Kolom

Inflasi dan (Pulihnya) Daya Beli

Haryo Kuncoro - detikNews
Senin, 23 Nov 2020 13:05 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Pagebluk Covid-19 di Indonesia selama delapan bulan terakhir benar-benar mengharu-biru seluruh sendi kehidupan. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi.

Pelemahan aktivitas ekonomi secara nasional tercermin dari angka deflasi. Dari Juli hingga September 2020, misalnya, angka deflasi berturut-turut sebesar 0,10%, 0,05%, dan 0,05%. Alhasil, inflasi atas dasar indeks harga konsumen selama tahun kalender hanya mencapai 0,89% dan 1,42% secara tahunan.

Memasuki kuartal terakhir tahun ini, "hilal" inflasi sudah mulai kelihatan. Laju inflasi Oktober menggeliat tipis 0,07% secara bulanan, 0,95% selama tahun kalender, atau 1,44% secara tahunan. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah penggeliatan inflasi di Tanah Air bisa dimaknai sebagai indikasi awal kalau daya beli sudah mulai pulih?

Pertanyaan di atas gampang-gampang susah untuk dijawab. Deflasi tiga bulan berturut-turut secara praktis masuk akal jika memunculkan dugaan pemulihan daya beli. Dari sini, tesis yang berkembang, daya beli menjadi pendorong peningkatan inflasi. Artinya, daya beli menjadi sebab dan inflasi berposisi sebagai akibat.

Tesis di atas tentu saja tidak mengada-ada. Keanehan deflasi terjadi justru di saat pasokan kebutuhan masyarakat masih cukup baik. Meski terkendala PSBB, produsen tetap memiliki persediaan pasokan. Konsumen pun sejatinya dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan transaksi.

Logika lain bertitik tolak dari pemahaman tenaga beli adalah perimbangan antara nominal uang dengan tingkat harga. Oleh karenanya, jika terjadi deflasi, tenaga beli uang akan meningkat. Sebaliknya, angka inflasi yang menaik justru menekan daya beli. Artinya, daya beli menjadi akibat alih-alih sebagai penyebab.

Komparasi dengan data makroekonomi lain tampaknya mendukung kausalitas yang mengalir inflasi ke daya beli. Daya beli rumah tangga untuk belanja konsumsi selama triwulan kedua 2020 melorot 2,92% secara kuartalan. Secara tahunan, kemerosotan pertumbuhan konsumsi lebih dalam lagi, yakni 5,51%.

Dua alur logika di atas bermuara pada persoalan klasik, yakni "dahulu mana ayam dengan telur". Masing-masing memiliki argumen konseptual yang sama-sama kuat lagi masuk akal. Debat pun jika diteruskan niscaya tidak akan pernah selesai. Kalaupun selesai, itu hanya dicapai di atas kertas.

Namun di ranah kebijakan, persoalan di atas harus diselesaikan lebih dulu sebelum kebijakan diambil. Kekeliruan dalam mendiagnosis titik awal persoalan membawa imbas yang tidak ringan bagi kebijakan penanggulangannya. Kebijakan yang semestinya menjadi tujuan bisa menjelma salah posisi justru menjadi tujuan.

Rekonsiliasi kedua cara pandang di atas mengarahkan pembicaraan kembali pada asumsi yang mendasarinya. Asumsi kausalitas yang mengalir dari daya beli menuju ke inflasi berpedoman pada pendapatan masih tinggi. Sebaliknya, kausalitas yang bergerak dari inflasi ke daya beli menganggap pendapatan tidak berubah.

Pada kenyataannya, pendapatan yang diukur dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan penurunan. Pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan PDB minus 5,32%. Angka itu lebih tajam daripada laju inflasi. Dengan demikian, kausalitas yang bergerak dari inflasi ke daya beli agaknya terjustifikasi.

Pandangan ini tanpaknya yang dipakai pemerintah. Di masa pandemi, pemerintah menyalurkan aneka bantuan berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM, dan skema bansos lainnya untuk merawat pendapatan masyarakat.

Hanya, besaran nilai nominal bantuan pemerintah barang kali terlalu kecil untuk menggantikan pendapatan rumah tangga yang hilang terpapar dampak Covid-19. Alhasil, berbagai jenis bantuan sosial tersebut kemungkinan habis teralokasi untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok lainnya.

Padahal, kontribusi komponen pangan dan kebutuhan pokok lainnya dalam pembentukan inflasi relatif kecil. Belum lagi, harga kebutuhan pokok yang diatur pemerintah (administered price) tidak naik. Dengan demikian, jika menggunakan alur logika yang pertama, sangat wajar jika laju inflasi tidak kunjung terdongkrak.

Dengan keterbatasan efek dari bantuan sosial di atas, pemerintah perlu mencoba kebijakan yang diturunkan dari logika yang kedua. Konkretnya, berbagai bentuk insentif tak langsung perlu diarahkan pada rumah tangga golongan menengah-atas yang secara ekonomi cukup kuat sebagai sumber peningkatan konsumsi.

Segmen masyarakat ini agaknya cenderung menahan konsumsi di kala pandemi. Kenaikan simpanan di perbankan yang menembus 12% seakan mengamini dugaan tersebut. Apabila simpanan di perbankan tersebut bisa dibelanjakan niscaya akan membawa efek pengganda pada perekonomian. Alhasil, tenaga beli mendorong inflasi.

Untuk itu, peran pemerintah dituntut lebih strategis agar para pelaku ekonomi tidak bersikap saling tunggu dan saling lihat (wait and see). Produsen menanti geliat permintaan konsumen. Sementara, rumah tangga konsumen yang memiliki simpanan daya beli terus menunggu perkembangan yang lebih cerah.

Sikap saling tunggu yang berlarut-larut membuat resesi ekonomi akan semakin panjang dan upaya penanggulangannya pun kian sulit. Dikembalikan pada dua arah kausalitas antara inflasi dan daya beli, pembangkitan pengeluaran konsumsi dari rumah tangga golongan menengah-atas menjadi solusi tengah yang produktif.

Pengeluaran konsumsi tetap menjadi cara paling ampuh untuk memperbaiki perekonomian. Konsumsi masih berstatus sebagai penyumbang terbesar dalam perhitungan PDB. Alhasil, peningkatan konsumsi menjadi PR pemerintah (pusat dan daerah) dalam memacu perbaikan ekonomi, seraya menyiapkan vaksin Covid-19.

Haryo Kuncoro Direktur Riset The Socio-Economic & Educational Business Institute, Jakarta

(mmu/mmu)