Diplomasi vaksin akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari sejak pertama kali keberhasilan pemerintah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China pada awal Desember lalu. Keberhasilan ini pun menandai kemampuan diplomasi Indonesia dalam mendapatkan stok vaksin di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh pelosok dunia.
Sejalan dengan Indonesia, negara-negara lain pun melakukan langkah yang sama. Hampir seluruh bangsa di muka bumi ini berlomba-lomba mendapatkan vaksin yang diperebutkan untuk kebutuhan hampir 8 miliar penduduk planet bumi ini. Ada yang mempergunakan instrumen diplomasi dengan memproduksi sendiri guna membantu negara lain sekaligus menyebarkan pengaruh politik global di era disrupsi kini, ada pula yang berdiplomasi untuk bertahan hidup. Kedua alasan tersebut tentu sangat wajar dan dapat diterima demi logika kemanusiaan.
Diplomasi dalam hubungan internasional memiliki makna yaitu hubungan antara satu negara dengan negara lain, baik secara kepentingan maupun tutur kata. Diplomasi diwujudkan melalui pengetahuan sehingga langkah yang diambil dapat bermanfaat bagi kepentingan suatu negara. Sementara diplomasi vaksin dalam konteks kemanusiaan tentu tidak terlepas dari hubungan antarnegara demi bertahan hidup dalam kesulitan darurat pandemi yang ada, ataupun bertahan dalam situasi politik domestik dari dampak terkait akan ketidakmampuan secara swadaya mengelola pandemi itu sendiri.
Bisa juga negara-negara tertentu yang memanfaatkan momentum pandemi, dengan kemampuan riset, teknologi, dan produksi guna memperluas pengaruh politik kawasan dengan tameng diplomasi vaksin ini. Apapun alasannya, dunia sedang membutuhkan vaksin Covid-19 dalam situasi darurat sehingga segala jenis diplomasi sesungguhnya hanyalah sebuah seni untuk bertahan hidup dari perspektif kesehatan dan menjalankan roda perekonomian secara seksama dalam mendukung kelangsungan untuk bertahan hidup baik masyarakat maupun keutuhan sebuah bangsa dan negara.
Dari perspektif politik internasional, diplomasi vaksin sesungguhnya memiliki arti yang strategis, sebab keberhasilan suatu negara dalam memperoleh vaksin, baik dengan cara memproduksi sendiri ataupun membeli dengan negara produsen, akan menentukan struktur kekuatan (power) global pascapandemi ini berlalu. Itu sebabnya perlombaan riset dalam menemukan dan distribusi vaksin ini tidak pernah bisa dilepaskan dari bingkai analisis politik global.
Menyadarkan Dunia
Pandemi Covid-19 telah menyadarkan dunia akan pentingnya kemampuan riset, inovasi, dan produksi, khususnya jika dikaitkan dengan keadaan darurat. Hanya dengan investasi dalam riset, inovasi, teknologi, serta industri dasar yang kuat, sebuah negara akan terlepas dari ketergantungan terhadap negara lain. Hal ini menjadi makin nyata di masa diskursus politik global yang juga terinfeksi oleh pandemi Covid-19.
Salah satu battle ground perebutan supremasi atas riset dan teknologi kesehatan di dunia adalah kawasan Indo-Pasifik, yang menghadirkan persaingan klasik antara dua adidaya kawasan, yaitu China dan India.
Dalam hal ini China, yang semula merupakan ground zero dari pandemi Covid-19, justru tampaknya telah berhasil keluar dari krisis terparah dan bahkan memulai kehidupan yang nyaris normal. Suatu keberhasilan melalui penerapan hukum yang kuat dalam menegakkan disiplin masyarakatnya, tentu hal ini membuat iri hampir semua negara lainnya yang masih bergelut dengan tahapan lockdown maupun bentuk pembatasan sosial lainnya.
Kendati demikian, kerberhasilan domestik dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Wuhan tidak serta-merta memberi perspektif positif begitu saja dalam langkah diplomasi vaksin yang digagas oleh Beijing. Sekalipun dunia mengakui kemampuan riset, teknologi, dan produksi massal yang telah menempatkan China dalam jajaran produk vaksin potensial secara global, langkah diplomasi vaksin yang dicetus kerap dicurigai penuh dengan kepentingan politik kawasan, baik di ASEAN maupun Indo-Pasifik secara luas. Ada negara yang 'membeli' teori ini, ada pula yang menolak menyadari hal ini, bahkan ada yang mengesampingkannya. Setidaknya begitulah kira-kira perdebatan di publik dunia saat ini, termasuk di Indonesia.
Dalam kompetisi menjadi 'big brother' di kawasan Indo-Pasifik, India pun tampaknya tidak mau tertinggal dari China. Menurut Reuters, India merupakan negara produsen vaksin terbesar secara global dengan memproduksi lebih dari 60% yang dijual di seluruh dunia. India pun diprediksi akan memainkan peran penting dalam mengimunisasi vaksin Covid-19 di masa diskursus pandemi maupun geopolitik kini. Ditambah lagi, dengan sejarah panjang kemampuan riset, inovasi, teknologi, dan produksi yang dimiliki para manufaktur negeri Bollywood, khususnya Serum Institute of India (SII) dan Bharat Biotech yang turut memproduksi vaksin AstraZeneca maupun berbagai vaksin buatan dalam negeri lainnya.
