Kolom

Kompleksitas Program Vaksinasi Covid-19

Alexander Arie - detikNews
Senin, 21 Des 2020 12:29 WIB
Vaksin Virus Corona Menuju RI
Ilustrasi: Fuad Hasim/Tim Infografis
Jakarta -
Sesungguhnya pengembangan obat dan vaksin COVID-19 yang terjadi di dunia adalah sesuatu yang hitam-putih. Saya sempat beberapa tahun bekerja di laboratorium yang mengembangkan obat untuk penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, hingga kanker dari bahan-bahan alam sehingga cukup bisa memperoleh perspektifnya.

Pola dasarnya adalah menyembuhkan suatu penyakit. Jika penyakitnya tidak bisa sembuh seperti diabetes, maka pola pikirnya dapat digeser sedikit. Pada konteks diabetes yang terjadi karena resistensi insulin, maka pengembangan obat diarahkan pada mencari elemen yang dapat mengembalikan fosforilasi pada reseptor insulin yang tepat.

Untuk pengembangan obat kanker, riset dilakukan untuk memperoleh elemen yang dapat membunuh sel kanker sespesifik mungkin.

Pada konteks COVID-19 sebagai penyakit infeksius yang punya gabungan dua elemen paling gawat yaitu mudah ditularkan dan dapat menimbulkan keparahan, pendekatannya dilakukan pada dua sisi. Pendekatan pertama tentu saja mengembangkan obat untuk menyasar gejala dan dampak yang timbul. Pada sisi lain, dilakukan pengembangan untuk mencegah infeksi terjadi secara lebih luas.

Para peneliti farmasi di seluruh dunia berjuang untuk mengembangkan obat dan vaksin sekaligus. Sudah tentu cukup banyak sumber daya yang dikerahkan, termasuk faktor finansial. Sudah menjadi informasi umum bahwa pengembangan obat—dan terutama vaksin—merupakan suatu kegiatan yang mahal dan karena itu dilakukan dengan sangat penuh perhitungan.

Pada akhirnya, seluruh yang hitam-putih itu tidak berada dalam ruang hampa. Pengembangan obat dan vaksin harus masuk ke dalam konteks sosial, politik, hingga ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan kompleksitas tersendiri.

Tantangan Kesehatan Global

Pada akhir 2020, secercah cahaya di ujung kegelapan sudah muncul. Informasi bahwa vaksin telah tersedia sesungguhnya adalah harapan bagi banyak orang. Di sisi lain, persoalan penerimaan vaksin juga telah menjadi tantangan kesehatan dunia dari tahun ke tahun. Sederhananya, untuk penyakit yang vaksinnya sudah tersedia dan data khasiat serta keamanannya sangat lengkap saja masih ada yang enggan divaksinasi, lantas bagaimana dengan yang tidak?

Lebih lanjut, data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 juga menyebut bahwa pemenuhan untuk indikator imunisasi dasar lengkap masih belum maksimal. Sejumlah provinsi bahkan masih berada pada level 20-30 persen. Sebagai sebuah instrumen, sudah tentu nilai IPKM 2018 juga dijadikan landasan Kementerian Kesehatan untuk menyusun kebijakan terkait vaksinasi COVID-19.

Sebagai tantangan global, pemerintah sejatinya telah cukup dini melakukan persiapan vaksinasi ini. Untuk menjamin mutu produk, misalnya, telah dilakukan inspeksi langsung ke sejumlah tempat produksi vaksin di Tiongkok. Dalam hal efikasi, juga telah dilakukan uji klinik di Bandung untuk vaksin Sinovac yang diawasi dengan ketat sejak protokol. Indonesia sendiri juga memiliki pabrik vaksin. Tidak semua negara di dunia memiliki poin ini.

Sejumlah pemerintah daerah juga telah mempersiapkan diri. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, telah memiliki Perda yang memuat unsur sanksi pada orang-orang yang menolak vaksinasi. Simulasi-simulasi juga dilakukan di banyak daerah. Walau tidak sempurna, upaya persiapan ini cukup penting untuk menyongsong vaksinasi terbesar sepanjang sejarah negeri.

Satu permasalahan yang menggantung soal vaksinasi COVID-19 adalah persoalan pembiayaan. Bagaimanapun, vaksinasi tidaklah cukup soal vial berisi vaksin belaka. Ada unsur cold chain, ada pula elemen tenaga kesehatan, dan berbagai aspek lain yang butuh sumber daya finansial. Persoalan pembiayaan ini yang belakangan mengemuka, seiring pula dengan munculnya pre-order vaksin COVID-19.
Korupsi Bansos

Persoalan di Indonesia kemudian berkembang ketika dilakukan komparasi dengan negara-negara lain. Bahrain yang telah menyetujui vaksin Sinopharm merencanakan untuk memberikannya secara gratis kepada rakyatnya. Joe Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat, sejak Maret 2020 sudah bilang lewat Twitter bahwa pada saat vaksin tersedia maka harus diberikan secara cuma-cuma.

