Kehadiran vaksin Covid-19 di Tanah Air baru-baru ini diharapkan menjadi pengubah permainan alias game changer yang mampu mengangkat kondisi keterpurukan ekonomi nasional selama pandemi. Vaksinasi yang rencananya dimulai awal 2021 itu bahkan diproyeksikan J.P. Morgan akan membuat perekonomian Indonesia tahun depan tumbuh sebesar 4%, dengan dukungan sektor konsumsi sebesar 2,2%, investasi 1,2 %, dan net ekspor sebesar 0,7%.
Seperti yang kita ketahui, dampak pandemi Covid-19 yang terjadi bukan hanya menghantam sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi. Pandemi ini telah merusak sektor ekonomi dalam tiga sisi. Pertama, sisi suplai; banyak kegiatan produksi barang terganggu karena banyak negara memberlakukan karantina atau pembatasan sosial. Kedua, sisi penawaran; daya beli masyarakat menjadi menurun akibat imbauan untuk tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan. Ketiga, sektor jasa pelayanan terhenti. Kita ketahui bahwa sejak pandemi sektor jasa mengalami penurunan seperti jasa transportasi, jasa pariwisata, penginapan, dan sebagainya.
Dengan tertekannya berbagai kegiatan ekonomi di masa pandemi tersebut, maka tidak mengherankan jika tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis. Kita ketahui untuk nasional, negara kita telah mengalami resesi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Pada akhirnya menelan korban berupa meningkatnya angka pengangguran sebesar 2,67 juta orang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Maka, dalam konteks ini, kemunculan vaksin menjadi penting, karena sumber dari persoalan pandemi ini adalah masalah kesehatan; kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun akibat berbagai kebijakan pembatasan sosial. Vaksinasi diharapkan mampu menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial.
Dari sisi konsumsi, kehadiran vaksin diharapkan bakal membuat masyarakat lebih berani mengeluarkan dananya untuk belanja. Meningkatnya konsumsi masyarakat itu tentu saja sangat dibutuhkan, mengingat sejak pandemi terjadi, indeks kepercayaan konsumen menurun drastis. Angka indeks kepercayaan konsumen itu sendiri merupakan indikator yang menunjukkan optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang.
Tantangan
Pemerintah pun sudah menyiapkan kebijakan fiskal demi memudahkan importasi vaksin ke Indonesia, yang didasari oleh PMK 188/PMK.04/2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19. Fasilitas yang diberikan antara lain berupa pembebasan bea masuk atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta dibebaskan pemungutan Pajak Penghasilan 22.
Pasar juga menyambut positif kehadiran vaksin Covid-19. Sentimen positif itu sangat terasa ketika pasar modal Indonesia mendapat dorongan positif dari berita mengenai kedatangan vaksin Covid-19. Investasi berbasis saham, termasuk reksadana saham terlihat ikut melesat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang mencerminkan pasar modal Indonesia, telah menguat 9,38 persen dalam sebulan terakhir (per 15 Desember). Bahkan, sempat menembus 6.100 yaitu level tertinggi sejak sebelum pandemi.
Namun, rencana vaksinasi itu bukanya tanpa tantangan. Mengingat vaksin yang baru tiba, yaitu Sinovac masih menyisakan berbagai catatan, terkait fakta bahwa vaksin buatan Tiongkok itu masih belum merilis hasil uji klinis fase ketiganya. Uji klinis vaksin bersama Bio Farma itu diperkirakan baru kelar pada Januari-Februari 2021. Belum lagi diperlukan adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) terkait aspek aman, efektif, dan mutu. Dengan demikian, program vaksinasi ini masih memerlukan waktu yang relatif lama.
Kita belum berbicara menyangkut efektifitas vaksin tersebut dalam mencegah setiap orang terpapar Covid-19, sekaligus keamanannya bagi manusia. Mengingat masih dijumpai sebagian kalangan yang meragukan keamanan dan efektivitas dari penggunaan vaksin Covid-19. Keraguan tersebut terkait kemungkinan adanya efek samping yang bisa ditimbulkan setelah seseorang disuntikkan vaksin. Semoga kesediaan Presiden Joko Widodo untuk menjadi penerima pertama vaksin baru-baru ini mampu meredam keraguan publik selama ini.
Selain itu, keberhasilan menghadirkan vaksin di Tanah Air harus pula menghadapi pekerjaan rumah lainnya yang tidak kalah beratnya, yaitu bagaimana menjamin distribusi vaksin yang adil dan merata kepada sebagian besar rakyat Indonesia. Sejauh ini pemerintah menargetkan sekitar 180 juta penduduk untuk dilakukan vaksinasi.
Tentu tidak mudah mendapatkan vaksin dengan volume sebanyak yang ditargetkan pemerintah itu, mengingat adanya keterbatasan produksi dilakukan sejumlah negara produsen vaksin. Belum lagi, kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin tersebut dengan negara-negara lain. Kita berharap upaya pemerintah saat ini dalam mencari sumber-sumber vaksin baru dari berbagai negara dapat menuai hasil positif.
Jadi, bisa dikatakan bahwa sampai saat ini kehadiran vaksin baru memunculkan euforia di tataran pasar keuangan. Tetapi belum berdampak langsung ke sektor riil. Sektor riil baru akan benar-benar bangkit ketika program vaksinasi yang akan dilakukan mampu menunjukkan efektivitasnya, dan mampu didistribusikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat, sehingga pandemi benar-benar dapat diatasi.
Ade Wiharso peneliti INMind Institute
