Kolom

Tata Kelola Perdagangan Masa Pandemi

Haris Zaky Mubarak - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 10:23 WIB
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal 3 Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/2/2020). Selama Januari 2020, ekspor nonmigas ke China mengalami penurunan USD 211,9 juta atau turun 9,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Sementara secara tahunan masih menunjukkan pertumbuhan 21,77 persen (yoy).
Ekspor non-migas ke China turun akibat wabah Corona (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Sejak awal tahun hingga akhir tahun, neraca perdagangan surplus 11,05 miliar dolar AS. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan catatan neraca perdagangan pada kurun waktu yang sama pada 2019. Sepanjang 2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 2,04 miliar dolar AS. Namun sayangnya catatan surplus yang terjadi pada 2020 cenderung bernilai negatif karena surplus yang diperoleh bukanlah didapatkan dari kenaikan ekspor, melainkan dari anjloknya impor.

Dalam laporan ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun, kondisi anjloknya impor negara mengalami kontraksi bukan hanya barang konsumsi, tetapi justru yang paling dalam pada impor bahan baku dan barang modal yang merupakan impor kegiatan produktif di dalam negeri. Hampir semua sektor industri dalam negeri sangat tergantung dengan bahan baku impor. Jika impor bahan baku dan barang modal turun, maka kegiatan produksi di dalam negeri juga akan mengalami kelesuan.

Lesunya kondisi itu sejalan dengan penurunan konsumsi masyarakat. Argumentasi itu dapat terlihat dari grafik pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang turun tajam dari biasanya 5 persen menjadi 2,83 persen pada Kuartal II - 2020.

Dalam triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara dunia tumbuh negatif. Kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang mengalami minus -6,8%, Singapura yang mengalami minus -2.2%, dan Uni Eropa yang minus -2,7%. Hal ini mengindikasi bahwa pasar global secara masif mengalami pertumbuhan minus secara konstan.

Rasional Dalam Negeri

Membaca situasi ekonomi secara makro, kontraksi ekonomi Indonesia selama masa pandemi yang mengalami penurunan agresivitas dari angka 4,9% pada Kuartal IV - 2019 menjadi tumbuh hanya 2,9% pada kuartal awal 2020 memberikan pemahaman bahwa periode akhir 2020 ekonomi nasional kita hanya mampu tumbuh sekitar 2,3%.

Dalam catatan perdagangan nasional, komposisi ekspor nasional kita selama periode Januari-April 2020 masih didominasi produk non-migas sebesar 94,6%. Dalam sektor ini produk industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian masih memberi peran pentingnya bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, produk industri ekspor migas seperti gas dan minyak mentah juga masih menjadi komposisi ekspor yang masih diminati banyak negara dunia.

Negara seperti Tiongkok sampai hari ini masih menjadi tujuan ekspor utama produk non-migas Indonesia. Selain itu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura yang sangat dominan dalam permintaan pembelian. Angka dari ekspor non-migas ini pun tak kecil karena mampu memberikan dampak sebesar 50,6% dari total nilai ekspor non-migas.

Hal ini seperti berbanding tak seimbang dengan angka impor, yang dalam data perdagangan nasional selama periode April 2020 tercatat 12,54 miliar dolar AS atau turun 6,1% jika dibandingkan pada Maret 2020, dan turun sebesar 18,6% jika dibandingkan dengan 2019.

Secara harga rata-rata, dapat dianalisis defisit yang terjadi pada sistem perdagangan nasional pada 2020 tak diakibatkan turunnya nilai tukar riil. Namun, lebih disebabkan volume ekspor yang turun signifikan jika dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya.

Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan kesehatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sepanjang 2020 posisi neraca perdagangan Indonesia masih surplus senilai 2,25 miliar dolar AS. Adapun catatan defisit sebesar 0,35 miliar dolar AS terjadi pada April 2020 berasal dari nilai ekspor yang hanya sebesar 12,19 miliar dolar AS.

Catatan ini menunjukkan masih adanya gerak kecil pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun terjadi di tengah wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Berkaca pada evaluasi ekonomi ini, maka strategi matang dari pemerintah sekarang ini akan sangat menentukan sikap keberlangsungan dan ketahanan perekonomian ke depannya.

