Kolom

Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Indonesia Dapat Apa?

Dr Jannus TH Siahaan - detikNews
Kamis, 17 Des 2020 10:12 WIB
jannus
Jannus TH Siahaan (Foto: istimewa)
Jakarta -

Arab Saudi serba salah menyikapi normalisasi Uni Emirat Arab (UEA) , Bahrain, Sudan, dan Maroko dengan Israel. Raja Salman dan sang putra mahkota Mohammad bin Salman (MBS) ingin membesarkan api normalisasi, tapi juga tak mau rumahnya sendiri terbakar oleh api tersebut. Sehingga akhirnya yang bisa dilakukan Saudi hanya mendorong negara-negara Timur Tengah lainnya, atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim untuk mengikuti jejak UEA.

Upaya Saudi yang didukung secara penuh oleh MBS dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan(MbZ). Salah satunya ke Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Terkait dengan normalisasi hubungan diplomasi UEA dan Israel, bagaimana posisi Arab Saudi sebenarnya? Kata yang paling tepat adalah "serba salah", "buah simalakama", "duduk susah berdiri repot" --walhasil "jongkok".

Dalam bahasa Inggris, ada dua kata berlawanan untuk menggambarkannya, yakni "dammed" dan "damned". Raja Salman dan MBS akan dibendung (dammed) di ranah domestik jika berusaha mengikuti UAE secara taken for granted. Sangat sedikit para elite Saudi saat ini yang mendukung. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi selalu mengatakan bahwa Saudi masih setia dengan Arab Initiative

Tapi, Raja dan anaknya harus siap-siap pula untuk dikutuk (damned) oleh Washington, yang telah membuktikan kesetiaan tanpa syarat (unconditional loyality) kepada Riyadh. Washington bahkan bergeming soal pembunuhan jurnalis Jamal Ahmad Khashoggi, di saat dunia mengutuk MBS.

Walhasil, mau tak mau, pilihan yang tersisa adalah bahwa Raja dan Pangeran harus bergeming pula, diam seribu bahasa, berdiri di ranah abu-abu antara "setuju" dan "tidak" setuju, antara berdiri dan duduk (jongkok), tapi tetap berjalan dalam perselingkuhan menahun dengan Israel, seperti satu dekade ke belakang.

Dan, gaya tersebut telah terlihat jelas saat Saudi membolehkan pesawat delegasi Israel melintasi kawasan udaranya, tanpa memberi pernyataan resmi sedikit pun.

Saya menduga, Saudi akan berpeluang mempertegas posisinya pada saat; pertama, kekuasaan telah resmi dialihkan turun ke MBS, yang telah lama bermentor ke Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ). Jiwa muda Sang Pangeran cenderung membawanya kepada "jalan baru" sebagaimana MBZ.

Cita-cita MBS membesarkan NEOM City, sebuah kota futuristik serba canggih di Arab Saudi akan membawanya kepada Jared Kushner sang penasihat senior Presiden Donald Trump dan Israel pada satu titik tertentu nanti.

Kedua, saat Iran semakin menggila, yang berakibat Arab Saudi dan Liga Arab benar-benar membutuhkan senjata canggih, mulai dari misil antirudal dari Israel dan Pesawat Tempur F35s dari Amerika Serikat. Semakin besar ancaman Iran, maka peluang dukungan domestik untuk mengambil sikap anti-Iran (mendekap sebagai sekutu utama AS dan Israel) akan semakin tinggi.

Di sisi lain, dengan posisi jongkok bergeming, artinya secara de facto, Arab Saudi telah ikhlas bahwa leadership di kawasan Arab pelan-pelan berpindah ke UAE. Raja dan Pangeran Arab Saudi cukup rasional untuk mengakui bahwa current account Saudi sudah terlewati oleh UEA pada tahun lalu. Saudi bukan lagi aktor ekonomi nomor satu di jazirah Arab, melainkan UEA.

Dan, jika UEA akhirnya berhasil membawa pulang F35s, maka UEA adalah negara pertama di Arab yang memilikinya (plus drone canggih dan misil antirudal Israel) setelah Israel.

Jadi, Saudi kena "tojos" dua kali oleh UEA, yakni sektor ekonomi dan pertahanan. Tapi secara kalkulasi geopolitik, itu jauh lebih baik bagi Saudi; mending disalip UEA ketimbang harus didominasi oleh Iran. Kedua negara ini telah "keluar banyak" di Yaman untuk membendung kekuatan Syiah Iran yang mem-back up suku Houthi.

