.webp)
Pemudik Natal dan Tahun Baru ke Solo diancam Pak Rudy akan dijebloskan ke karantina. Sementara dari Yogyakarta dilaporkan, Pak Sultan mengizinkan wisatawan yang ingin berlibur akhir tahun.
Sebagai warga asal Solo yang pada Lebaran kemarin tak mudik karena taat imbauan pemerintah, saya jauh-jauh hari sudah berencana akan pulang kampung pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi pemerintah kala itu juga mengumumkan bahwa cuti bersama liburan diganti atau digeser ke akhir tahun.
Tapi, belakangan, melihat situasi penanganan pandemi yang bukannya membaik melainkan justru memburuk, semuanya berubah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya memang belum telanjur membeli tiket, sebagaimana banyak orang yang memprotes keputusan pemerintah memangkas cuti bersama akhir tahun. Namun, membaca berita-berita dari daerah, saya pun jadi ragu, menimbang-nimbang kembali, dan kemudian berstrategi.
Saya berpikir, apa sebaiknya berlibur ke Jogja dulu, kemudian menyusup ke Solo, biar tidak ketahuan sebagai pemudik dan dengan demikian terhindar dari "ancaman" karantina?
Alih-alih menciptakan kepatuhan di kalangan masyarakat, berbagai perkembangan dalam penanganan pandemi belakangan ini melahirkan pikiran-pikiran untuk bersiasat. Hal itu terjadi seiring dengan makin kendornya energi masyarakat sekaligus tergerusnya kepercayaan kepada pemerintah.
Kalau ada warga negara yang kebetulan seorang pimpinan ormas, kembali dari pengasingannya di luar negeri, bukannya memenuhi aturan untuk karantina tapi malah ditemui oleh gubernur, dan lalu menciptakan serangkaian kerumunan yang aman-aman saja, apakah masih ada alasan bagi kita sebagai sesama warga negara untuk mematuhi segala tetek bengek protokol kesehatan Covid-19 yang centang perenang ini?
Iri bilang, Bos. Demikian celetukan enteng tapi nyelekit dari para pendukung sang pimpinan ormas. Ya, iri pasti memang kata yang tepat, dan memang itulah masalahnya. Bahwa kita "harus" iri dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesama warga negara.
Kalau kerumunan-kerumunan yang diciptakan oleh sang pimpinan ormas bukannya dibubarkan, tapi justru difasilitasi dengan pembagian masker gratis dan disusul dengan tawaran tes swab yang juga gratis, gila aja kalau warga negara yang lain tidak iri, dan kemudian merasa boleh melakukan hal yang sama, atau minimal punya pikiran, buat apa semua kepatuhan yang telah kami lakukan selama ini?
Kunci penanganan pandemi ada di tangan pemerintah. Rakyat itu tinggal mengikuti. Kalau pemerintah memiliki konsistensi, ketegasan menegakkan aturan, dan memberi contoh yang baik, maka itulah yang akan turun ke level rakyat. Teriakan-teriakan, keluhan-keluhan, dan suara-suara yang berkali-kali meragukan atau bahkan menyalahkan dengan pernyataan bahwa "kesadaran masyarakat kurang", rasa-rasanya kok terdengar seperti omong kosong belaka.
Bagaimana kesadaran bisa tumbuh, kalau tidak ada keteladanan? Bagaimana kesadaran yang tumbuh bisa bertahan, kalau tidak ada konsistensi? Bagaimana kesadaran yang tumbuh dan bertahan bisa berkelanjutan, kalau tidak ada kepastian?
Sekali lagi, rakyat itu hanya mengikuti instruksi, imbauan, ataupun perintah yang berkuasa, sambil melihat, mencatat, dan merekam. Kalau yang punya kuasa berbusa-busa mengatakan rakyat harus begini harus begitu, tapi fakta di lapangan ada perlakuan-perlakuan khusus yang berbeda terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu, maka kata "iri" terlalu naif untuk memahami apa yang terjadi.
Seorang tokoh Muhammadiyah dengan lantang melukiskan kondisinya dengan pernyataan yang sangat baik, jernih, dan menggambarkan sebagian besar dari situasinya: pedagang pasar diuber, elite (agama) dibiarkan. Tapi, sebenarnya apa yang baru dari semua ini? Apa yang baru dari "pembiaran" (terhadap pelanggaran yang dilakukan elite) itu? Dalam penegakan hukum secara umum, kita sudah hampir bosan mendengar keluhan "tajam ke bawah tumpul ke atas".
