Kolom

Tolak Vaksin, Aspirasi Wakili Rakyat atau Pribadi?

M. Agung Akbar - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 10:08 WIB
Ribka Tjiptaning tolak vaksin Sinovac
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (Ilustrasi: Tim Infografis detikcom)
Jakarta -

Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka Tjiptaning dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Setelah raker tersebut, nama Ribka Tjiptaning menjadi trending dan pembahasan yang menimbulkan kontroversi di media sosial seperti Twitter, Instagram, hingga ke grup-grup Whatsapp. Hal ini banyak memberikan berbagai spekulasi yang menjamur di masyarakat khususnya mengarah pada hal yang kontra vaksin. Walau demikian, DPP PDIP mengklarifikasi melalui Sekjennya menyebutkan, "Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," demikian Hasto Kristiyanto.

Sebenarnya menanggapi tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP tersebut tidak bisa dimaknai sebagai suatu pernyataan singkat. Namun, perlu dipahami secara komprehensif termasuk apa konteks yang ingin dimaksudkan. Apalagi Anggota DPR ini berasal dari Fraksi PDIP yang juga sebagai partai pro pemerintah. Hal yang penting untuk dipahami adalah kedudukan dia di sana bukan untuk memuluskan program pemerintah semata, sepatutnya salah satu fungsi DPR ialah pengawasan yang merupakan tugas dia untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun bila kembali melihat situasi pandemi saat ini merupakan hal yang sangat berbeda. Pertimbangan sains menjadi kunci utama dalam penyelesaian pandemi yang terus mengalami peningkatan dan belum ada tanda-tanda pelandaian. Apalagi karakteristik virus yang terus berubah-ubah atau cenderung dinamis sehingga penanganannya pun memerlukan riset yang baik. Sementara itu, para ahli dunia juga menyepakati untuk pencegahan penularan yang lebih besar dibutuhkan vaksin yang diiringi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat untuk dapat membantu melandaikan kurva itu walau tidak menjamin 100% mencegah.

Pernyataan yang dilontarkan Ribka Tjiptaning tersebut menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat; disampaikan satu hari sebelum penyuntikan vaksin Sinovac perdana kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pada raker yang diikuti oleh Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Bio Farma itu dia mengkritik tajam terkait program vaksinasi nasional; mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac tersebut.

Padahal, kebutuhan akan riset dalam negeri telah hadir melalui tim pakar yang melaksanakan uji klinis tahap III yang sudah dilakukan di Bandung, dan juga yang dilakukan di Turki dan Brazil yang telah dipantau hingga periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis ke-2, secara keseluruhan menunjukkan vaksin Sinovac memiliki kemampuan membentuk antibodi dalam tubuh dan kemampuan dalam membutuh atau menetralkan virus (imunogenesitas). Hal tersebut yang mendasari pengeluaran Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 Sinovac oleh BPOM.

Sayangnya, pernyataan penolakan tersebut tidak semua masyarakat memaknai hal yang sama dengan apa yang ibu dewan terhormat pikirkan. Kedudukan sebagai "wakil rakyat" di DPR seharusnya dapat "mewakili" aspirasi dan kebutuhan rakyat terhadap ketidakpastian akhir pandemi dengan menghadirkan solusi di tengah kemelut dunia saat ini. Diksi yang disampaikan sangat kurang tepat, menimbulkan kegaduhan, menggiring opini, dan mengundang berbagai spekulasi.

Pandangan yang disampaikan oleh Ribka Tjiptaning juga perlu dicermati, apakah perspektif yang diberikan itu sebagai "wakil rakyat" atau pandangan pribadi. Pasalnya, kebutuhan vaksinasi menjadi tumpuan utama di samping 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3 T (tracing, testing, treatment) untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok) dalam menekan pandemi ini.

Kritik tajam dan membangun sangat diperlukan khususnya mengawasi program vaksinasi nasional yang menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia ini. Karena bila melihat konteks pandemi saat ini, sebagai anggota DPR yang terhormat lebih penting untuk menghadirkan solusi dibanding hal yang penuh kontroversi.

M. Agung Akbar Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

(mmu/mmu)