Kolom

PSBB Harapan versus PPKM "Bualan"

Muhammad Farih Fanani - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 14:30 WIB
Razia masker gencar dilakukan di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Solo. Warga yang terjaring razia akan dikenai sanksi.
Foto: Agung Mardika
Jakarta -

Tanggal 11 sampai 25 Januari pemerintah kembali menerapkan aturan pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, berbeda dengan yang sebelumnya, pembatasan ini nampaknya tidak terlalu digubris. Buktinya, jalanan masih macet, toko dan kafe masih ramai, dan beberapa tempat umum nampak masih dipenuhi oleh masyarakat.

Di Yogyakarta misalnya, pemandangan di atas tentu berbanding terbalik ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa awal (pemerintah Yogya menyebutnya sebagai masa tanggap darurat). Meskipun peraturan pada waktu itu bersifat membatasi (bukan melarang), namun masyarakat dengan segala upaya dan kesadarannya mampu menaati aturan dengan bijaksana.

PSBB dilakukan pemerintah saat Covid-19 mulai mewabah di Indonesia dan dikhawatirkan akan menyebar tanpa kendali. Jakarta memulainya pada 4 April 2020. Meskipun awalnya hanya tercatat 18 daerah yang menerapkan PSBB, tapi hampir seluruh penjuru negeri sepakat untuk bersatu menekan laju penularan Covid-19 dengan berbagai macam strategi.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga tampak searah. Mereka berbondong-bondong untuk menutup segala akses, menghindari kerumunan, dan meminimalisasi mobilitas. Sehingga banyak tempat-tempat umum yang secara tegas menyatakan untuk menutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Masyarakat saat itu menaruh harapan besar terhadap peraturan PSBB. Bahkan di Yogya, hampir semua jalan kampung ditutup portal, dan setiap portal disediakan tempat untuk mencuci tangan.

Beda kasusnya dengan yang sekarang. Pembatasan aktivitas masyarakat yang diberi nama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini terasa hanya seperti bualan semata. PPKM menggantikan wacana sebelumnya yaitu PSBB Jawa-Bali. Melihat kondisi di lapangan, sepertinya tidak banyak masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap peraturan ini.

Hari pertama, kedua, dan ketiga PPKM, tampak tidak ada perubahan yang terlihat. Saya pun masih tidak percaya kalau pemerintah benar-benar telah mengeluarkan aturan ini. Apakah ini adalah ungkapan maaf pemerintah terhadap kelalaian yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya? Yang mana banyak sekali kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi.

Dahulu, masyarakat rela mengorbankan fisik, ekonomi, dan pikirannya untuk mendukung upaya pemerintah menekan laju penyebaran. Bahkan beberapa dari mereka ada yang kehilangan pekerjaan dan kelaparan. Namun kini hal itu berbanding terbalik. Masyarakat tampak tidak terlalu menggubris aturan pembatasan baru ini.

Warung-warung masih buka, kafe masih sangat ramai, lampu merah masih macet, hingga tempat wisata masih dijejali wisatawan. Saat malam pertama peraturan ini ditegakkan, dengan sengaja saya mengamati petugas menertibkan pedagang yang masih buka pukul 21.00 di Yogya. Meskipun pendekatannya cukup humanis, tetapi ini tentu situasi yang jauh berbeda dengan PSBB pada 2020. Saat itu, hampir seluruh pedagang secara mandiri menutup warungnya saat malam hari.

Saya tidak habis pikir kenapa pemerintah masih saja bersikeras melakukan pembatasan, Apakah hanya supaya terlihat serius bekerja? Padahal, kalau pemerintah benar-benar serius bekerja dalam menanggulangi penyebaran virus, seharusnya sejak kemarin tidak perlu ada pelonggaran aktivitas.

Dalihnya tentu ingin memperbaiki ekonomi masyarakat, memutar kembali roda ekonomi yang sempat mandek, dan memberi kesempatan manusia yang terkungkung untuk sedikit bernapas lega. Tapi, semuanya terasa berlebihan. Saya menduga, meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, ada andil dari longgarnya aktivitas di bulan-bulan kemarin. Terutama pada September sampai Desember. Hampir tidak kelihatan ada ketegasan dalam pembatasan kegiatan masyarakat.

Padahal periode tersebut grafik penderita Covid-19 masih tergolong naik. Tidak ada tanda-tanda akan menurun, dan setiap hari masih banyak orang yang berguguran. Baik yang positif maupun yang meninggal. Tidak hanya masyarakat biasa, bahkan tokoh-tokoh besar pun menjadi korban. Said Aqil Siroj, Yusuf Mansur, dan Anis Baswedan adalah contohnya.

Said Aqil dinyatakan positif pada akhir November, Yusuf Mansur pada awal Desember, begitu juga dengan Anis Baswedan. Mereka adalah tokoh yang sangat berpengaruh yang terjangkit Covid-19. Tapi saat itu tidak ada tindakan besar yang dilakukan pemerintah untuk semakin menekan laju penularan. Padahal tokoh-tokoh besar sudah terpapar.

Bahkan, sepanjang 26 September hingga 4 Desember, terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada. Bawaslu melaporkan setidaknya terdapat 1.986 kasus. Meskipun mendapatkan teguran, tapi kasus tetaplah kasus. Dari sekian ribu kasus, bagaimana jika setengahnya ternyata menyebabkan kluster baru?

Data pada November, masih mencatat ribuan orang yang dinyatakan positif setiap harinya. Saat itu pemerintah tidak menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman yang serius. Bagaimana mau serius, wong lagi sibuk ngurus kampanye dan pilkada!

Beda halnya dengan saat ini. Tidak ada yang tahu apakah keluarnya aturan PPKM ini akan ditegakkan dengan baik oleh pemerintah seperti halnya PSBB awal tahun kemarin. Kalau memang adanya PPKM ini dimaksudkan untuk menekan laju penyebaran, maka seharusnya penegakannya tidak boleh setengah-setengah.

Meskipun demikian, bisa jadi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk membuktikan pada publik bahwa mereka masih bekerja. Anggap saja mereka kemarin sempat istirahat sebentar. Sekarang, berhubung pilkadanya sudah selesai, saatnya kembali "terlihat" serius dalam menangani virus yang menyebalkan ini.

Muhammad Farih Fanani guru dan pengamat isu-isu sosial

(mmu/mmu)