhadap status kehalalan, disimbolkan oleh divaksinnya para Tokoh Agama.
Soal khasiat (efikasi) Sinovac sebesar 65,3% diwakiili oleh Kepala Badan POM. Dan, anak muda sebagai kelompok yang menduduki komposisi cukup besar di dalam populasi diwakili oleh Raffi Ahmad, yang punya pengagum dan pengikut media sosial dalam jumlah sangat banyak.
Alangkah sangat disayangkannya jika semiotika vaksinasi ini tak ditangkap oleh Sang Pesohor, dengan berpesta tanpa protokol kesehatan. Efikasi 65%, berarti masih ada peluang tertular virus Corona. Belum lagi, pasca vaksinasi, tentu material vaksin tak serta merta langsung membentuk antibodi. Para perencana vaksinasi akan sia-sia menunjuk personal teladan jika di kemudian hari kedapatan tertular, akibat abai protokol terhadap kesehatan pascavaksinasi.
Dr. Firman Kurniawan S
Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, pendiri LITEROS.org
(dnu/dnu)