Kolom

Mencari Sosok Baru Menteri Kelautan dan Perikanan

Muhamad Karim - detikNews
Jumat, 18 Des 2020 11:30 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Foto: Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta -

Pasca penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap ekspor benih bening lobster (BBL) satu kursi kabinet Jokowi kosong. Presiden menunjuk Men-KP ad interim Luhut Pandjaitan merangkap Menko Kemaritiman dan Investasi. Kini publik menerka-nerka, siapa yang pantas menduduki kursi panas yang ditinggalkan Pak Edhy tersebut?

Beredar nama-nama usulan di berbagai media sosial maupun media massa. Ada yang menginginkan akademisi, politisi, profesional hingga mantan Men-KP Susi Pudjiastuti dan calon Wapres 2019 Sandiaga Uno. Publik punya ekspektasi tinggi; Men-KP pengganti Edhy bukan sekadar berani melawan mafia lobster, melainkan berani dan berdiri di garda terdepan memberantas segala bentuk kejahatan kelautan dan perikanan.

Saya membayangkan tindakannya lebih sangar daripada bajak laut. Soalnya kebijakan dan bisnis di sektor ini potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) amat tinggi dan rentan. Disinyalir di masa datang ragam kebijakan kelautan dan perikanan bakal berubah. Apalagi pasca disahkan dan berlakunya Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Bakal muncul kebijakan-kebijakan baru yang bisa menuai kritik dan protes dari berbagai kalangan. Bisa datangnya dari organisasi nelayan, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, maupun kalangan akademisi kritis.

Presiden Jokowi mestinya tak berjudi memilik Men-KP. Soalnya di pundaknya memikul pekerjaan rumah berat. Selain memulihkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga membuat kebijakan-kebijakan radikal dan strategis yang memprioritaskan perlindungan sumber daya ikan, pemulihan ekonomi, dan punya keberpihakan pada ekologi. Termasuk menegakkan aturan terhadap tindakan perampasan ruang dan sumber daya kelautan (ocean grabbing) kian masif.

Mengapa ini penting? Soalnya, kala menjabat Men-KP awal 2019, Pak Edhy telah memberi sinyal bakal mengamputasi beberapa kebijakan Men-KP 2014-2019. Di antaranya mau mencabut larangan kapal ikan asing, menetapkan kuota di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mencabut moratorium alih muatan di tengah laut (transshipment), hingga melegalisasi lagi alat tangkap merusak, misalnya cantrang.

Saya pasti menolak bila kebijakan itu dikeluarkan. Pasalnya, bukan sekadar bakal mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan merugikan negara. Melainkan juga berpotensi menyuburkan KKN. Tak bisa dipungkiri kasus suap ekspor BBL jadi bukti empirik. Makanya, saya mengusulkan agar KPK memonitor dan menilai kebijakan-kebijakan baru KKP di masa datang. Jangan sampai ada udang di balik batu kebijakan itu.

KPK juga mesti mengawasi implementasinya jangan sampai ada patgulipat di dalamnya; siapa saja yang bermain di balik layar suatu kebijakan yang dikeluarkan. Makanya, Men-KP pengganti Pak Edhy ini bakal menduduki kursi panas. Kita butuh Men-KP yang punya nyali besar. Soalnya pasti ada gangster mafia perikanan yang bakal bermain. Mafia ini bisa sekaligus sebagai komprador dari ragam latar belakang. Bisa dari oknum aparat, birokrasi, politisi, dan elite di sekitar penguasa.

Bila Men-KP baru tak mengakomodasi kepentingan mereka, kursinya bakal digoyang. Beragam isu bakal dimunculkan dan dimobilisasi ke publik lewat demonstrasi. Ingat, sewaktu Ibu Susi menjabat Men-KP beragam cara dilakukan untuk melengserkannya. Sampai-sampai waktu itu Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menyoal kebijakannya. Pasalnya ada yang memainkannya di Kantor Wapres. Untungnya, Presiden Jokowi awalnya tak menggubris. Di antaranya soal moratorium kapal asing, transshipment, pelarangan cantrang, dan larangan ekspor lobster ini.

Saya menduga kebijakan-kebijakan itu mengganggu periuk nasi para mafia perikanan. Namun tekanan yang bertubi-tubi dengan dalih mematikan industri perikanan, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden No 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Memang setiap kebijakan pemerintah tak ada yang sempurna; pasti ada kelemahannya. Namun, mestinya kelemahan itu diperbaiki, bukannya menggoyang kursi menterinya. Inilah yang mengindikasikan adanya permainan politik tingkat dewa yang diarsiteki mafia dan komprador. Soalnya waktu itu ruang kongkalikong bisnis perikanan dikunci mati. Imbasnya, segelintir politisi-pengusaha bersuara nyaring setiap hari mengkritisinya kebijakan Men-KP di media massa dan media sosial.

Umpamanya, kebijakan memiskinkan nelayan dan mematikan industri perikanan. Apalagi didukung kalangan akademisi dan orang terpelajar yang tak kebagian kue kekuasaan. Irosnisnya kebijakan itu tetap berjalan hingga akhir masa jabatan 2019.

Belajar dari rentetan kejadian sepanjang 2014-2019, saya memahami mengapa ada komplotan yang bersuara nyaring hampir setiap hari. Fenomenanya pun sudah di-setting sedemikian rupa supaya jadi isu yang membuat kegaduhan. Ternyata semuanya ada udang di balik batu. Uniknya, tatkala suap ekspor lobster, politisi dan akademisi yang kritis malah diam seribu bahasa. Apakah mereka takut nanti diperiksa KPK juga? Soalnya laporan sebuah majalah ibu kota menyebutkan nama perusahaan dan politisi yang terlibat dalam ekspor BBL ini.

KPK juga mesti memerikan bukan sekadar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), melainkan juga yang dulu jadi pembela mati-matian kebijakan itu. Mengapa? Soalnya mereka kerapkali mengabaikan pemikiran ilmiah yang disampaikan akademisi yang tak punya motif kepentingan politik dan bisnis. Setidaknya, apa motif di balik sikap yang demikian. Sebab jangan sampai Men-KP baru justru perpanjangan tangan kepentingan mafia perikanan. Ini sama saja menanam bom waktu di KKP.

Lantas bagaimana sosok Men-KP nantinya? Saya mencoba melongok sejarah manusia Nusantara di masa silam. Jika melongok sejarah abad ke-13, kala kejayaan Kerajaan Majapahit, kita mengenal Laksamana Nala. Ia pendamping Mahapatih Gajah Mada.

Laksanama Nala sosok penguasa dan penjaga garda terdepan wilayah laut kekuasaan kerajaan. Ia mampu menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah dan sumber daya kelautan kerajaan. Ia tak takut menghadapi serbuan pasukan asing menguasai wilayah kerajaannya, termasuk bajak laut. Ia pun mampu membangun angkatan perang yang kuat berbasiskan teknologi perkapalan yang maju di masanya. Ia pun seorang pemberani, pelaut ulung, dan tak takut sama siapa pun.

Saya terinspirasi sosok seorang Laksamana Nala yang pantas menakhodai KKP. Sosoknya mesti memiliki jiwa, semangat, dan keberanian ala Laksamana Nala. Kita tak butuh Men-KP yang sosoknya cemen dan hanya berambisi menduduki jabatan itu. Apalagi berada dalam ketiaknya mafia dan komprador perikanan. Tak ada yang bisa diharap dari sosok yang demikian. Sama saja kita keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa.

Muhamad Karim Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, dosen Universitas Trilogi Jakarta

(mmu/mmu)