Sama bosannya kita dengan pernyataan sok-heroik yang telah menjadi jargon kosong tanpa makna untuk merespons setiap kejadian di mana sekelompok orang dari pihak tertentu, ormas tertentu, berbuat sesuatu yang melanggar hukum: negara tidak boleh kalah. Faktanya, rakyat melihat, mencatat, dan merekam bahwa negara selalu kalah.
Salah satu contoh yang selalu berulang adalah tragedi razia dan pembakaran buku tema tertentu, dan tidak pernah ada penindakan apa-apa dari aparat. Dari tahun ke tahun kita hanya disuguhi drama-drama yang sama: di satu sisi berkoar-koar tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memajukan literasi, sambil pada saat yang sama otoritas membiarkan saja setiap kali ada kelompok-kelompok yang merazia dan membakar buku.
Buruknya kondisi penanganan pandemi Covid-19 menjelang akhir tahun ini adalah bagian dari wajah lama kita yang nyaris tak pernah serius dan setengah-setengah dalam hal apapun. Kapolri mencopot Kapolda, Gubernur mencopot Wali Kota dan Kepala Dinas, tapi semua itu apa maknanya? Bukankah sejak awal Pak Gubernur sendiri yang tergopoh-gopoh menemui sang tokoh yang mestinya harus menjalani karantina?
Maka ketika belakangan Pak Gubernur mengumumkan diri positif Covid-19, menyusul wakilnya, kabar dan berita itu sampai ke masyarakat tak lebih sebagai lelucon yang melahirkan olok-olok ala lirik lagu dangdut: kau yang mulai, kau yang mengakhiri/ kau yang berjanji, kau yang mengingkari....
Jadi, kesimpulannya, mau ikut tim Pak Rudy atau Pak Sultan? Mau mendengarkan siapa kita? Mau patuh pada siapa kita?
Pak Joko sudah "lepas tangan" dengan menegaskan bahwa kendali penanganan pandemi ada di pemerintah daerah. Sementara, penarik rem darurat di Jakarta yang menjadi panutan dan ukuran bagi penanganan pandemi di daerah-daerah lain, ternyata malah harus menjalani karantina mandiri, sehingga dipastikan ke depan remnya sudah blong dan tak bisa ditarik lagi.
Sementara itu, tinggal menghitung hari, bangsa ini akan punya hajat besar Pilkada Serentak, yang sekeras apapun suara dari masyarakat meminta untuk ditunda, sudah dipastikan akan jalan terus atas nama --seperti diulang-ulang para buzzer pemerintah-- "sudah ada undang-undangnya."
Bukan kematian benar menusuk kalbu, kata Chairil Anwar. Bukan pilkadanya itu sendiri yang bikin miris. Tapi, kengototan tanpa mau melihat perkembangan situasi. Tak heran, sampai detik-detik akhir menjelang hari H ini, masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang belum jemu menyuarakan seruan penundaan pilkada, meskipun kalau kata anak gaul Jaksel, which is itu mustahil. Tapi, minimal itu menggambarkan bahwa situasi benar-benar makin memburuk.
Perlu terobosan kebijakan dan keputusan yang berani dan extra ordinary dari pemerintah. Faktanya, pemerintah justru sibuk mensosialisasikan pesan-pesan lewat infografis yang disebarkan di media sosial, bahwa pasien Covid tetap bisa mencoblos, tidak kehilangan hak suaranya, akan disambangi oleh petugas ber-APD lengkap. Sampai-sampai muncul sinisme yang luar biasa tajam dari warga yang kreatif, tapi akhirnya mulai putus asa, dengan menyebarkan infografis balasan yang sarkastis.
Digambarkan, seorang pasien tengah sekarat: Tolong saya, Pak, saya sesak napas! Dan, dibalas oleh petugas pilkada: Sabar ya, Pak jangan mati dulu, nyoblos sebentar saja dulu. Yang ditimpali oleh petugas lainnya: Ingat, suaramu dalam pilkada lebih berharga dari nyawamu.
Bahkan sampai menjelang napas kita yang terakhir, kita masih harus memikirkan untuk memilih kepala daerah, yang kelak setelah terpilih tidak akan memikirkan dan mengurusi kepentingan hidup kita, dan mungkin hanya akan kita lihat wajahnya ketika ditangkap oleh KPK.
Mengutip sekali lagi kata anak gaul Jaksel, literally ini tragis. Dan, jelas nggak worth it....
Mumu Aloha wartawan, penulis, editor
(mmu/mmu)