Jika tidak ada salah satu yang menonjol, maka Iran pelan-pelan justru akan menonjol sendiri, dan satu-persatu negara akan bersengketa di Arab, seperti Yaman (Houthi), Syria, Lebanon (Hezbollah), dan Palestina (Hamas, Fatah, Palestinian Islamic Jihad/PIJ, dll) akan permanen jatuh ke tangan Iran.

Merayu Indonesia

Dalam konstelasi itulah kita bisa memaknai berita-berita yang mengabarkan bahwa Arab Saudi dan UEA berusaha merayu Indonesia untuk mengikuti langkah normalisasi dengan Israel. Sebenarnya nilai secara geopolitiknya untuk Israel dan Indonesia tak banyak.

Israel bermasalah di Timur Tengah, tapi bukan di Asia Tenggara. Jika mayoritas negara di kawasan Timur Tengah terus-menerus bermusuhan dengan Israel, maka Israel akan selalu menjadi target serangan. Dan, potensi-potensi serangan tersebut justru sangat besar dari negara-negara Timur Tengah sendiri karena faktor geografis dan geopolitik, sementara nyaris nihil dari negara-negara berpenduduk muslim di kawasan Asia Tenggara

Tapi kendati demikian, normalisasi diplomasi Israel dengan Indonesia akan bernilai "jual" yang tinggi di pentas Internasional, terutama untuk Israel dan Arab Saudi karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi Indonesia beragama Islam.

Maka, jika hal itu terjadi, Israel akan sangat diuntungkan dari sisi pencitraan. PM Israel Benyamin Netanyahu pun demikian. Seluruh dunia akan tersentak jika pemerintahan Netanyahu berhasil merayu Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik.

Sementara bagi Arab Saudi, jika berhasil mendorong Indonesia condong ke Israel, maka Arab Saudi akan semakin dipandang sebagai pemimpin negara-negara muslim yang berhasil memediasi kepentingan negara-negara muslim, baik dengan lawan maupun dengan kawan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia sendiri? Penolakan dipastikan akan muncul, sebagaimana biasanya. Karena ketika terkait dengan Israel, maka rata-rata penduduk muslim Indonesia akan mendadak menjadi "syiah" dan "Iran", yakni melihat Israel sebagai negara yang harus dimusnahkan.

Tapi peluang Indonesia tetap ada karena konstelasi politik dalam negeri telah membuktikan bahwa apapun yang ingin dilakukan pemerintah akan terwujud meskipun diawali dengan penolakan. Pada akhirnya resistansi itu praktiknya hilang sendiri. Lihat saja kasus reformasi KPK dan Omnibus Law, pemerintah bisa dengan santai menafikan penolakan.

Jadi jika Saudi, UEA, dan Israel bisa membujuk pemerintah Indonesia untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, maka pemerintah berpeluang untuk mewujudkannya. Tapi tak ada makan siang gratis. Indonesia bisa bernegosiasi dengan keempat pihak, baik dengan Saudi, UEA, Israel, dan AS.

Indonesia bisa menjadikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai instrumen tawar-menawar dengan Saudi dan UEA; kedua negara harus mengalokasikan sejumlah dana yang besar untuk diinvestasikan di dana abadi Indonesia (LPI), bisa beberapa miliar dolar untuk masing-masing.

Lantas dengan Israel, Indonesia bisa tawar-menawar untuk mendapatkan teknologi misil dan drone, teknologi intelijen, teknologi canggih untuk pertanian seperti yang telah lama sukses diaplikasikan di daerah gurun Negev, serta investasi dari kapital-kapital ventura Israel untuk bisnis start up Indonesia.

Terakhir kepada AS, Indonesia tentu bisa mewujudkan keinginan untuk segera memiliki pesawat tempur canggih sekelas F35 dan F35s dan komitmen investasi di Laut Natuna yang notabene berarti adanya jaminan AS untuk mempertahankan Natuna tetap berada wilayah kedaulatan Republik Indonesia sampai kapan pun, karena selama ini sudah sering terjadi gangguan dari China.

Dan, banyak lagi model negosiasi strategis lainnya yang bisa diajukan. Tapi, apakah pemerintah mau dan mampu mengatasi persoalan di dalam negeri yang akan muncul terkait dengan keputusan luar biasa itu? Jawabannya sangat tergantung pula kepada para elite di dalam koalisi pemerintahan sendiri.

Dr Jannus TH Siahaan pengamat pertahanan dan keamanan

(mmu/mmu)