Kolom

Tes "Swab" dan Keresahan Masyarakat

Dessy Liestiyani - detikNews
Rabu, 02 Des 2020 13:40 WIB
Pedagang Pasar Pangandaran Swab Test
Tes swab pedagang di sebuah pasar (Foto: Faizal Amiruddin)
Jakarta -

Salah seorang kawan tiba-tiba jadi artis dadakan. Mobil ambulans yang parkir di depan rumahnya langsung membuat orang dengan sigap melakukan "3M" --menengok, menuduh, merekam. Petugas berbaju APD yang mengawal dia pun seakan mengamini kecurigaan warga akan wabah yang akhirnya singgah di lingkungan mereka.

Semakin lama semakin ramai warga yang tertarik magnet gunjingan baru itu. "Pak Anu kena Covid. Itu pasti dari anaknya yang baru pulang dari luar kota," kata Bu Ghibah-1 mulai "menyuntik". "Duh, gawat! Kemarin saya baru beli makanan di kedai Pak Anu," timpal Bu Ghibah-2 cemas.

Tiba-tiba, kabar "Pak Anu pemilik kedai terkena Covid" pun cepat tersebar ke seluruh penjuru kota. Tentunya sudah tidak bisa dibedakan lagi antara fakta dan "bumbu kremes"-nya.

Kisah Pak Anu, teman saya itu, tidak berhenti sampai di situ. Dia harus menanggung risiko akibat viral-nya video itu. Selain menyandang status baru sebagai mantan penderita, dia harus rela kehilangan pelanggan kedai mini yang selama ini menjadi harapan hidupnya sehari-hari. Bahkan beberapa kerabatnya pun enggan untuk masuk ke rumah dia, walaupun peristiwa tersebut sudah lewat tiga purnama.

Melihat kasus tersebut, apakah wajar bila saya merasa resah ketika harus melakukan tes swab? Setuju, kalau tes swab itu perlu. Tapi bagaimana jaminan hidup dan kelangsungan usaha saya bila ternyata ada yang terpapar, seperti Pak Anu?

***

Delapan tahun sudah saya menjalankan bisnis penginapan di kota ini, sebuah kota wisata di belahan bumi Sumatera. Penginapan keluarga yang sederhana, hotel bintang satu.

Semua orang tahu, perhotelan merupakan salah satu bisnis yang paling terpukul saat ini. Saya sendiri pada dasarnya mendukung diadakannya tes swab sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan okupansi dengan menghilangkan rasa was-was orang supaya mau kembali menginap di hotel.

Namun beberapa hal membuat saya agak skeptis tes swab ini bisa berjalan dengan baik, khususnya di kota saya ini. Kasus Pak Anu hanyalah satu contoh bagaimana sikap warga dalam merespons penderita Covid. Akar permasalahannya bisa jadi justru pada proses penjemputan pasien.

Seharusnya nalar saya bisa mengerti betapa berbahayanya virus ini, sehingga terdapat SOP tersendiri sebagai prosedur penjemputan. Tapi entah kenapa, buat saya treatment penjemputan seperti itu justru membuat sang pasien terlihat sebagai musuh masyarakat.

Hal lain yang juga bisa menjadi penghambat adalah cukup banyak orang di sini yang takut berobat ke dokter. Alasannya rata-rata sama, yakni takut disuntik --karena disuntik itu sakit. Jadinya, pergi ke "orang pintar" untuk berobat itu masih menjadi sesuatu yang lazim.

Nah, yang jelas-jelas sudah merasa sakit saja malas berobat ke dokter, apalagi harus melakukan tes saat diri "merasa" sehat. Belum lagi kabar tentang proses tes swab yang menyakitkan. Membayangkan pengambilan sampel dari hidung atau mulut saja sudah membuat sebagian orang bergidik. Ditambah kabar-kabur lainnya seperti dikorek-korek bisa luka, ketelen, bahkan ikut terinfeksi. Paket lengkap yang jelas tidak akan terlaksana tanpa pemaksaan maupun sanksi.

Sepertinya, sosialisasi tentang teknis pelaksanaan tes swab ini kalah gencar dibanding sosialisasi kabar-kaburnya.

Isu berikutnya adalah perlakuan yang diberikan bila hasil tes karyawan ada yang positif. Pengalaman saya, berita "Karyawan Hotel Anu Terpapar Virus" tersebar liar sampai lintas kota. Padahal, sang karyawan tersebut sudah dirumahkan satu bulan sebelumnya. Artinya, dia tidak datang ke hotel tempatnya bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Tapi karena dia masih terdaftar sebagai karyawan hotel tersebut, maka citra tempatnya bekerja pun ikut hancur. Efeknya, banyak tamu yang membatalkan reservasi menginap maupun agenda pertemuan di hotel itu. Betapa berita tersebut cukup menggemparkan kota kecil saya saat itu, merembet pada keengganan hotel lain untuk melakukan tes swab pada karyawannya. Kebayang kan, betapa sulitnya upaya pengelola hotel untuk mengembalikan kepercayaan para tamunya?

Sebagai pelaku perhotelan, saya dan teman-teman sudah menyampaikan keresahan-keresahan ini kepada pihak terkait. Saya sadar kalau tes swab itu perlu. Tapi bagaimana dengan risiko-risiko yang harus kami hadapi bila ada karyawan yang terindikasi positif? Apakah pemerintah dan pihak terkait mau "berdiri" di belakang kami sebagai pengelola hotel --melindungi kami, membentengi kami? Bagaimana kami bisa mengatasi kabar-kabur yang siap menerkam usaha kami?

Di kota kecil saya ini, informasi serapat apapun sangat mudah tersebar. Walaupun pihak terkait menjanjikan bahwa karyawan yang terpapar tidak akan disebarluaskan ke media, namun siapa yang bisa menjamin?

Demikian pula dengan solusi bahwa sang karyawan terpapar tidak harus dijemput, tapi bisa diantar ke rumah sakit atau tempat isolasi yang telah ditunjuk. Apakah hal ini sudah dilegalkan atau baru sekadar wacana? Kalau pada saat kejadian ternyata belum ada koordinasi antarpihak terkait, kita juga yang harus nrimo prosesi penjemputan seperti itu. Apa saya bisa berlindung di balik kesimpulan rapat zoom yang bilang ini dan itu, tapi ternyata belum ada sosialisasinya?

Ketidakpercayaan pada birokrasi ini jelas menjadi keresahan tersendiri buat saya.

Sebenarnya, saya ingin sekali mengikuti tes swab dengan kesadaran dan rasa antusias yang tinggi. Bukan sekadar paksaan atau takut akan sanksi. Tapi, dari mana saya bisa mendapatkan jawaban atas keresahan-keresahan saya ini?

Dessy Liestiyani pengelola hotel

(mmu/mmu)