.webp)
Negara-negara di dunia saat ini terbagi ke dalam beberapa blok perdagangan. Berbagai organisasi regional, tidak terkecuali ASEAN, sedekade belakangan tengah membangun fondasi blok-blok tersebut. Pada Minggu (15/11) ASEAN dan lima negara mitra baru saja menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang digadang sebagai blok perdagangan terbesar dalam sejarah.
RCEP diikuti seluruh negara anggota ASEAN plus lima mitra kawasan: Tiongkok, Korea Selatan (Korsel), Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Jika ditotal, RCEP ditaksir mencapai hampir sepertiga produk domestik bruto (PDB) global. Lewat RCEP, untuk pertama kalinya pula Tiongkok, Korsel, dan Jepang memiliki kesepakatan perdagangan bebas bersama.
Negosiasi RCEP dimulai di Bali sejak 2011 silam. India yang semula turut berpartisipasi, menyatakan keluar pada 2014 dengan pertimbangan perdagangan internasional mereka dengan negara-negara RCEP, terutama Tiongkok, condong defisit. Sementara Amerika Serikat (AS), mitra ASEAN lainnya, dari awal tidak dilibatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat meyakini RCEP akan berperan penting membentuk struktur ekonomi global pada masa mendatang. Dekade 2030-an ditaksir akan menjadi eranya negara-negara Asia sehingga bukan hal yang mengherankan apabila dua ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok dan AS, terus mengamati perkembangan ASEAN dengan serius. Tidak heran jika muncul tanda tanya apakah Tiongkok akan mendominasi pasar Asia Tenggara tanpa kehadiran AS di RCEP.
Pada masa Barack Obama, AS yang tidak dilibatkan dalam negosiasi RCEP mengejar potensi pasar Asia-Pasifik dengan turut serta dalam pembentukan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Namun, pada 2017, Donald Trump mengumumkan penarikan diri AS dari TPP, sehingga memperlebar jalan bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara, terutama lewat proyek-proyek Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative).
AS tidak absen sepenuhnya di kawasan, tetapi gaya kebijakan luar negeri Trump yang cenderung isolasionis memberi ruang bagi Tiongkok untuk melakukan manuver politik dan keamanan. Menariknya, beberapa hari sebelum RCEP ditandatangani, Joe Biden baru saja memenangi Pemilu AS. Berbeda dengan Trump, Biden menjanjikan kembalinya AS ke panggung dunia dengan semangat multilateralisme.
Di satu sisi, artinya, AS akan meningkatkan campur tangan mereka di berbagai negara dan kawasan. Di lain sisi, ada sinyal terganggunnya kenyamanan Tiongkok di Asia Tenggara.
Tantangan Baru
Terbentuknya blok perdagangan baru di Asia, dengan ASEAN sebagai batu sandingan utamanya, menunjukkan pergeseran paradigma dalam memandang integrasi kawasan. Pasca Perang Dunia II, aliansi dan integrasi kawasan lebih didorong oleh faktor geopolitik. Tampak misalnya pada pembentukan NATO dan Pakta Warsawa.
Uni Eropa yang selama ini menjadi contoh utama keberhasilan integrasi kawasan, juga bermula dari urusan keamanan, yaitu menghindari persaingan sumber energi utama yang dapat menjadi bahan bakar perang: batu bara dan baja. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir gejala disintegrasi mulai tampak di Eropa. Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara paralel disertai dengan peningkatan supremasi kulit putih dan popularitas politisi sayap kanan di sejumlah negara seperti Hungaria.
Belum lagi persoalan diskriminasi rasial, islamofobia, serta ketakutan terhadap migran yang melanda Prancis dan beberapa negara Eropa lain justru memperlihatkan adanya guncangan hebat pada struktur masyarakat Eropa.
Berlainan dengan itu, ASEAN justru menunjukkan adanya pendalaman dan perluasan integrasi. Ketika didirikan lewat Deklarasi Bangkok, 53 tahun silam, ASEAN hanyalah lima negara yang didorong berunding mencegah meluasnya ketidakstabilan yang diakibatkan Perang Dingin.
Sekarang, orientasi ASEAN lebih condong pada isu ekonomi dan perdagangan. Sebelum RCEP dicapai, ada dua strategi ekonomi yang telah dilaksanakan ASEAN: terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan terjalinnya Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA) antara ASEAN dengan sejumlah mitra.
Meskipun penandatanganan RCEP adalah suatu keberhasilan bagi ASEAN, bukan berarti jalan ke depan akan selalu mulus. Sebaliknya, RCEP boleh jadi akan menjadi ujian kesekian bagi kapasitas ASEAN dalam menjaga kestabilan kawasan. Seiring dengan itu, tantangan bagi ASEAN juga diterjemahkan sebagai tanggung jawab bagi Indonesia, yang selama ini memainkan banyak peran.
Tantangan utama tersebut tidak lepas dari kehadiran Tiongkok itu sendiri yang bersengketa dengan berbagai negara ASEAN soal Laut China Selatan (LCS). Secara legal formal, Indonesia tidak turut serta dalam isu LCS, tetapi memandang penting penyelesaian konflik secara damai dengan ikut menjadi honest broker.
Pada 2017 Indonesia berhasil menyusun Kerangka Kode Etik penyelesaian isu. Namun, pada awal 2020 komitmen Indonesia sebagai penengah itu sepertinya diuji Tiongkok dengan melintasnya kapal mereka di Laut Natuna Utara.
Meskipun sejatinya kesepakatan internasional dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, bukan hal yang tabu dalam pergaulan internasional apabila negara tetap mengedepankan kepentingan nasional.
Dalam hal ini Indonesia dituntut mampu menerjemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk mencapai keseimbangan pengaruh Tiongkok di ASEAN dan kemungkinan terlibatnya AS di bawah Joe Biden dalam aktivitas perekonomian kawasan di masa mendatang. Blok ekonomi baru RCEP mesti dapat menjadi wadah bagi negara ASEAN untuk mencapai kesejahteraan dari kesempatan yang sudah dibuka seluasnya dalam perdagangan internasional.
Naldo Helmys pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, alumnus Master of Science in International Relations University of Glasgow