Belgia sebagai salah satu negara paling terdampak COVID-19 di Eropa juga menggratiskan vaksin. Negara tetangga kita, Singapura, juga memiliki kebijakan vaksin gratis dan sama seperti Belgia, vaksinasi dilakukan tanpa paksaan.

Sampai pada titik ini, masih cukup banyak masyarakat yang memiliki kerelaan untuk membayar sendiri vaksinasi asalkan telah memiliki keyakinan pada keamanan, mutu, dan khasiat vaksin tersebut. Upaya menginformasikan kepada publik bahwa keuangan negara akan cukup terbebani jika seluruh vaksin digratiskan telah berjalan dan pesannya telah ditangkap oleh publik sampai kemudian muncul berita mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Korupsi dana bansos oleh publik dianggap sebagai separah-parahnya tindak pidana korupsi, apalagi kemudian disebut bahwa nilai yang dikorupsi dihitung per paket. Korupsi ini pula yang kemudian menjadi rancu apabila dikaitkan dengan batas kemampuan negara dalam membiayai vaksinasi kepada seluruh masyarakat.

Angka 17 miliar rupiah dalam kasus korupsi dana bansos tersebut apabila dikonversi ke jumlah unit yang dapat disediakan, maka dapat memvaksinasi seluruh penduduk Kota Tual, Maluku. Kasus tersebut memperlihatkan kondisi bahwa jika tidak dikorupsi sebenarnya anggaran negara masih bisa dikelola lebih baik lagi sehingga bisa dioptimalkan untuk mendukung vaksinasi kepada masyarakat.

Dari sisi penganggaran sesungguhnya tidak sesederhana itu, akan tetapi publik tentu tidak peduli dengan mekanisme tersebut.

Kejadian korupsi dana bansos ini kemudian menjadi beban dari argumentasi bahwa anggaran pemerintah tidak cukup untuk menanggung vaksinasi seluruh warga negara secara gratis layaknya sejumlah negara lain di dunia, sehingga harus ada vaksinasi mandiri yang berbayar. Saya sendiri tidak yakin jika orang-orang yang melakukan korupsi itu memahami dampak tindakannya pada hal yang lebih luas.

Peran Pemerintah

Vaksin COVID-19 walaupun disebut sebagai global public goods, tidaklah benar-benar merupakan public goods. Faktor utamanya adalah rivalitas. Public goods seperti lampu jalan dapat dinikmati semua orang tanpa harus mengurangi hak orang lain. Hal itu tentu berbeda dengan vaksinasi ketika satu vial disuntikkan ke satu orang, maka hal itu menihilkan peluang orang lain untuk mendapatkan isi vial yang sama.

Pada vaksinasi COVID-19 yang sepenuhnya dibayar sendiri, maka konteksnya dapat bergeser menjadi private goods.

Dalam kontinum public goods dan private goods inilah terdapat mixed goods, yang antara lain ditandai dengan pemberian subsidi atau malah pembiayaan penuh dari pemerintah. Pada titik inilah pemerintah memiliki peran untuk meletakkan vaksin COVID-19 sebagai mixed goods yang lebih dekat pada public goods dengan melakukan subsidi maupun menanggung penuh seluruh biaya atau private goods dengan menerapkan mekanisme pasar dan berbayar sepenuhnya.

Persoalan kebijakan publik adalah ranah masing-masing negara, namun komparasi dengan negara lain pada problematika global tentu bukan hal yang bisa dilarang. Masing-masing negara mengambil kebijakan dengan pertimbangannya masing-masing, mulai dari ihwal lockdown atau tidak, menggratiskan vaksin atau tidak, maupun hal-hal lainnya.

Mengingat besarnya harapan untuk kembali normal melalui vaksinasi, maka implementasi kebijakan terkait hal ini akan menjadi sangat krusial bagi masa depan bangsa. Untuk itu, publik tentu menantikan suatu kebijakan yang jelas, terukur, tersosialisasikan, serta terkendali untuk bisa menjadi bagian dari implementasi tersebut.

Pengendalian ini menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik selepas kasus korupsi bansos. Tentunya tidak melalui retorika, tetapi juga dengan bukti-bukti yang spesifik bahwa anggaran yang digelontorkan telah benar-benar tepat guna dan bukannya berpindah ke kantong-kantong pribadi belaka sebagaimana yang terang benderang dilihat publik pada kasus korupsi bansos yang belum lama terjadi.

Alexander Arie
apoteker dan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

(mmu/mmu)