Kolom

Reshuffle Kabinet dan Politik Happy Ending

Aminuddin - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 11:13 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno
Sandiaga Uno masuk kabinet menyusul Prabowo (Foto: Andhika Prasetia)
Jakarta -

Pemilihan Presiden 2019 lalu berakhir antiklimaks. Pasangan nomor urut 02 sekaligus kompetitor Joko Widodo-KH Maruf Amin di pemilihan tersebut, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi masuk dalam lingkaran Kabinet Indonesia Maju. Prabowo terlebih dahulu masuk sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian disusul Sandiaga Uno mengisi pos Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Selain Sandiaga, ada juga lima menteri baru, yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dan M Lutfi (Menteri perdagangan).

Masuknya mantan kompetitor Jokowi di Pilpres 2019 dalam pusaran kabinet tidak diprediksi banyak orang. Sebab jika melihat sejarahnya, persaingan kedua pasangan sangat keras dan alot. Tidak jarang mereka saling sindir dalam proses kampanye. Bahkan persaingan tidak hanya terjadi di ranah elite, namun juga di aras lokal. Kedua pendukung di aras lokal menjadi terbelah.

Lahirnya julukan "cebong" dan "kampret" menjadi salah satu penegas bagaimana pertikaian di media sosial terjadi antarpendukung. Selain itu, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, hanya saat ini saja mantan lawan masuk dalam pemerintahan. Hanya saja, masuknya dua tokoh tersebut menegaskan bahwa tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Ini juga menjadi penegas bahwa Pilpres 2019 berakhir manis (happy ending) bagi dua pasangan.

Rusaknya Oposisi

Masuknya Prabowo dan Sandiaga tentu cukup menarik. Sebab, mereka awalnya dianggap sebagai simpul oposan. Selain mereka yang merupakan politisi Gerindra, ada juga PAN, PKS, dan Demokrat yang awalnya diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan. Keempat partai tersebut sejatinya menjadi angin segar jika konsisten menjadi oposisi pemerintah di parlemen, meskipun secara kuantitas belum cukup untuk mengimbangi koalisi pemerintah.

Terombang-ambingnya bangunan koalisi oposisi, yang selanjutnya masuk ke gerbong pemerintah sebenarnya bisa dibaca sebagai bagian dari strategi Jokowi untuk memperkuat kekuasaan. Sebagai presiden, Jokowi membutuhkan dukungan politik yang melimpah untuk memastikan roda pemerintahannya berjalan kencang tanpa ada hambatan yang berarti terutama di lingkaran legislatif.

Jokowi membutuhkan mitra koalisi di parlemen untuk memastikan seluruh visi misi dan program kerjanya berjalan mulus. Jokowi juga ingin meningkatkan daya tawar politik kepada parpol pendukung yang selama ini dianggap menjadi titik paling lemah.

Dalam sistem presidensial multipartai, eksistensi legislatif dan eksekutif perlu memiliki keseimbangan yang solid. Sebab dalam konteks check and balances, pemerintah dikhawatirkan oleng ketika ingin mengeksekusi seluruh program kerjanya. Dalam posisi inilah, kemenangan "dini" di parlemen harus diraih untuk memastikan kerja-kerja pemerintah berjalan mulus. Lalu pertanyaannya, apa konsekuensi jika koalisi pemerintah memborong hampir seluruh partai yang memiliki kursi di parlemen?

Konsekuensi logis yang paling gamblang terlihat adalah rusaknya oposisi oleh koalisi pemerintah yang selama Pemilihan Umum 2019 sudah terbangun. Dalam artian, gambaran umum ideologi politik yang tergabung dalam politik oposisi hancur lebur hanya gara-gara politik akomodasi pemerintah. Padahal jika oposisi tetap dibiarkan berkembang, itu menjadi perkembangan yang baik bagi demokrasi kita.

Harus diakui memang bahwasanya kursi oposisi pasca Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen hanya menyentuh angka 35,39 persen. Sebaliknya, koalisi pemerintah meraup kursi 54,9 persen. Kendati secara kuantitas oposisi kalah, seharusnya pemerintah tetap membiarkan oposisi tetap utuh. Artinya, politik akomodasi yang melibatkan Gerindra dan PAN seyogyanya tidak dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang demokratis.

Padahal jika komposisi oposisi tetap dibiarkan, sebenarnya menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi. Pertama, Jokowi akan dinilai oleh publik bagaimana sikapnya dalam menanggapi kritik dari oposisi yang jumlahnya sangat minim.

Kedua, ini menjadi ujian bagi politik oposisi untuk meningkatkan kualitasnya dalam berdebat dan beradu gagasan. Artinya, kritik yang mengalir ke pemerintah harus benar-benar berkualitas agar mampu terinjeksi menjadi kekuatan publik. Selain itu, oposisi akan bertindak sebagai bagian dari lembaga yang terdepan apabila kebijakan pemerintah yang dinilai melenceng dan tidak berpihak kepada rakyat.

Ketiga, era presiden Jokowi akan meninggalkan warisan (legacy) sebagai pemerintahan yang mengedepankan sistem demokrasi yang matang. Dalam artian, konsolidasi dan komunikasi politik yang sudah lama dibangun dengan kubu oposisi tidak harus dimaknai sebagai politik akomodatif. Sebaliknya, jika pemerintahan Jokowi mengakomodasi semua parpol yang awalnya berseberangan, ini menjadi catatan buruk; pemerintahan di era Jokowi tidak memberikan ruang terhadap oposisi untuk mengontrol secara demokratis.

Singkatnya, ruang-ruang oposisi akan semakin sempit jika politik akomodasi dari pemerintah terus terjadi pasca pemilihan. Oposisi hanya berada di ruang hampa tanpa direalisasikan sebagai pengontrol, penyeimbang, pengritik, dan pengoreksi pemerintah. Padahal oposisi bukanlah penentang an sich, bukan pula sekadar pihak yang mengatakan ketidaksetujuan. Oposisi bukanlah golongan atau partai yang hanya teriak semata-mata, dan bukan pula kalangan yang melawan kekuasaan secara membabi buta.

Aminuddin pemerhati politik dan demokrasi, alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)