Optimisme Program Vaksinasi Corona di Indonesia

Jakarta - Kasus baru Covid-19 setiap hari masih terjadi. Rata-rata 4000 kasus hampir terdeteksi setiap hari dari seluruh wilayah Indonesia. Belum ada tanda-tanda jumlah kasus terjadi penurunan. Data terakhir DKI Jakarta, positive rate masih pada 16% --masih jauh dari kategori di bawah 10 yang menandakan bahwa kasus baru masih terus bermunculan.

Bila dibandingkan dengan Wuhan, kota berasalnya penularan Covid-19, kota-kota di Indonesia belumlah dapat dikategorikan berhasil mengatasi virus tersebut. Wuhan dilaporkan telah mulai kembali ke dalam kehidupan normal seperti sediakala dengan minimum penularan. Kembalinya Wuhan ke tahap normal berkat keberhasilan pemerintah China dalam mengatasi penularan dan mengatur masyarakatnya untuk lebih peduli protokol kesehatan.

Sementara Indonesia, terlepas dari berbagai faktor penyebab, berbagai kebijakan penanganan Covid-19 kurang berjalan mulus. Indonesia terlihat kedodoran dalam memobilisasi rakyatnya untuk melawan Covid. Hampir sebagai besar masyarakat mengabaikan protokol, seperti rendahnya kepatuhan memakai masker, masih banyaknya kerumunan, dan rendahnya tingkat cuci tangan.

Sebagai upaya yang terminal, pemerintah berencana untuk melakukan vaksinasi massal. Tentunya program ini tidak boleh mengalami kegagalan seperti kegagalan pemerintah dalam memotivasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi merupakan langkah yang utama dalam mengakhiri pandemi. Melalui vaksinasi, kekebalan kerumunan dapat diraih untuk menghindari menulari individu yang lain.

Pertanyaan selanjutnya, seberapa optimis program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat berhasil? Jawabannya akan bergantung pada banyak hal. Antara lain bergantung kepada kemampuan pemerintah dan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Kemampuan pemerintah meliputi kemampuan dalam menyediakan jumlah vaksin; apakah mampu memvaksinasi sekurangnya 70% populasinya yang tersebar di ratusan pulau Nusantara. Setelah jumlahnya memenuhi, apakah bisa tersebar merata? Hal tersebut membutuhkan dukungan logistik yang sangat besar, mulai dari penyediaan cold storage hingga transpor ke lokasi. Pemerintah perlu menyiapkan penganggaran yang matang dan strategi penyebaran yang tepat agar tepat menyasar sasaran.

Kemampuan pelaksanaan vaksinasi oleh tenaga kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi masalah mengingat sistem kesehatan masyarakat Indonesia melalui institusi Puskesmas telah mumpuni melakukan vaksinasi. Puskesmas telah sangat berpengalaman dalam melakukan vaksinasi seperti program bulan imunisasi anak sekolah yang hampir dilakukan setiap tahun. Sumber daya dari swasta perlu dilibatkan dalam program vaksinasi dengan pengendalian yang cukup.

Selanjutnya adalah kemampuan pemerintah dalam mendekati masyarakatnya agar mempunyai kesadaran dan kerelaan untuk divaksinasi. Belajar dari kontroversi penolakan masyarakat terhadap program vaksinasi pada masa lalu, pemerintah perlu menyiapkan strategi pendekatan sosial menggalang seluruh sumber daya yang ada di masyarakat, di samping edukasi kesehatan melalui media-media mainstream. Seperti isu-isu terhadap kandungan vaksin, kemanjuran, dan kepastian terlindungi perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Kesadaran dan kemauan masyarakat yang sudah ada pun belum tentu dapat mengindikasikan program vaksinasi tersebut bisa sukses. Pembiayaan vaksinasi merupakan halangan utama yang dapat terjadi pada masyarakat untuk termotivasi melakukan vaksinasi. Simpang siur berita tentang siapa yang harus membayar dan harga vaksin harus disampaikan kepada masyarakat. Akan lebih baik bila vaksinasi ditanggung oleh pemerintah. Tetapi bila pun tidak, harga vaksin harus dapat ditekan hingga menjadi affordable price bagi masyarakat.

Sikap psikologi masyarakat terhadap harga vaksin yang harus dibayar perlu dipertimbangkan dengan matang. Harga vaksin yang terlalu mahal dan tidak terjangkau dapat menjadi bola panas bagi pemerintah. Pemerintah perlu memberikan intervensi dengan mengendalikan harga vaksin. Harga vaksin yang terjangkau dapat menghindarkan pemerintah dari tuduhan-tuduhan konspirasi harga seperti pada isu pengadaan rapid test baru-baru ini yang dipersoalkan para aktivis.

Strategi-strategi non konvensional perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memvaksinasikan diri. Usulan Prof Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI perlu dipertimbangkan, yakni tanggungan biaya perawatan Covid oleh pemerintah dikurangi apabila masyarakat tidak melakukan vaksinasi. Strategi tersebut dapat memaksa masyarakat untuk mempunyai perilaku mencegah daripada mengobati.

Bagaimanapun upayanya dan caranya, pada intinya pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat mengenai manfaat dari vaksinasi hingga masyarakat tergerak untuk memvaksinasi diri. Tanpa kesediaan masyarakat untuk divaksin, pandemi korona tidak akan cepat selesai. Seperti halnya masyarakat yang enggan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang menyebabkan Indonesia belum lepas dari penularan korona sejak hampir satu tahun yang lalu.

Pada akhirnya penanggulangan pandemi Covid merupakan kerja sama pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyatnya melalui kebijakan, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi, sedangkan rakyat melindungi dirinya sendiri dengan melakukan protokol kesehatan dan vaksinasi. Dengan kerja sama saling bersinergi mempercepat mengakhiri masa pandemi Covid.

Muri Maftuchan dokter

(mmu/mmu)