Kolom

Mitigasi Potensi Kluster Baru Corona Pascapilkada

Nadia Salsabila - detikNews
Kamis, 17 Des 2020 11:15 WIB
Petugas KPPS berpakaian baju hazmat dan alat pelindung diri (APD) menyemprotkan cairan disinfektan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). TPS di Kota Depok menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Penerapan protokol kesehatan di TPS Pilkada 2020 (Asprilla Dwi Adha/Antara)
Jakarta -
Presiden Joko Widodo menetapkan hari pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember kemarin sebagai hari libur nasional. Hal tersebut ditetapkan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 270 wilayah di Indonesia, dengan rincian 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten menggelar pilkada tahun ini . Meski banyak pertentangan pada awalnya, pilkada tetap dilaksanakan pada kondisi yang tidak ideal ini.

Pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini diperkirakan dapat menjadi potensi kluster baru COVID-19, padahal kluster-kluster lain seperti perkantoran dan pasar belum dapat ditangani sepenuhnya. Pilkada berpotensi menyebabkan munculnya banyak kasus baru, sehingga upaya pengendalian COVID-19 menjadi semakin buruk dan tidak terkendali. Selain itu, penyebaran kasus COVID-19 akan semakin merata mengingat pelaksanaan pilkada dilakukan pada sebagian besar wilayah di Indonesia.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU 13/2020 menyatakan bahwa pasangan calon diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye langsung dengan kapasitas maksimal 50 peserta di dalam ruangan. Besar prevalensi COVID-19 di populasi adalah 10% dan laju penularan COVID-19 adalah sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.

Melihat dari perhitungan tersebut, jika terdapat 50 orang berkumpul dan 5 di antaranya sudah terinfeksi (berdasarkan prevalensi COVID-19 di populasi) tanpa protokol kesehatan yang benar, maka akan menularkan satu kasus baru.

Epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan menyatakan bahwa apabila diambil skenario tengah, diasumsikan terdapat 1 juta titik kampanye dengan masing-masing peserta 50 orang dan terdapat setidaknya satu orang positif pada kerumunan tersebut, diperkirakan akan muncul satu juta kasus baru COVID-19.

Penularan tidak berhenti sampai di situ. Satu juta kasus baru tersebut akan pulang ke rumah masing-masing dan menularkan COVID-19 ke lingkungan rumahnya.

Guna memitigasi adanya kluster COVID-19 baru setelah pilkada serentak, KPU menerapkan protokol kesehatan yang wajib ditaati saat melakukan pemilihan suara di TPS. Beberapa di antaranya adalah pemilih dan KPPS menerapkan 3M, pengukuran suhu tubuh sebelum masuk TPS, menggunakan sarung tangan ketika mencoblos dan segera dibuang setelahnya.

Meski peraturan yang dibuat sudah cukup baik, potensi pelanggaran oleh pemilih dan KPPS serta potensi penularan COVID-19 tetap ada. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan masih sangat rendah, terlihat dari jumlah pelanggar protokol kesehatan di seluruh Indonesia yang mencapai 5,7 juta.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Rakor Operasi Terintegrasi Perubahan Perilaku untuk Penanganan COVID-19 menunjukan bahwa 55% pelanggar protokol kesehatan tidak mematuhi peraturan karena merasa tidak ada sanksi yang tegas, 39% lainnya melanggar karena merasa tidak ada kasus positif di sekitarnya, dan sisanya melanggar karena terganggu dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan.

Melihat potensi penularan COVID-19 yang sangat besar selama pilkada, institusi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit rujukan COVID-19 harus bersiap menerima kasus baru. Pada dasarnya, kesiapan rumah sakit dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga finansial.

Aspek sumber daya manusia dapat terlihat dari jumlah tenaga medis maupun non-medis yang dimiliki, sedangkan aspek sarana prasarana dilihat dari alat medis, alat pelindung diri, ruang perawatan, dan obat-obatan.

Ketersediaan Ruang Perawatan

Terdapat 28 rumah sakit rujukan COVID-19 tersebar di 9 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak, dengan rincian dua di Sumatera Barat, satu di Jambi, tiga di Bengkulu, lima di Kepulauan Riau, tiga di Kalimantan Tengah, tiga di Kalimantan Selatan, dua di Kalimantan Utara, empat di Sulawesi Utara, dan lima di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan pada Oktober, ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19 di 9 provinsi tersebut tidak seluruhnya aman. Ketersediaan tempat tidur terbanyak berada di provinsi Sumatera Barat dengan angka 64%, disusul oleh Jambi 58%, dan Kepulauan Riau 48%.

Ketersediaan tempat tidur di 6 provinsi lainnya sudah berada di bawah 40%, dengan rincian Sulawesi Tengah 38%, Kalimantan Tengah 32%, Kalimantan Selatan 31%, Sulawesi Utara 18%, Bengkulu 13%, dan Kalimantan Utara 13% . Bahkan jika dilihat dari data tersebut, terdapat tiga provinsi yang ketersediaan tempat tidurnya sudah di bawah 20%.

Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien COVID-19 juga perlu ditelusuri jumlahnya. Per 7 Desember, melalui Sistem Informasi Rawat Inap (SI RANAP) milik Kementerian Kesehatan, ketersediaan ruang ICU di sebagian besar rumah sakit rujukan COVID-19 pada 9 provinsi tersebut sudah sangat menipis.

Rincian ketersediaan ICU di 9 provinsi tersebut terdiri dari tiga tempat tidur di Sumatera Barat, satu di Jambi, dua belas di Bengkulu, delapan di Kepulauan Riau, empat belas di Kalimantan Tengah, sembilan di Kalimantan Utara, delapan belas di Sulawesi Utara, dan lima di Sulawesi Tengah. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak terdapat tempat tidur ICU yang tersedia.

Apabila dilihat dari jumlah tempat tidur dan ICU yang tersedia, tentu saja rumah sakit rujukan COVID-19 belum siap bila harus menampung pasien baru COVID-19 dari kluster pilkada serentak.

Menambah Beban

Potensi penambahan kasus baru dari kluster pilkada tentu akan menambah beban rumah sakit dan tenaga medis. Beban rumah sakit saat ini tidak dari pasien COVID-19 saja, melainkan juga dari pasien non COVID-19. Dengan ketersediaan tempat tidur dan ICU yang ada sekarang, rumah sakit berpotensi kewalahan menangani penambahan pasien nantinya.

Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah angka kematian COVID-19 akan meningkat akibat banyaknya pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal karena rumah sakit rujukan sudah tidak lagi mampu memberikan pelayanan untuk seluruh pasien COVID-19.

Untuk memitigasi munculnya kluster baru pada pilkada serentak ini, perlu kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak. Ada baiknya jika pemerintah memerhatikan kembali ketersediaan sarana-prasarana di rumah sakit rujukan COVID-19, seperti ketersediaan ruang isolasi, ruang ICU, hingga ventilator. Hal tersebut guna memitigasi penambahan kasus COVID-19 akibat pilkada kemarin, sehingga rumah sakit rujukan COVID-19 lebih siap menghadapinya.

(mmu/mmu)