Kolom

Suku Bunga Acuan Dipangkas, Suku Bunga Kredit Kapan?

Imron Rosyadi - detikNews
Selasa, 15 Des 2020 14:17 WIB
Meski Bank Indonesia sudah memangkas bunga acuan, namun bunga kredit bank masih selangit
Suku bunga bank masih tinggi (Ilustrasi: tim infografis detikcom)
Jakarta -

Selama masa pandemi Covid-19, Bank Indonesia (BI) dinilai sigap menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satu kebijakan yang diandalkan untuk mengurangi tekanan likuiditas sektor keuangan akibat krisis pandemi adalah instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate, atau yang populer disebut sebagai suku bunga acuan/kebijakan.

Sejak awal pandemi menyasar Indonesia, yakni 2 Maret 2020, BI telah beberapa kali menurunkan suku bunga kebijakan. Pada Maret, suku bunga acuan turun sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen. Lalu pada Juni turun lagi menjadi 4,25 persen. Sementara pada Juli, BI kembali menurunkan suku bunganya menjadi 4,00 persen. Besaran suku bunga 4,00 persen itu sempat bertahan selama 4 bulan.

Kemudian berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 18-19 November, diputuskan bunga acuan kembali diturunkan 25 bps menjadi 3,75 persen. Kebijakan ini dilatari perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga. Selain itu, sebagai langkah lanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pasar Uang

BI bersama pemerintah tentu berharap kebijakan tersebut mampu memacu pertumbuhan kredit yang trennya melambat. Hal itu mengingat, pertumbuhan kredit per September 2020 hanya sebesar 0,12 persen (m on m), lebih rendah dari Agustus (1,04 persen). Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) melaju jauh lebih cepat, yakni tumbuh sebesar 12,88 persen di bulan yang sama.

Perlambatan kemungkinan disebabkan keengganan masyarakat dan/atau pelaku usaha mengambil pinjaman (kredit) bank, karena berpandangan beban bunganya terasa memberatkan untuk ekspansi usaha di masa pandemi ini.

Pertanyaan yang mengemuka, mengapa turunnya suku bunga acuan tidak secara otomatis tertransmisikan ke pasar uang? Adakah kewenangan dan/atau mekanisme BI untuk "menekan" perbankan menurunkan suku bunga pinjaman?

Ternyata jawabannya, kebijakan BI memangkas suku bunga acuan tidak serta merta disusul kebijakan perbankan menurunkan bunga pinjaman. Penurunan bunga pinjaman baru kelihatan 3-4 bulan setelah BI mengumumkan kebijakan tersebut.

BI tidak punya kewenangan dan mekanisme untuk memaksa perbankan menurunkan suku bunga pinjaman bersamaan dengan penurunan suku bunga acuan. Ataukah tugas tersebut menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Tampaknya juga tidak, karena tidak ada konsideran yang mengaturnya.

Dengan demikian, BI sebagai lembaga otoritatif di sektor moneter tidak kuasa mengontrol naik-turunnya suku bunga pinjaman di pasar uang (perbankan). Pasalnya, besaran suku bunga pinjaman tetap saja ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar uang.

Kondisi itu lantaran BI tidak memiliki kewenangan menghukum (punishment), misalnya bank-bank yang tidak melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penurunan suku bunga acuan. Sehingga kebijakan BI tersebut dirasa kurang efektif menekan penurunan suku bunga pinjaman di pasar uang.

Namun BI berkeyakinan instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate mampu mempengaruhi pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan. Sehingga dampak yang ditimbulkan, terjadi stagnasi pertumbuhan kredit/investasi (selama 3-4 bulan) pasca-kebijakan itu.

Hal itu mengingat secara makro, suku bunga pinjaman dengan investasi berkorelasi negatif. Maknanya semakin tinggi suku bunga pinjaman, maka minat pelaku usaha dan/atau korporasi untuk berinvestasi semakin rendah. Atau setidaknya mereka bersikap wait and see sampai ada tawaran pinjaman dengan bunga yang relatif rendah.

Selain itu, sudah selayaknya suku bunga pinjaman perbankan diturunkan untuk mendorong geliat ekspansi dunia usaha di masa pandemi. Sebab, bunga pinjaman perbankan domestik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit bank asing. Misalnya, bunga kredit korporasi BRI sebesar 10,5 persen. Sementara bunga kredit korporasi Bank of China 6,02 persen, Citibank 8,25 persen, SMBC 7,59 persen, Mizuho 7,1 persen, Standard Chartered 8,85 persen, dan DBS (9,12 persen.

Kredit UMKM

Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penurunan suku bunga pinjaman sangat dinanti. Sebab, kelompok inilah yang paling besar menanggung beban bunga pinjaman dibandingkan kelompok usaha besar (korporasi). Misalnya, di Bank Mandiri kredit korporasi bunganya sebesar 9,95 persen. Sementara kredit ritel 9,5 persen, kredit mikro 18,75 persen, dan kredit KPR 10,25 persen.

Data suku bunga di atas mengindikasikan adanya ketimpangan besaran beban bunga antara kelompok usaha, terutama dirasakan pada kelompok usaha mikro. Risiko kredit UMKM umumnya menjadi pertimbangan mengapa bank membebankan bunga lebih tinggi dari korporasi.

Selain itu, dalam penentuan bunga kredit, bank juga melihat kondisi likuiditas, net interest margin (NIM) dan target profit yang ingin dicapai. Pertimbangan ini tentu sah-sah saja, karena prinsip kehati-hatian bank, dan upaya bank mengontrol risiko kredit (non performing loan) tetap terjaga di bawah 5 persen.

Namun seyogianya perbankan juga mempertimbangkan sumbangsih UMKM terhadap ekonomi nasional. Kemenkop-UKM (2019) mencatat terdapat 62,92 juta unit UMKM, dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60 persen. Serta menampung sebanyak 116,673 tenaga kerja.

Dengan demikian, penetapan suku bunga acuan sebesar 3,75 persen (bunga tabungan 3,00 persen, bunga pinjaman 4,5 persen) menjadi basis penentuan suku bunga ideal. Sebab, suku bunga acuan sebesar itu merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah pasar uang di Indonesia.

Oleh karenanya, suku sebesar 3,75 persen benar-benar menjadi acuan perbankan, sehingga diharapkan membantu nasabah UMKM dan korporasi keluar dari kesulitan likuiditas akibat krisis pandemi. Sehingga dalam jangka panjang dapat memacu pertumbuhan investasi dan kredit, dan pada gilirannya mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga!

Imron Rosyadi Lektor Kepala Teori Investasi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

(mmu/mmu)