Kolom

Satu Suara Seratus Nyawa

Syafbrani ZA - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 15:58 WIB
Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia beberapa hari lagi akan segera dilaksanakan.
Mempersiapkan pesta demokrasi di tengah pandemi (Foto: Aji Styawan/Antara)
Jakarta -

Apapun rasionalitas dan harapan agar Pilkada ditunda, jelas terkubur sudah. Besok, 9 Desember menjadi saksi sejarah bahwa legitimasi --begitu katanya-- menjadi alasan terpenting bagi rakyat untuk memberikan hak pilihnya ke TPS untuk memilih calon pemimpin daerahnya masing-masing --calon yang kadang belum tentu diyakininya.

Sebagaimana pemilihan sebelumnya, nyanyian tentang suara rakyat adalah kunci yang akan selalu bersenandung. Bukan hanya bagi penyelenggara, di mana partisipasi pemilih akan menjadi indikator utama dari kesuksesan pesta demokrasi. Namun, lebih penting lagi bagi para kandidat, suara rakyat dengan apapun statusnya tentulah akan dipandang sebagai dewa penyelamat.

Jangan heran kalau kemudian kita menyaksikan berbagai (kerja) bakti plus blusukan hadir. Walaupun harus mendaki gunung, lewati lembah, dan bersimbah keringat. Semua dipersembahkan untuk rakyat. Katanya.

Namun, apakah gratis semuanya itu? Tentu tidak. Barter-nya sederhana. Hanya ajakan dalam dua kata saja. Pilihlah saya!

Legitimasi vs Kesejahteraan

Benarkah legitimasi menjadi faktor penentu dalam upaya menyejahterakan rakyat? Menurut catatan KPK, sejak hadirnya Pilkada langsung setidaknya terdapat 300 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membuat bangsa ini malu.

Pun dalam rentang kurang dari 30 hari yang lalu, kembali kita mendengar adanya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Masih dalam rentang waktu yang sama, kita juga menyaksikan kisah tragis dua menteri yang nyemplung di pusaran kasus korupsi.

Pada akhirnya suara-suara yang diberikan bukan hanya sekadar membawa kandidat meraih tampuk kekuasaan. Di balik itu, ternyata ada rencana lain di luar kuasa dari sang pemilik suara. Rencana-rencana yang bisa jadi merugikan sang pemilihnya sendiri.

Setelah memilih, rakyat tetaplah kembali menjadi rakyat. Pengangguran tetaplah kembali menganggur. Mereka yang hidup di garis kemiskinan juga harus tetap berikhtiar sendiri agar tidak terjatuh di garis itu.

Kalaupun ada rencana realisasi dari janji manis yang terlontar saat kampanye, pastilah butuh waktu --syarat dan ketentuan juga berlaku. Bahkan saat jatah bantuan sosial yang secara sah menjadi miliknya pun harus bersyarat. Termasuk syarat siap digerus dengan praktik penilapan.

Mereka hanya mendapat jatah seadanya. Sementara sang pemberi berpeluang melipatkangandakan penghasilan. Penerima merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberi semakin buas memperkaya diri.

Cerita di atas bukanlah tema baru. Cerita usang, namun sering berulang. Bisa jadi karena keseringan itu kita akhirnya menjadi terbiasa. Oh, korupsi. Oh, OTT. Beberapa tahun mendatang, ketika ada seremonial pemilihan lagi, dirayu lagi, memilih lagi. Ada tersangka lagi. Oh, lagi!

Satu sisi, sebenarnya inilah bentuk loyalitas dan kecintaan rakyat kepada bangsa dan daerahnya. Demi terciptanya legalitas kepemimpinan itu, mereka nikmati dengan suka cita pesta demokrasi ini. Walau akhirnya setelah ditetapkannya para pemenang, ianya sendiri akan terlupakan.

"Ingat Pesan Ibu"

Loyalitas sebenarnya semakin terlihat jelas pada pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini. Urusan nyawa pun sanggup dipertaruhkan. Menurut Bawaslu, selama masa kampanye telah terjadi banyak pelanggaran dan dominasinya adalah pelanggaran protokol kesehatan. Ada 2000 lebih kasus pelanggaran terkait protokol kesehatan. Kerumunan masih menjelma dan sulit untuk dibubarkan. Katanya.

Jika kembali pada topik ingin mendapatkan kandidat yang terbaik, mudah saja sebenarnya. Jangan pilih kandidat yang melabrak protokol kesehatan. Bukankah kesehatan masyarakat sering menjadi tema besar dalam debat kandidat?

Terlepas bisa atau tidak ditemukannya pemimpin yang layak dipercaya, pastinya ada kekhawatiran baru yang muncul seiring tingginya kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Belum lagi ditambah dengan situasi saat pencoblosan, juga saat perhitungan suara. Potensi munculnya kluster baru --kluster pilkada-- akan menjadi kekhawatiran yang mengancam. Tidak hanya bagi kandidat, termasuk bagi para pemilik suara itu.

Cukup sudah ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia menjadi cerita pilu dalam Pemilu silam. Sekarang? Ada 270 titik wilayah yang menyelenggarakan pesta pemilihan pemimpin daerahnya ini. Per akhir November, peta wilayah tersebut masih menunjukkan adanya zona merah di 24 daerah, sementara itu zona oranye ada 189, dan kuning 41 daerah.

Tentunya di tengah upaya agar tercapainya target partisipasi pemilih, protokol kesehatan dan usaha menyelamatkan nyawa tetaplah lebih utama. Jika selama ini satu suara dianggap bisa menyebabkan gagalnya sang kontestan meraih kursi empuk kekuasaan, di Pilkada kali ini satu suara juga bisa menjadi sebab hilangnya ratusan nyawa bahkan lebih. Bayangkan, jika ada pemilik suara berstatus positif Covid-19 kemudian bablas terhadap protokol kesehatan saat pencoblosan. Apa yang kemudian terjadi?

Takdir Pilkada sudah terjadi. Jika memang memilih dianggap sebagai pintu untuk kemaslahatan, juga jika dianggap sebagai jalan untuk mengeliminasi hadirnya kejahatan, saat ini satu-satunya jalan ya "ingat pesan Ibu" saja. Mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari selalu kerumunan.

Pastinya jangan sampai Pilkada di tengah wabah ini menjadikan kita sebagai pemilih yang membawa diri pada titik nadir rugi terendah --setelah memilih kita akhirnya terinfeksi, kandidat yang terpilih akhirnya tersandung kasus korupsi (lagi).

Syafbrani penikmat Libur Nasional Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020

(mmu/mmu)