.webp)
Faktor paling utama di dalam memperkirakan perkembangan ekonomi tahun 2021 tidak lain adalah pandemi Covid-19, yang sekarang sudah membawa ekonomi masuk dalam kubangan resesi. Pertumbuhan ekonomi mulai jatuh pada triwulan kedua 2020, sebesar-5,32persen, yang kemudian berlanjut pada triwulan ketiga, sebesar -3,49 persen. Pertumbuhan negatif yang semakin kecil memberikan indikasi bahwa perekonomian berjalan lebih baik, tetapi bukan berarti sudah terjadi proses pemulihan menuju pertumbuhan positif.
Semua itu sangat tergantung pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 sekarang ini. Secara faktual, perkembangan pandemi masih belum mampu diatasi oleh pemerintah sehingga proses pemulihan ekonomi akan berjalan sulit dan berat. Tidak mungkin bisa menyelesaikan pemulihan ekonomi jika tidak bisa mengatasi pandemi.
Perkiraan perkembangan ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), saya dan kawan-kawan, memperlihatkan masalah berat dalam kebijakan mengatasi pandemi ini sehingga akan berdampak krusial bagi perekonomian 2021. Tahun depan diprediksi oleh pemerintah sebagai tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi. Itu semua merupakan harapan kita, tetapi melihat apa yang dikerjakan pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 ini, harapan tersebut tertutup awan hitam karena tidak melihat perkembangan tidak pasti kapan Covid bisa teratasi atau setidaknya memperlihatkan kecenderungan kasus yang semakin menurun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perkembangan Pandemi
Dari sejak outbreak bulan Maret 2020 sampai awal Januari 2021, masalah Covid-19 dan kasus hariannya di Indonesia terus-menerus meningkat dari hari ke hari. Kasus harian Covid-19 hanya ratusan beberapa bulan yang lalu, kini kasus hariannya sudah mendekati 10 ribu kasus. Belum ada tanda-tanda menurun, sementara itu negara lain sudah memperlihatkan tanda-tanda penurunan relatif lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara ASEAN, kebijakan dalam mengatasi Covid-19 ini tertinggal dan gagal.
Akar masalah dan asal muasal dari resesi dan krisis ekonomi Indonesia dan global sekarang ini adalah faktor tunggal, pandemi Covid-19. Karena itu, kebijakan yang masuk akal dan harus bekerja di lapangan adalah kebijakan dan program mengatasi Covid-19 ini. Kebijakan ekonomi yang lainnya nomor dua sehingga prioritas utama adalah mengendalikan Covid-19. Ini tidak berarti kebijakan ekonomi harus ditinggalkan. Tetapi mengatasi Covid-19 adalah prasyarat untuk mengatasi resesi ekonomi. Pemerintah harus bisa mengatasi pandemi Covid-19 lebih dahulu agar supaya Indonesia bisa lolos dari ancaman resesi ekonomi.
Jika Covid-19 tidak bisa diatasi, maka pemerintah jangan bermimpi bisa mengatasi resesi. Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa mengatasi pandemi. Perkembangan pandemi terus meningkat dan terlihat dari data kasus harian sampai sekarang, sehingga proses pemulihan ekonomi akan jauh lebih sulit dan resesi diperkirakan akan berkepanjangan.
Ada masalah kapasitas dan kerja tim internal pemerintah. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki lebih dahulu permasalahan internalnya, mulai dari perbaikan komunikasi yang buruk dan perbaikan koordinasi. Apakah reshuffle bisa mengatasi masalah pandemi ini? Dari figur dan struktur yang diubah tidak memperlihatkan perbaikan tim kerja untuk mengatasi pandemi sehingga ritme penyelesaian pandemi terus berjalan seperti biasanya. Hal baru yang bertambah adalah eksistensi vaksin, tetapi banyak ahli yang berpendapat jika protokol Covid-19 tidak dijalankan dan pemerintah terus longgar seperti sekarang, maka kasus harian Covid-19 semakin mengerikan seperti terlihat pada awal tahun 2021 ini.
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah optimis sekali memperkirakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 4-5 persen. Perkiraan pertumbuhan ini tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya dari perkembangan Covid-19 yang buruk dan kapasitas kebijakan pemerintah yang rendah. Dalam mengatasinya.Karena itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan hanya sebesar 3 persen, kecuali ada perubahan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi pandemi.
