Analisis Zuhairi Misrawi

Optimisme dan Pesimisme di Timur-Tengah

Zuhairi Misrawi - detikNews
Jumat, 11 Des 2020 09:30 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi
Jakarta -

Masa depan Timur-Tengah tidak ditentukan oleh warganya, melainkan oleh peta geopolitik yang selama ini mendikte dan mempengaruhi negeri kaya sumber daya energi itu. Faktanya, pengaruh Amerika Serikat sangat kuat, sehingga perubahan politik yang terjadi di dalam negeri AS akan menentukan lonjongnya politik di Timur-Tengah. Pertanyaannya, sejauh mana optimisme dan pesimisme memenuhi langit-langit politik di Timur-Tengah saat ini?

Warga Timur-Tengah yang menghendaki tumbuh suburnya demokrasi dan Hak Asasi Manusia menyambut kemenangan Joe Biden sebagai Presiden terpilih ke-46 dengan gegap-gempita. Sebaliknya, rezim-rezim otoriter terus melakukan manuver politik untuk menghambat upaya progresif Biden setelah resmi dilantik menjadi Presiden pada Januari 2021 nanti.

Pemandangan tersebut menggambarkan adanya dua wajah Timur-Tengah dalam menyambut kemenangan Biden dan kekalahan Trump. Optimisme secara pelan-pelan membuncah di tengah kompleksitas politik yang membelah Timur-Tengah dalam kepingan konflik, sektarianisme, dan defisit rekonsiliasi.

Bayangkan, sejak musim semi politik yang berhembus sejak akhir tahun 2010, asa membangun demokrasi di Timur-Tengah mengalami kegagalan demi kegagalan. Demokrasi berhasil dilakukan secara prosedural, tetapi pemahaman terhadap substansi demokrasi jauh api dari panggang. Hampir seluruh seantero Timur-Tengah sedang terjebak dalam illiberal democracy, yang demokrasi yang berjubah otoritarianisme. Demokrasi hanya dijadikan instrumen untuk melapangkan karpet merah bagi rezim-rezim otoriter.

Lebih parahnya lagi, bahkan Timur-Tengah terjebak dalam konflik politik yang menjadikan demokrasi lumpuh dan mati total, karena masing-masing kubu politik menggunakan senjata sebagai instrumen untuk membinasakan pihak lain. Yang berbicara pada akhirnya bukan argumen, melainkan rudal dan bom-bom mematikan. Ratusan ribu warga sipil meninggal dunia, dan jutaan lainnya mengungsi ke negara-negara terdekat, bahkan ke Eropa, AS, Asia, dan Kanada.

Mesir merupakan contoh terbaik betapa demokrasi menjadi panggung bagi kaum otoritarian. Setelah revolusi berhasil menggulingkan rezim otoriter Husni Mubarak, Mesir jatuh ke tangan otoritarianisme berjubah agama. Ikhwanul Muslimin dan kaum salafi menjadikan demokrasi sebagai jalan untuk mengukuhkan otoritarianisme politik. Mereka menutup diri terhadap kelompok lain dan gagasan yang berbeda. Mereka ingin mengukuhkan mimpi dan cita-cita politik, mendirikan negara agama.

Akibatnya, Mesir terjebak dalam konflik politik yang akut. Ikhwanisasi dan Islamisasi politik menjadi wajah yang suram dan menakutkan, sehingga memantik gerakan perlawanan dan revolusi baru menumbangkan rezim otoriter Ikhwanul Muslimin. Ironisnya, upaya menumbangkan rezim Ikhwanul Muslimin telah melahirkan rezim baru yang tidak kalah menyeramkan dari Husni Mubarak dan Ikhwanul Muslimin.

Rezim militer Abdul Fatah el-Sisi kembali tampil ke permukaan. Harga yang harus dibayar dari gagalnya demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan kedamaian, akibat monopoli dan otoritarianisme Ikhawanul Muslimin adalah naiknya kembali militer ke panggung politik. Mesir saat ini hidup dalam bayang-bayang otoritarianisme militer.

Libya dan Yaman menjadi kisah buruk dari zaman baru demokrasi. Alih-alih menjadikan demokrasi tumbuh subuh, kedua negara tersebut justru membunuh demokrasi dan menguburnya hidup-hidup. Setiap pihak memilih jalan perang, bukan jalan rekonsiliasi untuk mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok dan golongan. Setiap kelompok menggunakan rudal dan senjata untuk meraih kemenangan semu.

Tunisia sedikit lebih baik, karena mampu membangun demokrasi yang berlandaskan konstitusi yang mengedepankan cita-rasa Hak Asasi Manusia. Namun, masalahnya negara ini tidak mampu keluar dari krisis ekonomi yang menyebabkan munculnya apatisme warga terhadap institusi politik.

Di Tunisia, demokrasi tumbuh subur tanpa kaum demokrat yang mampu mewujudkan kemajuan dalam sektor ekonomi. Akibatnya, warga memilih Presiden dari kubu independen sebagai protes atas gagalnya partai politik melahirkan pemimpin yang membawa angin perubahan.

Di tengah situasi demokrasi yang lumpuh dan tidak memberikan harapan, terpilihnya Biden sebagai Presiden AS setidaknya membangkitkan optimisme bagi kaum demokrat di seantero Timur-Tengah. Harapannya, Biden mampu mengembalikan demokrasi pada jalurnya yang benar: kedaulatan warga, bukan kedaulatan militer dan elite politik.

Biden diharapkan tidak melakukan kesalahan Obama di masa lampau yang hanya berhasil menggulingkan rezim otoriter, melainkan juga mampu membangun institusi dan budaya demokrasi di seantero Timur-Tengah. Meskipun hal tersebut tidak mudah, karena meniscayakan kesadaran dan partisipasi politik warga yang luas untuk mendorong perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya politik.

Dalam konteks ini, Timur-Tengah menunggu langkah-langkah jitu yang akan dilakukan Biden di Timur-Tengah untuk menyegarkan demokrasi dan melumpuhkan gurita tangan rezim-rezim otoriter. Intinya, Timur-Tengah tidak akan mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan, jika rezim-rezim otoriter masih terus berkuasa.

Rezim-rezim otoriter di negara-negara Arab Teluk merupakan batu sandungan yang serius, karena mereka juga menjadi faktor determinan dalam peta politik di Timur-Tengah. Faktanya, rezim-rezim otoriter di Timur-Tengah selama ini mendapatkan sokongan dari rezim-rezim negara Arab Teluk, karena jika demokrasi bisa tumbuh subur, dikhawatirkan berdampak pada tumbangnya rezim-rezim yang menikmati kekayaan minyak dan gas di seantero Arab Teluk.

Pada titik ini, pesimisme akan muncul ke permukaan, karena selain AS sebagai faktor penting dalam tumbuh suburnya demokrasi di Timur-Tengah, negara-negara Arab Teluk juga menjadi faktor penting. Mereka harus beranjak memilih jalan demokrasi secara bertahap dengan memberikan ruang kepada kebebasan berserikat dan berpendapat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tanpa perubahan yang sighifikan di Arab Saudi, Uni Emerate Arab, Qatar, dan Kuwait, maka demokrasi di berbagai negara Timur-Tengah lainnya ibarat menggarami laut. Demokrasi akan layu, lumpuh, dan rapuh.

Zuhairi Misrawi cendekiawan Muslim, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute

(mmu/mmu)