Setidaknya, terdapat dua persoalan pendidikan yang berhubungan langsung dengan anak pada masa pandemi. Pertama, menghadirkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berkualitas; kedua, mengatasi ancaman anak putus sekolah (APS). Yang pertama telah banyak dibicarakan walaupun belum tampak betul hasilnya, dan yang kedua belum mendapat perhatian semestinya.
Ancaman APS saat pandemi nyata. Di sekolah tempat saya mengajar, jumlah anak yang memutuskan berhenti sekolah lebih banyak dibanding sebelum Covid-19 datang menyerbu. Banyak orangtua kesulitan mendukung PJJ. Kesulitan ekonomi keluarga juga mempercepat sejumlah anak meninggalkan sekolah; mereka bekerja di sawah, di kebun, dan di ladang, atau menjadi pelayan toko, buruh kasar, dan asisten rumah tangga, dan sebagian pada akhirnya memilih di rumah saja --kerja tidak dan kembali ke sekolah pun sudah malu. Sekolah gratis dan bantuan pulsa bagi peserta didik belum sepenuhnya menjawab anak dari keluarga miskin untuk bertahan di sekolah.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 atau sebelum pandemi, jumlah anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun sekitar 4,34 juta anak. Tingkat kemiskinan pada masa pandemi bertambah dan ancaman ATS juga meningkat. Strategi Nasional (Stranas) yang disusun Unicef dan pemerintah dalam mengatasi masalah ATS mengedepankan strategi intervensi dan pencegahan. Strategi intervensi untuk mengembalikan ATS ke program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Strategi pencegahan untuk memastikan anak yang berisiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas pendidikan dasar dan menengah.
Pada umumnya kita mengenal lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup bagi ATS yang didirikan pemerintah, yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, jumlahnya masih terbatas, dan biasanya terletak di ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk banyak. Banyak masyarakat, terutama penduduk pedesaan yang kurang dapat menjangkau lembaga pendidikan dan keterampilan di luar sekolah tersebut. Kalau pun tahu serta berminat di lembaga pendidikan dan pelatihan semacam PSBR dan BLK, tidak sedikit masyarakat keberatan; walaupun gratis, masih ada harga yang dikeluarkan untuk mengakses kedua lembaga tersebut, seperti biaya transportasi ke tempat dan selama pelatihan.
Selain kedua lembaga pendidikan luar sekolah di atas, ada juga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); kehadirannya pernah tumbuh sampai pelosok desa. PKBM didirikan atas inisiatif individu, kelompok, atau yayasan. Pada umumnya PKBM hadir dalam upaya menjembatani kebutuhan ATS untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan, sehingga cenderung untuk mendapatkan ijazah. Seiring keberhasilan pemerintah meningkatkan akses terhadap sekolah formal, di sejumlah tempat memudar juga keberadaan PKBM.
Melihat fleksibilitas proses pembelajaran di PKBM, mestinya lembaga pendidikan non-formal tersebut menjadi jawaban untuk menjamin ATS mendapat keseteraan pendidikan . Dan, sebagai PKBM, desain kurikulum yang dikembangkan lebih kondisional dengan tujuan membekali peserta dengan kemampuan relevan dengan kebutuhan yang dihadapi. Sebab itu menempatkan PKBM sebagai jaring pengaman ATS sungguhlah tepat. Untuk mengaktivasi keberadaannya. pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa perlu mengembangkan konsep satu desa satu PKBM.
Tiap desa menghadirkan PKBM berkualitas melalui instruktur bagus, fasilitas memadai, serta fleksibilitas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta; PKBM tak berorientasi uang, baik uang dari orangtua maupun orientasi bantuan dari pemerintah. Sebagai guru di sekolah, saya sering membayangkan anak yang berhenti sekolah tetap belajar, meneruskan proses pembelajaran di PKBM. Usai membantu orangtua dan atau bekerja dalam usaha mendapatkan penghasilan, anak menyempatkan diri belajar di PKBM --walaupun saya selalu membayangkan tidak ada lagi anak putus sekolah.
Selain mengembangkan PKBM untuk menampung ATS, pemerintah desa juga berperan melakukan pencegahan anak berisiko putus sekolah. Selama ini, pemerintah desa cenderung menganggap tingkat ATS hanya persoalan data dan angka tingkat pendidikan warganya semata. Ketika ada anak terancam putus sekolah, seolah-olah hanya tanggung jawab sekolah dan keluarga, terlepas dari pemerintah desa.
Pemerintah desa dapat mengembangkan sistem informasi data penduduk usia sekolah. Melalui pangkalan data diharapkan muncul program yang terukur, seperti program beasiswa sampai program pendampingan dalam upaya menjamin anak menyelesaikan pendidikan, setidaknya sampai tingkat menengah. Sinergi antara tripusat pendidikan --sekolah dan/atau PKBM, keluarga, lingkungan masyarakat yang di antaranya diwakili pemerintah desa-- menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak.
Ancaman APS saat pandemi nyata. Di sekolah tempat saya mengajar, jumlah anak yang memutuskan berhenti sekolah lebih banyak dibanding sebelum Covid-19 datang menyerbu. Banyak orangtua kesulitan mendukung PJJ. Kesulitan ekonomi keluarga juga mempercepat sejumlah anak meninggalkan sekolah; mereka bekerja di sawah, di kebun, dan di ladang, atau menjadi pelayan toko, buruh kasar, dan asisten rumah tangga, dan sebagian pada akhirnya memilih di rumah saja --kerja tidak dan kembali ke sekolah pun sudah malu. Sekolah gratis dan bantuan pulsa bagi peserta didik belum sepenuhnya menjawab anak dari keluarga miskin untuk bertahan di sekolah.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 atau sebelum pandemi, jumlah anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun sekitar 4,34 juta anak. Tingkat kemiskinan pada masa pandemi bertambah dan ancaman ATS juga meningkat. Strategi Nasional (Stranas) yang disusun Unicef dan pemerintah dalam mengatasi masalah ATS mengedepankan strategi intervensi dan pencegahan. Strategi intervensi untuk mengembalikan ATS ke program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Strategi pencegahan untuk memastikan anak yang berisiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas pendidikan dasar dan menengah.
