Mimbar Mahasiswa

Menelisik Sisi Hukum Pembubaran FPI

Alif Fachrul Rachman - detikNews
Senin, 04 Jan 2021 13:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran FPI (Foto: detikcom)
Jakarta -
Pemerintah melalui berbagai kementerian dan/atau lembaga yang dikoordinatori oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melakukan konferensi pers yang pada pokoknya mengumumkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi yang dilarang oleh pemerintah (30 Desember 2020).

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan yang dibacakan Wakil Kementerian Hukum dan HAM, diuraikan beberapa dasar pertimbangan; pertama secara de jure (hukum) FPI telah kehilangan statusnya sebagai badan hukum ormas. Kendati demikian, kedua, secara de facto (fakta),FPI tetap menyelenggarakan kegiatan organisasi yang cenderung melanggar ketertiban dan keamanan. Ketiga, anggaran dasar FPI dinilai bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah melalui instrumen Keputusan Bersama antarkementerian dan lembaga melarang dilakukannya kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas dari asumsi yang berkembang atas dinamika politik yang berlangsung serta penilaian subjektif pemerintah terhadap eksistensi FPI, tulisan ini mencoba untuk memotret permasalahan ilmiah (khususnya hukum) yang muncul dari postulat tersebut dan dinilai cukup serius. Tulisan ini merefleksikan sebuah fundamental pertanyaan, apakah pemerintah dapat membatasi eksistensi sebuah ormas secara hukum (de jure) dan secara kenyataan/fakta (de facto).

Secara ringkas, dari pertanyaan tersebut, analisis artikel ini akan mempertajam perdebatan antara penggunaan asas contrarius actus oleh pemerintah (siapa yang memberi izin dia yang berhak mencabutnya) di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, terdapat argumentasi mengenai hak untuk berserikat yang merupakan jaminan dalam negara demokrasi yang juga secara normatif dituangkan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Lebih lanjut, perdebatan tersebut juga akan merefleksikan persentuhan antara hukum administrasi dan juga hukum tata negara. Kendati keduanya relatif serupa, namun dalam aplikasinya dapat dibedakan. Bahkan salah seorang ahli hukum Belanda, Oppenheim, mendudukkan kedua rumpun hukum tersebut dengan mengatakan bahwa hukum tata negara tanpa hukum administrasi negara akan lumpuh, sebaliknya hukum administrasi negara tanpa hukum tata negara akan kehilangan kontrol dan sukar untuk dikendalikan (Arifin Soeria P Atmadja, 2017).

Status Hukum

Ormas pada dasarnya dapat berbentuk badan hukum dan juga tidak berbadan hukum. Status badan hukum ormas digunakan untuk melakukan hubungan subjek hukum atau setidaknya berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, seperti mengadakan perjanjian/perikatan dengan subjek hukum lainnya. Berbeda dengan ormas yang tidak berbadan hukum, ia hanya terbatas berupa perserikatan yang tidak dapat melakukan aktivitas dalam lalu lintas hukum, mengingat bahwa status ormasnya tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dan tidak memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Bertalian dengan hal tersebut, ormas pada umumnya (tidak semuanya) dimulai dari status yang tidak berbadan hukum, hingga pada dinamika dan perjalanannya dirasa perlu untuk memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, maka ia mendaftarkan diri sebagai ormas berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kondisi demikian, sebagai subjek hukum tersendiri ia terikat dan tunduk pada hukum yang berlaku dalam lalu lintas hukum perdata, administrasi, bahkan pidana.

Dalam lalu lintas keperdataan sebuah ormas berbadan hukum dapat membuat rekening atas nama ormas dan dapat melakukan hubungan perjanjian dengan yayasan atau perusahaan berbadan hukum lainnya. Begitu juga dalam administrasi, jika ormas dinilai tidak tunduk pada ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah. Sebagai contoh, FPI dalam hal ini sebagai ormas dinilai tidak tunduk pada imbauan pemerintah atas penegakan protokol kesehatan sehingga dijatuhkan sanksi administratif dengan denda Rp 50 Juta.

Demikian juga jika sebuah ormas dinilai memiliki kegiatan yang terselubung dan terafiliasi dengan unsur tindak pidana, maka organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu dengan menentukan aktor maupun penanggung jawab hingga pada seluruh anggota dari ormas tersebut. Sebagai contoh konkret dalam hal ini adalah Gerwani yang merupakan organisasi underbow dari Partai Komunis Indonesia yang dinilai telah tergabung dalam kegiatan pidana yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia sehingga aktor dan pihak yang terlibat dikenakan sanksi pidana hingga pada pembubaran ormas tersebut.

Berbeda dengan organisasi yang tidak berbadan hukum, sebaliknya, ia tidak dianggap sebagai subjek hukum, sehingga kegiatan keorganisasian hanya sebatas pada serikat masyarakat. Lebih lanjut, serikat masyarakat demikian didasari pada kesamaan dalam berbagai faktor, baik pemikiran, gagasan, maupun hal-hal lainnya, yang tidak dilekatkan pada hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

Konteks FPI
Jika dikaitkan dengan konteks pembubaran FPI, maka setidaknya beberapa hal yang menjadi catatan; pertama, wilayah de jure sebagai dasar pemerintah memperlakukan FPI sebagai subjek hukum, namun pasca transisinya sebagai organisasi non-badan hukum FPI telah kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan masuk kepada wilayah de facto yang terbatas pada kegiatan dan aktivitas serikat tanpa subjek hukum.

Kedua, masuknya instrumen pemerintah yang masih menentukan FPI sebagai organisasi terlarang tidak memiliki unsur esensial, mengingat keberadaannya secara de facto tidak beririsan sebagai subjek hukum dalam lalu lintas keperdataan, administrasi, maupun pidana. Lebih lanjut, kontrol pemerintah tidak dapat lebih dalam (intervensi) menentukan eksistensi wilayah hak berserikat. Anomali demikian dapat terlihat dari tindakan hukum yang berbeda ketika pemerintah membubarkan HTI dan FPI.

Pembubaran HTI cukup dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mencabut status badan hukum HTI. Secara administratif hal ini dapat dibenarkan berdasarkan asas contrarius actus (barang siapa yang memberi izin, maka ia juga yang berhak mencabut izin tersebut). Lain halnya yang dilakukan dengan FPI, pemerintah justru menggunakan instrumen SKB antarkementerian dan lembaga yang lazimnya secara normatif berlaku secara internal dan bukan eksternal. Status badan hukum FPI telah hilang dan masuk pada wilayah hak berserikat yang selazimnya tidak tunduk pada asas contrarius actus.

Ketiga, seandainya ada upaya pembentukan organisasi semacam FPI, dengan memenuhi ketentuan AD/ART yang sesuai dengan UU Ormas, namun disertai dengan aktor yang sama, akankah hal tersebut akan diizinkan oleh pemerintah, mengingat pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak secara spesifik kepada ormas yang de jure, melainkan berdasarkan de facto? Jika hal demikian dilarang, maka pemerintah telah mendistorsi hak berserikat yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Alif Fachrul Rachman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

(mmu/mmu)