Kolom

Musim Kemenangan Calon Tunggal di Pilkada

Zennis Helen - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 16:09 WIB
M Said Hidayat-Wahyu Irawan ditetapkan sebagai calon tunggal di Pilkada Boyolali 2020.
Pasangan calon tunggal di Pilkada Boyolali, Jawa Tengah (Foto: Ragil Ajiyanto)
Jakarta -
Pilkada serentak gelombang keempat 2020 yang telah digelar pada 9 Desember ldan dilangsungkan dalam suasana pandemi yang belum melandai ternyata menjadi hari baik bagi pasangan calon (paslon) tunggal. Boleh dikatakan, pilkada kali ini menjadi musim kemenangan paslon tunggal dan mereka pun tersenyum lebar melihat jumlah perolehan suara yang jauh meninggalkan suara kotak kosong.

Sebanyak 25 paslon tunggal berkontestasi di 25 kabupaten/kota di 12 provinsi. Berdasarkan data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pukul 20.00, Sabtu (12/12), sebanyak 24 paslon tunggal unggul lebih dari 60 persen suara dari pemilih yang memilih kotak kosong.

Suara yang sudah masuk ke Sirekap dari 24 daerah tersebut, sekitar 70 persen dari total TPS di setiap daerah. Sedangkan, satu paslon tunggal lainnya, yaitu di Pilkada Pegunungan Arfak (Papua Barat) belum dapat dipastikan unggul atau tidak dari jumlah pemilih kotak kosong. Sebab, belum ada suara dari satu TPS pun masuk ke Sirekap.

Fakta politik ini menggambarkan bahwa Pilkada 2020 menjadi kebangkitan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan di tingkat lokal. Jumlahnya pun kian mengalami peningkatan tiap perhelatan demokrasi elektoral di tingkat lokal. Calon tunggal yang mulai meramaikan bursa kontestasi pilkada sejak 2015, diikuti tiga daerah, Pilkada 2017 naik menjadi sembilan daerah, dan Pilkada 2018 naik lagi menjadi 16 daerah.

Pada Pilkada 2018, kotak kosong memenangkan pertarungan di Makassar.

Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, apa yang keliru dari praktik politik kita sehingga pilkada yang sejatinya harus ada lawan berakhir menjadi pilkada melawan kotak kosong? Kedua, apa dampaknya bagi demokrasi di masa mendatang?

Dua pertanyaan itu sangat penting dijawab karena fenomena calon tunggal sudah jamak terjadi di setiap gelaran pilkada di negeri ini, dan ini diyakini ada yang keliru dalam praktik politik elektoral kita. Ia tak hanya keliru melainkan juga berdampak negatif bagi kelangsungan demokrasi dan masa depan daerah di masa yang akan datang.

Problem Regulasi

Dominasi kemenangan calon tunggal yang berlangsung di 25 kabupaten/kota dan di 12 provinsi di Indonesia, dan tidak ada satu daerah pun berhasil dimenangkan oleh kotak kosong, telah menuai kritik banyak kalangan. Beberapa pandangan hendak dikemukakan, dan setidaknya sebagai catatan saja dari banyak pandangan yang telah disampaikan oleh banyak pakar sebelumnya.

Dalam pandangan saya, setidaknya ada dua faktor fundamental yang menyebabkan meruyaknya calon tunggal dalam setiap gelaran pilkada.

Pertama, problem regulasi. Pilkada 2020 yang dilaksanakan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai terlalu berat untuk masuk ke pintu pencalonan. Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU a quo disebutkan untuk dapat mendaftarkan pasangan calon memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Persyaratan yang dinilai cukup tinggi itu sangat sulit dipenuhi oleh bakal paslon yang akan maju dalam kontestasi. Apalagi, di daerah sangat jarang partai politik (parpol) yang memperoleh jumlah kursi mayoritas, sehingga untuk memenuhinya parpol harus menjalin hubungan koalisi dengan parpol lain. Artinya, semakin banyak jumlah partai yang dihitung dari jumlah kursi, berbanding lurus dengan jumlah dana yang harus disiapkan bakal paslon jika ingin direkomendasikan oleh parpol bersangkutan.

Rekomendasi itu tidak ada yang gratis. Kendati ada yang mengatakan itu tanpa mahar, itu hanya pernyataan di panggung depan; di panggung belakang lain lagi ceritanya. Akibatnya, dua kepala daerah di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat harus "nganggur" dan "parkir" atau tidak maju pada periode kedua, karena beratnya persyaratan pencalonan tersebut.

Tidak hanya itu, ada juga parpol yang absen pada pilkada lalu karena tidak cukup kursi untuk pencalonan. Ketika rekomendasi sudah diberikan, ternyata kursi masih kurang. Ketua parpol di daerah bersangkutan tidak pula memiliki kepiawaian politik mendekati parpol lain untuk berkoalisi. Akhirnya, ia pun terjebak untuk mendukung kotak kosong.

Dalam revisi UU Pilkada mendatang, seharusnya ada sanksi bagi parpol yang absen dalam pilkada. Karena bagaimana pun, sebagai lokomotif demokrasi, parpol harus ikut pilkada. Parpol merupakan tangga penting menuju puncak kekuasaan.

Kedua, problem parpol. Parpol tidak melakukan pola rekrutmen dan kaderisasi politik yang baik. Pilar demokrasi ini gagal mencari dan mendidik masyarakat untuk diorbitkan ke tampuk kekuasaan. Parpol sangat pragmatis dan transaksional dan hanya mendukung paslon yang sudah pasti memenangkan pertarungan. Pendidikan politik tidak dibangun sejak di internal partai karena kompetisi sudah direcoki dengan niatan pokoknya menang.

Mengikis Demokrasi

Kemenangan calon tunggal yang sangat dominan dalam Pilkada 2020 ini memunculkan sejumlah kekhawatiran terhadap kelangsungan proses demokrasi Indonesia di masa mendatang. Dalam paparan ini disebutkan tiga saja.

Pertama, skema politik calon tunggal akan dijadikan justifikasi historis bagi parpol dan gabungan parpol pada pilkada berikutnya untuk menuju panggung kemenangan. Kedua, calon tunggal akan mengikis demokrasi yang menghendaki adanya kesetaraan dan persamaan hak dalam politik, Ketiga, dalam pemerintahan yang dipimpin calon tunggal akan rentan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Calon tunggal yang menguasai parlemen akan melemahkan pengawasan. Keduanya terlibat dalam relasi sekutu dan tidak seteru. Apalagi, pengawasan internal pemerintah tidak efektif dan ditambah lagi kontrol organisasi masyarakat sipil yang mandul. Dari sinilah penyalahgunaan kekuasaan itu dimulai.

Zennis Helen dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

(mmu/mmu)