Pada umumnya kita mengenal lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup bagi ATS yang didirikan pemerintah, yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, jumlahnya masih terbatas, dan biasanya terletak di ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk banyak. Banyak masyarakat, terutama penduduk pedesaan yang kurang dapat menjangkau lembaga pendidikan dan keterampilan di luar sekolah tersebut. Kalau pun tahu serta berminat di lembaga pendidikan dan pelatihan semacam PSBR dan BLK, tidak sedikit masyarakat keberatan; walaupun gratis, masih ada harga yang dikeluarkan untuk mengakses kedua lembaga tersebut, seperti biaya transportasi ke tempat dan selama pelatihan.
Selain kedua lembaga pendidikan luar sekolah di atas, ada juga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); kehadirannya pernah tumbuh sampai pelosok desa. PKBM didirikan atas inisiatif individu, kelompok, atau yayasan. Pada umumnya PKBM hadir dalam upaya menjembatani kebutuhan ATS untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan, sehingga cenderung untuk mendapatkan ijazah. Seiring keberhasilan pemerintah meningkatkan akses terhadap sekolah formal, di sejumlah tempat memudar juga keberadaan PKBM.
Melihat fleksibilitas proses pembelajaran di PKBM, mestinya lembaga pendidikan non-formal tersebut menjadi jawaban untuk menjamin ATS mendapat keseteraan pendidikan . Dan, sebagai PKBM, desain kurikulum yang dikembangkan lebih kondisional dengan tujuan membekali peserta dengan kemampuan relevan dengan kebutuhan yang dihadapi. Sebab itu menempatkan PKBM sebagai jaring pengaman ATS sungguhlah tepat. Untuk mengaktivasi keberadaannya. pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa perlu mengembangkan konsep satu desa satu PKBM.
Tiap desa menghadirkan PKBM berkualitas melalui instruktur bagus, fasilitas memadai, serta fleksibilitas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta; PKBM tak berorientasi uang, baik uang dari orangtua maupun orientasi bantuan dari pemerintah. Sebagai guru di sekolah, saya sering membayangkan anak yang berhenti sekolah tetap belajar, meneruskan proses pembelajaran di PKBM. Usai membantu orangtua dan atau bekerja dalam usaha mendapatkan penghasilan, anak menyempatkan diri belajar di PKBM --walaupun saya selalu membayangkan tidak ada lagi anak putus sekolah.
Selain mengembangkan PKBM untuk menampung ATS, pemerintah desa juga berperan melakukan pencegahan anak berisiko putus sekolah. Selama ini, pemerintah desa cenderung menganggap tingkat ATS hanya persoalan data dan angka tingkat pendidikan warganya semata. Ketika ada anak terancam putus sekolah, seolah-olah hanya tanggung jawab sekolah dan keluarga, terlepas dari pemerintah desa.
Pemerintah desa dapat mengembangkan sistem informasi data penduduk usia sekolah. Melalui pangkalan data diharapkan muncul program yang terukur, seperti program beasiswa sampai program pendampingan dalam upaya menjamin anak menyelesaikan pendidikan, setidaknya sampai tingkat menengah. Sinergi antara tripusat pendidikan --sekolah dan/atau PKBM, keluarga, lingkungan masyarakat yang di antaranya diwakili pemerintah desa-- menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak.
Sekolah Harapan
Melalui pendekatan diagnostik terhadap peserta didik, para guru diharapkan lebih menggali lagi persoalan-persoalan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika peserta didik menunjukkan minat yang kurang untuk mengikuti pembelajaran, tidak dengan mudah memvonis bahwa itu karena kemalasan peserta didik semata.
Kerja sama antara guru, wali kelas, dan guru BP/BK dalam menangani permasalahan anak harus terus diperkuat. Ruang dialog dengan peserta didik, dengan orangtua, dan masyarakat sekitar harus terus dikembangkan sekolah, sehingga kita dapat melakukan pendekatan yang cocok dalam mengatasi anak yang memiliki risiko putus sekolah.
Lebih jauh, kurikulum sekolah harus dikembangkan agar lebih memahami kebutuhan anak terutama dari keluarga miskin akan pendidikan. Bagi banyak keluarga miskin, pendidikan dianggap belum menghadirkan harapan sebanding pengorbanan, baik uang maupun waktu.
Terutama di sekolah menengah, kampanye bahwa pendidikan sebagai anak tangga untuk memasuki universitas atau perguruan tinggi rasanya harus dibicarakan ulang. Mengiming-imingi harapan dengan bekal ijazah dapat melamar pekerjaan ke pabrik-pabrik sudah usang. Menghadirkan bukti bahwa pembelajaran di sekolah membekali peserta didik keterampilan dan kecakapan untuk berusaha secara mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri dan lingkungan sekitar jauh lebih memberi harapan.
Di samping pengetahuan dan setumpuk teori, ilmu praktis atau penguasaan keterampilan agar anak dapat melakukan sesuatu untuk diri dan lingkungan menjadi bagian penting di sekolah. Pada masa pandemi seperti sekarang, mestinya kita kembali mendiskusikan apa yang dimaksud kualitas pembelajaran, kualitas yang juga mengakomodasi tingkat ketertarikan anak dari keluarga miskin untuk tetap bertahan sekolah.
Ginanjar Hambali guru SMAN 7 Pandeglang