Dalam jangka pendek, pemerintah idealnya dapat melakukan identifikasi secara lebih luas untuk penataan sektor atau industri penyumbang ekspor Indonesia yang cukup besar Sementara dalam jangka panjang, pemerintah harus memiliki orientasi dukungan output bagi penguatan sektor dagang lain yang memiliki kebutuhan jual yang cukup tinggi di pasar global, tapi mengalami kesulitan dalam hal bahan baku dan distribusi, identifikasi sektor, dan upaya memberikan bantuan distribusi pemasaran dan promosi ke pasar ekspor non tradisional.

Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalisasikan kebijakan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional mendorong pemerintah untuk membuat ekosistem logistik nasional atau national logistics ecosystem (NLE) sebagai reformasi dari sistem logistik nasional untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia.

Penerapan sistem ini dirasa sangat penting karena kondisi geografis Indonesia adalah kepulauan dimana membutuhkan adanya sistem multi transportasi antar provinsi dan pulau. Hal ini menyebabkan biaya logistik dibayarkan secara tinggi.

Infrastruktur dan Pengembangan

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yang luas memiliki rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif kecil. Berpatokan pada efektivitas pelabuhan sebagai arus perdagangan, maka optimalisasi pengembangan pelabuhan menjadi hal mutlak dalam upaya pemajuan ekspor perdagangan.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan sejatinya akan menurunkan dasar biaya logistik dari banyak ruang guna mendukung aktivitas ekonomi perdagangan antardaerah.Tak hanya itu, pembangunan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan juga harus memberikan dampak positif bagi optimalisasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dalam analisis ekonomi yang dikeluarkan Bank Dunia pada 2014 ditemukan fakta autentik bahwa adanya penambahan biaya angkutan di pelabuhan telah berkontribusi besar bagi penambahan harga yang diberikan tingkat konsumen. Dengan demikian pembangunan pelabuhan daerah menjadi sangat penting sebagai upaya menurunkan biaya logistik.

Produktivitas dari pelabuhan faktanya memiliki dampak besar bagi perubahan nilai ekonomi komoditas perdagangan. Tak heran dampak efisiensi pelabuhan terhadap daya dongkrak perekonomian secara besar pun sangat kuat. Dalam skala nasional, penambahan serta modernisasi pelabuhan masih sangat dibutuhkan karena produktivitas pelabuhan di Indonesia secara umum masih tertinggal dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di wilayah Asia Tenggara dan Eropa.

Perbaikan infrastruktur ekonomi dan tata kelola adaptasi penguatan ekonomi pada sektor dagang baru merupakan kunci yang berperan penting dalam menjaga konstelasi sistem perdagangan internasional selama masa pandemi Covid-19. Penguatan ekspor pada produk makanan olahan Indonesia menjadi skala prioritas baru bagi kebutuhan ekonomi global selama masa pandemi.

Berdasarkan catatan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2020), kebijakan ekspor produk makanan olahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar 1,32 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 7,9 persen jika dibandingkan pada 2019 atau sebelum pandemi.

Adapun destinasi utama dari ekspor produk makanan olahan Indonesia pada 2020 adalah Amerika Serikat yang membelanjakan sebesar 293,6 juta dolar (22,11 persen), Filipina 161,4 juta dolar AS (12,15 persen), Malaysia 101,6 juta dolar AS (7,65 persen), Singapura 74,9 juta dolar AS (5,64 persen), dan Jepang 71,9 juta dolar (5,41 persen).

Dengan demikian, ekspor makanan olahan sangat berpotensi meningkat pada masa pandemi, mengingat makanan olahan menjadi salah satu kebutuhan utama selama karantina. Pemerintah harus terus melakukan kebijakan strategis dalam mendorong ekspor seperti meningkatkan fasilitasi dan pelayanan informasi ekspor, serta promosi ekspor dan proposal kesepakatan dagang secara virtual melalui perwakilan perdagangan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga perlu untuk melakukan pelatihan tata kelola ekspor secara virtual bekerja sama dengan lembaga dari negara mitra, dalam mendorong kinerja perdagangan secara luas. Melalui cara seperti ini, konstelasi sistem perdagangan Indonesia selama masa pandemi Covid-19 dapat terjaga dengan baik.

Haris Zaky Mubarak, MA Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia

(mmu/mmu)