Kolom

Prioritaskan Penanganan Korupsi

Herry Darwanto - detikNews
Kamis, 10 Des 2020 13:10 WIB
Jakarta -

Ditangkapnya Menteri Sosial karena diduga mengambil sebagian dari bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin sungguh sangat mengejutkan. Pada saat sebagian masyarakat berada dalam kondisi serba kekurangan karena keterbatasan peluang mencari nafkah akibat pandemi, tindakan korupsi itu bisa disebut tidak berperikemanusiaan.

Benar sinyalemen Gus Dur bahwa Departemen Sosial akan cenderung mencatut bantuan sosial, sehingga perlu dibubarkan. Godaan menyunat bansos memang sangat besar karena peluangnya terbuka lebar.

Tanpa ada pengawasan dan pengendalian diri yang ketat, bantuan sosial akan cenderung diselewengkan oleh "orang dalam" bekerja sama dengan "orang luar". Penerima bansos pun tidak mau protes saat curiga bantuan yang diterimanya berkurang karena merasa tidak bisa bersikap lain selain menerima bantuan yang diberikan.

***

Gus Dur melihat gejala itu pada belasan tahun yang lalu, berarti penyalahgunaan bantuan sosial bisa jadi terus berlangsung selama ini. Bedanya, kejadian ini sekarang justru dilakukan oleh pucuk pimpinan Kementerian Sosial.

Ditambah dengan kejadian serupa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi di negeri ini menunjukkan tren yang meningkat.

Tren ini bisa jadi berkaitan dengan kewenangan KPK yang berkurang dengan adanya UU KPK yang baru. Para pelaku mungkin menganggap bahwa peluang untuk tertangkap menjadi kecil karena KPK sudah tidak bergigi, secara peraturan dan secara manajerial, karena beberapa staf KPK mengundurkan diri serempak.

Tentu belum saatnya kita memberikan pujian kepada KPK atas prestasinya meringkus dua menteri dan dua kepala daerah (Bupati Banggai Laut dan Wali Kota Cimahi) dalam sebulan terakhir ini. KPK harus bekerja lebih banyak, terutama dalam hal penindakan, bukan hanya dalam hal pencegahan.

Mengapa prestasi penindakan lebih penting daripada pencegahan? Karena kita ingin bukti nyata bahwa KPK mampu dan berani meringkus koruptor. Kita hanya bisa menduga adanya tindak korupsi di sana sini, namun tidak bisa menunjuk siapa-siapa koruptor itu.

***

Korupsi telah membuat kesenjangan antara kelas sosial meningkat. Korupsi juga membuat ekonomi tidak tumbuh optimal (Chetwynd dkk, 2003) karena kesempatan berusaha menjadi lebih tertutup oleh kerja sama antara oknum penguasa dan oknum pengusaha.

Korupsi juga berkorelasi dengan kemiskinan (Azwar dan Saragih, 2018). Riset Emara (2018) menyimpulkan bahwa korupsi memperlemah capaian pembangunan manusia di Mesir. Hal yang sama disimpulkan oleh Ortega dkk (2015) yang melakukan riset terhadap 69 negara. Jelas bahwa kinerja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat ditingkatkan dengan pemberantasan korupsi.

Korupsi juga mungkin berkaitan dengan rendahnya investasi asing yang masuk ke Indonesia dibandingkan ke negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Dan korupsi bisa jadi berkorelasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak. Sangat sering kita mendengar orang berujar, buat apa membayar pajak kalau hanya untuk dikorupsi.

Yang juga menyedihkan adalah bahwa banyak orang-orang muda yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa, namun kemudian terjegal karena kasus korupsi.

Seorang kenalan saya sesama mahasiswa puluhan tahun yang lalu bisa menjadi tokoh nasional seperti beberapa aktivis mahasiswa saat itu, jika ia tidak terjebak kasus korupsi di tengah-tengah kariernya.

Anda pun tentu tahu beberapa tokoh muda nasional yang kini masih mendekam di penjara karena terlibat tindakan korupsi. Walaupun beberapa di antaranya sudah keluar dari tahanan, namun stigma koruptor susah untuk dihapus. Ini adalah kerugian bangsa kita yang cukup besar.

***

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Transparency International berada pada peringkat ke-85 dari 180 negara. Angka persepsi korupsi itu sendiri selama lima tahun terakhir ini tidak lebih dari 40 dari skala 0-100 (sangat bersih). Angka itu jauh di bawah Singapura atau Malaysia yang sekitar 90-an.

Perkembangan IPK itu dapat diibaratkan seperti orang berlari di atas treadmill; banyak upaya telah dilakukan seperti melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun kemajuan penanganan korupsi ternyata masih jalan di tempat. Kasus-kasus korupsi terus bermunculan, dan peringkat Indonesia tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

Beberapa penyebab dapat dikemukakan, seperti peraturan perundangan yang tidak tegas, penentuan hukuman yang relatif ringan dan mudah dikurangi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang tidak cermat, pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengandung rent seeking, dan sebagainya.

***

Kita ingin agar negeri ini segera terbebas dari korupsi yang sangat merugikan bangsa dari berbagai perspektif itu. Untuk itu kita ingin agar lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memikirkan serius pemberantasan korupsi ini.

Presiden Jokowi mempunyai kesempatan emas untuk membenahi masalah korupsi ini dengan periode pemerintahannya yang masih 4 tahun dan dukungan besar dari semua partai politik --minus PKS dan Partai Demokrat.

Setelah urusan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sudah cukup baik dibenahi, bidang besar berikutnya adalah pemberantasan korupsi secara mendasar.

Kita ingin agar pemerintah segera memulai usaha besar itu setelah pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan vaksinasi yang masif mulai awal tahun depan.

Urusan pemindahan ibu kota negara, program food estate, elektrifikasi dan penyediaan air minum dapat dilakukan oleh para menteri terkait saja. UU Cipta Kerja juga besar kemungkinan mulus diterapkan setelah dilakukan penyempurnaan melalui peraturan pelaksanaan yang kali ini lebih intensif melibatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan urusan pemberantasan korupsi hanya presiden yang bisa mengatasi mengingat kompleksitas persoalannya.

Herry Darwanto pemerhati masalah ekonomi politik

(mmu/mmu)