Kolom

Memberdayakan Anggaran Belanja Desa

Azsep Kurniawan - detikNews
Kamis, 17 Des 2020 15:30 WIB
Desa Kete Kesu jadi salah satu destinasi wisata andalan Sulawesi Selatan. Di sana wisatawan salah satunya dapat melihat rumah adat suku Toraja. Penasaran?
Desa wisata di Tana Toraja (Foto: Zabur Karuru/Antara)
Jakarta -
Akibat pandemi, praktis anggaran belanja desa pada 2020 tidak bergerak leluasa. Programnya sekadar memberi 'ikan' daripada 'kail' pada masyarakat. Maklum pandemi telah meluluhlantakkan pendapatan masyarakat bawah. Anggaran yang bersumber dari Dana Desa banyak tersedot untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bantuan ini bergulir mulai termin satu, yaitu April, Mei dan Juni sebesar Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Bagi desa yang masih mempunyai anggaran, program berlanjut pada termin dua, yaitu Juli, Agustus dan September namun hanya Rp 300.000 per KPM. Kalau pun masih tersisa anggaran, berlanjut lagi pada Oktober, November, dan Desember. Ke depan, apakah akan seperti itu terus?

Peraturan Menteri Desa PDT Transmigrasi (Permendesa) No. 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 6 ayat 1 memberi rambu-rambu bagi desa agar ikut serta dalam pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini difokuskan pada revitalisasi Bumdesa/Bumdesma, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Bumdesa. Dalam Pasal 6 ayat 3, penggunaan Dana Desa digunakan untuk adaptasi kebiasaan baru desa dengan mewujudkan desa aman Covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

Berdasarkan Permendesa tersebut, pada 2021 desa harus sudah beraksi (tidak sekadar berpikir) memberi 'kail' untuk masyarakat walaupun masih terbuka celah adanya program memberi 'ikan' melalui BLT Dana Desa. Nah, program memberi 'kail' ini sebenarnya bisa disalurkan melalui anggaran bidang pemberdayaan. Ini sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 bahwa klasifikasi belanja di desa ada lima bidang, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dengan memperkuat anggaran pemberdayaan baik melalui kegiatan pelatihan masyarakat, fasilitasi kegiatan kelompok tani, pendampingan Bumdesa, pengembangan Usaha Mikro dan lainnya, bisa menggerakkan sektor riil sehingga bisa turut menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan pemberdayaan masyarakat merupakan investasi SDM di desa sehingga bisa menangkap segala peluang usaha. Contoh yang ada di Pelatihan Bumdesa. Salah satu materinya adalah identifikasi kebutuhan, potensi, dan aset desa. Tentu ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan bisnis.

Sayangnya belum semua desa punya komitmen pada anggaran pemberdayaan. D desa saya pun demikian. Alokasi anggaran belanja 2021 untuk bidang pemberdayaan cukup kecil persentasenya. Alokasi anggaran belanjanya dipimpin oleh bidang penyelenggaraan pemerintahan (44,0%), disusul bidang pembangunan (38,8%), bidang pembinaan kemasyarakatan (10,6%), bidang pemberdayaan (4,6%) dan bidang penanggulangan bencana dan mendesak desa (2,0%).

Bidang penyelenggaraan terlihat besar karena adanya penghasilan tetap aparatur desa yang sudah ada regulasinya. Dengan melihat data ini, bidang pemberdayaan seolah menjadi anak tiri yang kurang perhatian.

Tren tersebut tidak dijumpai satu desa saja. Tidak sedikit pula desa yang lebih berorientasi pada anggaran pembangunan (fisik) desa daripada pemberdayaan. Pembuatan rabat beton, pengerasan jalan, pembuatan talud, pembenahan saluran irigasi merupakan contoh program idola yang biasa dilakukan desa untuk menyerap anggaran.

Penyebab

Setidaknya ada tiga penyebab desa masih 'hobi' melakukan pembangunan infrastruktur desa dibandingkan melakukan pemberdayaan. Pertama, utang program ke dusun-dusun. Banyak usulan fisik dari dusun yang tertunda karena refocusing anggaran ke BLT. Padahal usulan tersebut sudah dinanti. Legitimasi musyawarah rencana pembangunan desa juga sudah dikantongi. Tinggal melaksanakan, keburu pandemi melanda.

Kedua, monumental. Hasil pembangunan secara fisik lebih terlihat jelas dan nyata. Ada fisik yang bisa dilihat dan dikenang. Anggaran pemberdayaan, jelas lebih risiko karena dampak tidak kasat mata. Memang kegiatan pelatihan masyarakat ada yang jelas terlihat, seperti pelatihan handycraft berupa hasil fisik kerajinan. Beda dengan pelatihan manajerial, hasilnya sulit untuk diukur apalagi dilihat secara fisik. Di satu sisi, pembangunan secara fisik bisa menjadi investasi politik kalau petahana mau maju lagi pada pilkades berikutnya.

Ketiga, simpel. Karena dalam pembangunan fisik yang dibangun adalah benda mati yang sudah ada gambar teknik, maka lebih mudah dikelola. Desa berkuasa penuh. Memang ada pekerja yang terlibat, namun karena tidak mempunyai posisi tawar akan manut saja. Berbeda dengan program pemberdayaan, di mana banyak kepala yang terlibat. Kadang ada yang patuh, kadang yang ngeyel. Malah kadang ada yang memprotes kegiatan karena hanya melibatkan masyarakat atau kelompok tertentu saja.

Bukan berarti tidak boleh membangun fisik karena di desa-desa yang minim fasilitas memang harus dilengkapi infrastrukturnya. Namun, ada konsekuensi jika desa hanya memprioritaskan bidang pembangunan saja. Kehadiran desa belum terasa bagi problem-problem kemasyarakatan terutama pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Desa bisa terjebak pada business as usual, kegiatannya hanya rutinitas. Sekadar pengurusan KTP, pengurusan surat pengantar, dan administrasi kependudukan lainnya.

Memang BLT Dana Desa sudah dilakukan oleh desa, namun itu karena ada regulasi dari dari Kementerian terkait yang mewajibkannya dan ada sanksi pengurangan anggaran jika tidak melaksanakan.

Tawaran

Kiranya pemerintah desa perlu piknik ke desa-desa yang dinilai lebih baik dalam mengelola anggaran pemberdayaan desa. Studi tiru tentang bagaimana cara mengelola anggaran yang efektif dan efisien sehingga kehadiran pemerintah desa benar-benar dirasakan manfaatnya. Cukup dengan ATP (Amati Tiru Plek). Tidak usah jauh belajarnya, cukup cari desa dengan kondisi yang sama tipikalnya sudah bisa jadi tempat studi banding.

Selain itu, optimalisasi pendapatan asli desa (PAD) juga bisa segera dilakukan. Pemanfaatan aset desa seperti tanah dan bangunan bisa mendatangkan pendapatan bagi desa bila dikelola dengan baik. Alternatif lain bisa melakukan penyertaan modal ke Bumdesa agar bisa memanfaatkan potensi desa yang bisa mendatangkan pendapatan bagi desa. Dengan semakin besar pos pendapatan desa, maka desa lebih leluasa mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat.

Kalau itu belum cukup, maka bisa dilakukan pendekatan yang lebih sistemik. Ini penting agar anggaran desa tidak digunakan sekadar memberi 'ikan', tapi juga 'kail'. Bila perlu cukup memberi bahan dan cara membuat 'kail'.

Azsep Kurniawan fungsional PSM Kemendesa PDT Transmigrasi

(mmu/mmu)