Alasan-alasan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis seperti ini, antara lain:
-- Pada sisi masyarakat, belanja domestik kelas menengah, sebagai motor penggerak ekonomi, belum maksimal karena kasus harian Covid-19 belum mereda, bahkan memburuk.
-- Pada sisi pemerintah, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyerap anggaran yang besar tetapi efektivitas dan penyerapannya tidak maksimal, bahkan terjebak dalam kasus korupsi yang buruk.
-- Belanja kesehatan dan belanja sosial justru diturunkan tahun 2021, sehingga permintaan domestik terkendala oleh efektivitas program kesehatan dan belanja pemerintah di sektor ini.
-- Kredit perbankan masih lemah sekaligus sebagai indikasi pertumbuhan rendah.
-- Vaksinasi sudah mulai tetapi masih terbatas dampaknya tidak pada tahun 2021
Pengangguran dan Kemiskinan
Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat hampir dua kali lipat sebesar 7,8 persen (10,4 juta jiwa). Di balik tingkat pengangguran tersebut masih ada pengangguran terselubung, yang jumlahnya dua kali lipat dari pengangguran terbuka tersebut. Pada tahun 2021, terdapat pengangguran tambahan sebesar 1,1 juta orang sebagai akibat Covid-19 dan sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja baru yang tidak terserap sehingga tambahan pengangguran totalnya tahun 2021 sebesar 3,6 juta orang. Masalah pengangguran ini menjadi faktor krusial dalam proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021.
Yang lebih memprihatinkan adalah robohnya pilar industri bahkan sebelum pandemi. Pada masa pandemi sektor industri lebih terpuruk lagi penyerapan tenaga kerja baru masih sangat terbatas. Industri akan cenderung mempekerjakan tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya.
Perkiraan tingkat kemiskinan 10,5 persen. Tetapi jumlah penduduk yang hampir miskin (near poor) masih jauh lebih banyak dari angka kemiskinan dengan garis batas kemiskinan yang rendah. Jika garis batas ditingkatkan maka lebih banyak lagi kasus kemiskinan tersebut, yang masuk katagori hampir miskin dan sesungguhnya memang miskin. Program perlindungan sosial pada PEN membantu menjadi bantalan sosial untuk masyarakat. Tingkat pengangguran yang meningkat mendorong tambahan penduduk miskin baru, khususnya berasal dari kelompok di atas garis kemiskinan.
APBN dan Utang
APBN mengalami masalah cukup berat sejak lama dari sisi penerimaan pajak yang kritis dan pengeluaran yang tidak efisien dan boros.Masalah anggaran selama beberapa tahun terakhir ini terjangkit penyakit defisit primer. Artinya, tanpa faktor utang, penerimaan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan. Karena itu, pemerintah harus membuat utang untuk mengatasi defisit primer tersebut. Tidak hanya itu, utang harus ditambah untuk membayar utang karena anggaran juga menanggung beban pembayaran utang pokok yang sudah jatuh tempo dan pembayaran cicilannya.
Utang terus meningkat dan tidak terkendali karena penerimaan rendah sehingga utang menjadi faktor kritis, yang akan menjadi beban warisan sangat berat bagi pemimpin atau presiden yang akan datang.
Beberapa catatan untuk tahun 2021, yang memerlukan perhatian, antara lain:
-- Pendapatan negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp1.473,6 triliun atau turun sebesar -21,9 persen dibandingkan sebelum pandemi (normal) sehingga tahun 2021 belum pulih sepenuhnya meski terdapat perbaikan dibandingkan Perpres 72 Tahun2020.
-- Belanja negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun naik sebesar 8,3 persen dibandingkan sebelum pandemi (normal) namun terdapat kenaikan sebesar 0,39 persen dibandingkan Perpres 72 Tahun 2020. Namun sayangnya, belanja transfer daerah ditinggalkan dalam fase pemulihan ekonomi dimana dibandingkan sebelum pandemi -7,2 persen (APBN2020).
-- Struktur prioritas APBN Tahun 2021 juga terdapat skema anggaran yang tidak mengedepankan skenario pemulihan ekonomi tahun 2021. Skema pemulihan sepatutnya tetap membutuhkan anggaran fungsi ekonomi, infrastruktur dan sosial yang lebih tinggi
Didik J Rachbini & Tim INDEF
(mmu/mmu)