India yang dikenal dalam dunia kesehatan sebagai 'farmasinya dunia', melalui pidato Perdana Menteri Narendra Modi pada Sidang Umum PBB telah berkomitmen bahwa kemampuan produksi dan distribusinya akan dipergunakan untuk membantu kemanusiaan di seluruh dunia. Pernyataan komitmen New Delhi ini berhasil meraup simpati dunia, dengan masuknya lembaga-lembaga internasional menaruh kepercayaan untuk memproduksi dan distribusi dari India. Bill Gates melalui Twitter (5/1) pun turut memuji kepemimpinan New Delhi dalam inovasi ilmiah dan kemampuan pembuatan vaksin saat dunia bekerja untuk mengakhiri pandemi Covid-19.
Dari ulasan di atas, dapat kita simak bahwa China dan India adalah dua negara besar yang memiliki kemampuan logis dalam riset, teknologi, produksi, dan distribusi sehingga mampu melebarkan pengaruh diplomasi terhadap negara-negara yang terdesak dalam kebutuhan. Bahkan, dari perspektif diskursus geopolitik, kedua negara sesungguhnya bersaing ketat dalam memenangkan kepercayaan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Asia-Tenggara dan Asia Selatan.
Uniknya sekalipun kebutuhan domestik kedua negara tersebut masing-masing di atas 1,3 miliar penduduk, manajemen dan diplomasi vaksin dalam konteks kemanusiaan dapat tetap terlaksana. India sendiri telah berhasil membantu berbagai negara dalam distribusi darurat kebutuhan hydroxychloroquine (HCQ) secara global pada awal fase pandemi. Padahal, saat itu kebutuhan domestik negeri berpenduduk 1,3 miliar itu sendiri sangat tinggi; saat ini kasus Covid-19 mencapai 10 juta kasus dengan rasio angkat kematian yang tergolong rendah di kisaran di bawah 1%.
Sementara China dianggap memiliki kepentingan restorasi kepercayaan global melalui diplomasi vaksin, instrumen diplomasi Belt and Road Initiative pun menjadi logis sebagai sarana akselerasi produksi dan distribusi dalam upaya memenangkan kembali pengaruh global yang sempat mulai memudar. Terlepas dari perdebatan data, Beijing menjadi harapan atas kepanikan berbagai negara dalam mengamankan stok vaksin dalam harga yang terjangkau dan waktu yang cepat. Pada kenyataannya, China di awal masa pandemi berhasil membantu berbagai negara dengan bantuan masker dan APD yang menjadi catatan positif tersendiri atas upaya diplomasi kemanusiaan.
Diskusi di atas sangat penting untuk dipahami dalam memaknai arti sesungguhnya diplomasi vaksin saat ini, yaitu diplomasi terjadi dengan memiliki pengetahuan sehingga mampu menentukan opsi baik secara pragmatis maupun konstruktif. Dalam perbandingan India dan China ada unsur kemampuan, kemanusiaan, dan geopolitik yang menjadi pilihan bagi yang membutuhkan.
Pilihan Indonesia
Dalam pemberitaan media masa, seolah-olah Indonesia memerankan diplomasi vaksin dengan 'kacamata kuda' dengan hanya melihat produk dari China. Sesungguhnya opini ini dapat dipatahkan karena sesungguhnya semua produk vaksin menjelang akhir 2020 masih dalam proses uji klinis di berbagai belahan dunia, termasuk produk China. Sehingga terlalu dini untuk beranggapan keraguan terhadap vaksin China secara kuantitif.
Yang kerap menjadi keraguan justru diskursus pandangan kualitatif dari perspektif geopolitik akan rasa keraguan kepercayaan terhadap produk China, suatu pandangan klasik yang makin mengemuka di masa disrupsi politik global. Perlu disadari bahwa seluruh merek vaksin Covid-19 (dari negara mana pun) saat ini adalah penggunaan darurat yang keampuhannya hanya bisa ditentukan oleh observasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Lalu, apakah Indonesia mempertimbangkan metode kuantitatif atau kualitatif dalam menentukan jenis vaksin yang cocok dalam pola distribusi antarpulau? Dalam hal ini, dikarenakan situasi darurat, hampir seluruh negara ibarat membeli 'kucing dalam karung' terlepas apapun merek vaksin yang menjadi kandidat yang akan digunakan.
Bagi Indonesia tampaknya diplomasi vaksin lebih merupakan survival tools (alat untuk bertahan hidup) daripada untuk menyebarkan pengaruh geopolitik saat ini. Hal ini wajar, mengingat Indonesia memiliki tanggung jawab atas lebih dari 260 juta penduduk dan bersaing mengamankan stok dengan lebih dari 193 negara yang membutuhkan vaksinasi terhadap hampir 8 miliar penduduk dunia. Dalam mewujudkan tujuannya, Indonesia pun memborong vaksin Sinovac serta akan memperluas dengan Pfizer & BioNTech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, serta produksi dalam negeri yaitu Vaksin Merah Putih.
Apapun langkah pemerintah terkait vaksin Covid-19, sekalipun kerap tampak pragmatis, perlu mendapatkan apresiasi karena tidak mudah vaksinasi darurat terhadap negara berpenduduk terbesar nomor empat di dunia ini. Pada akhirnya, ini semua menjadi pelajaran berharga akan pentingnya investasi dalam riset, inovasi, teknologi, dan industri dasar dalam kerangka menuju Indonesia Maju. India dan China menjadi contoh realistis dengan memiliki antropologi serupa dengan Indonesia yang berhasil menjalankan diplomasi kemanusiaan sesungguhnya di masa darurat global.
Abhiram Singh Yadav, M.Sos pengamat politik hubungan international, alumni Universitas Pelita Harapan
