.webp)
Salah satu kekhawatiran terbesar dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah terciptanya kluster baru Covid-19. Untuk meminimalisasi "kluster pilkada", KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada pun mendorong para peserta agar memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama pelaksanaan kampanye.
Sayangnya, seruan tersebut cenderung terabaikan bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Faktanya, hingga saat ini para peserta Pilkada lebih memilih melakukan kampanye dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat ketimbang daring.
Menurut data yang dirilis Bawaslu RI, pada periode 26 Oktober hingga 4 November 2020, penyelenggaraan kampanye dengan menggunakan metode daring hanya sebanyak 56 kegiatan. Angka tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah kampanye dalam bentuk tatap muka sebanyak 16.574 kegiatan dalam periode yang sama. Fakta tersebut pun menggambarkan bahwa kampanye melalui metode daring belum menjadi prioritas bagi para peserta Pilkada maupun timsesnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa kampanye dengan menggunakan metode daring masih minim diminati. Salah satunya, kampanye daring dianggap tidak efektif untuk dijadikan ruang dialog dalam menyampaikan visi-misi peserta Pilkada kepada masyarakat.
Selain itu, para paslon dan tim pemenangannya juga dianggap belum siap untuk mengoptimalkan perangkat kampanye daring. Kondisi demikian semakin terjustifikasi dengan belum meratanya optimalisasi penggunaan gawai di tengah masyarakat termasuk aksesibilitas jaringan internet. Alhasil, pelaksanaan kampanye berbasis daring pun makin sepi peminat.
Pada akhirnya, kampanye daring dianggap tidak layak untuk dijadikan "senjata" yang dapat diandalkan dalam gelanggang pertempuran Pilkada. Layaknya perang, siapa yang mau hanya mengandalkan meriam ketika lawan menggunakan rudal sebagai senjata andalan?
Mekanisme untuk Menguji
Pilkada di tengah pagebluk Covid-19 bukan hanya tentang saling adu gagasan antarcalon pemimpin daerah. Lebih dari itu, Pilkada di tengah pagebluk dapat dijadikan mekanisme untuk menguji sejauh mana kepedulian, kecintaan, hingga kesabaran para calon pemimpin daerah.
Dengan adanya pagebluk Covid-19, para peserta Pilkada 2020 diuji untuk menahan diri tidak berlomba-lomba saling pamer jumlah pendukung. Kampanye yang biasanya identik dengan kumpul-kumpul, konvoi, hingga konser musik, kini hanya bisa diselenggarakan dengan jumlah partisipan maksimal 50 orang. Tentu saja tidak begitu keren untuk dipamerkan.
Di sisi lain, kondisi yang tidak memungkinkan bagi para peserta Pilkada 2020 untuk show of force jumlah pendukung seharusnya dapat dijadikan momentum untuk memberikan porsi lebih dalam penggunaan kampanye secara daring.
Dengan mengandalkan kampanye daring, para calon pemimpin daerah dapat membantu untuk meminimalisasi penyebaran pagebluk Covid-19 yang hingga detik ini masih menghantui calon rakyatnya sendiri. "Rakyat" yang dimaksud di sini tentu bukan hanya audiens kampanye, melainkan juga para penyelenggara Pilkada hingga tenaga kesehatan.
Dengan kata lain, kampanye dengan metode daring merupakan wujud dari kecintaan dan kepedulian para calon pemimpin daerah kepada rakyat yang kelak akan dipimpin mereka. Bukankah para peserta Pilkada juga yang nantinya akan menikmati keuntungan apabila kasus penyebaran Covid-19 di daerah mereka terkendali?
Ironi
Di masa pagebluk ini, pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh dapat dikatakan mencapai "masa emas". Kegiatan belajar mengajar, rapat kantoran, hingga ghibah berjamaah dilakukan secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Penggunaan teknologi komunikasi pun seolah-olah telah menjadi bagian baru dalam lautan kehidupan kita saat ini dan nanti.
Sayangnya, teknologi serupa sepertinya belum cukup menarik perhatian para peserta Pilkada untuk dimaksimalkan dalam bentuk kampanye daring. Padahal, dengan mengoptimalkan kampanye melalui daring, para peserta Pilkada dapat menciptakan branding sebagai calon pemimpin yang "tidak gagap" teknologi alias "pemimpin 4.0".
Dengan demikian, sungguh suatu ironi apabila ada calon pemimpin daerah yang mengklaim diri memiliki visi untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka menyejahterakan rakyat, namun sangat jarang atau bahkan tidak pernah berkampanye melalui daring.
Di sini pun kita bisa menilai, mana kira-kira calon pemimpin yang walk the talk, dan mana calon pemimpin yang hanya jualan pepesan kosong belaka.
Dapat Memberi Contoh
Mungkin kita perlu mengangkat topi kepada para calon kepala daerah yang telah berupaya mengoptimalkan kampanye melalui daring di saat yang lain masih abai. Terlebih jika strategi kampanye melalui daring tersebut dilatarbelakangi rasa kepedulian untuk menekan penyebaran pagebluk Covid-19. Andaikan kalah pun, saya yakin niat baik tersebut akan mendapat balasan setimpal.
Bukan berarti peserta Pilkada yang tidak pernah berkampanye melalui daring adalah orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Tidak juga. Saya yakin semua strategi yang diambil dalam gelanggang Pilkada ini telah didasarkan pada cost-benefit analysis yang mendalam. Sah-sah saja dan tidak ada yang melarang.
Namun demikian, para peserta Pilkada yang memberikan porsi lebih terhadap penggunaan kampanye daring perlu diacungi jempol. Setidaknya, mereka adalah para calon pemimpin yang dapat memberikan contoh bagaimana memanfaatkan perkembangan zaman untuk melindungi orang-orang tersayang.
Jauhari jurnalis
(mmu/mmu)
