Kolom Kang Hasan

Demokrasi Sekelas Sinetron TV

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 23 Nov 2020 11:00 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kalau kita perhatikan tayangan-tayangan di berbagai stasiun TV sekarang, kita sulit menemukan acara yang berkualitas. Acara TV kita berisi sinetron dengan jalan cerita yang mengabaikan akal dan kemampuan akting yang sangat rendah, pengajian yang tidak didukung oleh pengetahuan agama yang memadai, perdebatan yang hanya berisi eyel-eyelan, serta liputan berita yang sekadar merekam kejadian.

Kita tidak menemukan drama TV yang membawa pesan positif, dengan akting pemain yang andal. Bahkan kini TV juga menyiarkan potongan-potongan video yang beredar di media sosial. Apa yang sedang terjadi pada industri pertelevisian? Pemilik stasiun TV harus bertarung untuk tetap hidup. Bertarungnya dengan cara murah dan murahan. Kumpulkan bahan-bahan siaran dengan biaya produksi murah, ramu dengan mengikuti selera banyak orang, raih rating sebanyak-banyaknya.

Kualitas bisa ditempatkan di deretan paling belakang. Dari TV kita tidak lagi bisa berharap ada muatan pendidikan. Sedihnya, begitu pulalah kualitas partai dan tokoh politik kita. Mereka bertindak sangat pragmatis, yaitu hanya peduli soal bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankannya. Tak ada lagi prinsip, tak ada program kerja yang diletakkan di atas dasar prinsip itu.

Jokowi yang sekarang menjadi presiden adalah politikus dari partai nasionalis. Ciri dasarnya dulu adalah menjaga keragaman Indonesia, menempatkan semua golongan pada posisi yang setara, membela dan menjaga minoritas. Ketika ada usulan RUU Pengadilan Agama, dulu PDIP keras menentangnya. Bagi PDIP, itu adalah bentuk pengistimewaan kepada suatu golongan, menyalahi prinsip kesetaraan. Demikian pula dengan RUU Jaminan Halal. PDIP dulu jauh dari kelompok-kelompok Islam politik.

Jokowi menggesernya. Ketika mendapat hantaman kritik dan perlawanan dari kelompok-kelompok Islam politik, Jokowi mencoba melunakkannya, dengan merangkul kelompok-kelompok itu, dan memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Tak jarang Jokowi mengabaikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, demi memuaskan tuntutan kelompok yang ingin dia ambil simpatinya.

Prabowo adalah pensiunan TNI. Ia berasal dari keluarga Kristen. Tapi ia bisa sangat mesra dengan kelompok-kelompok tadi. Partai Gerindra yang ia pimpin secara resmi berideologi nasionalis. Tapi tak tampak gagasan itu muncul dalam kampanye Prabowo. Prabowo nyaman memerankan diri sebagai pemimpin yang akan menunaikkan semua tuntutan kelompok Islam politik, seakan dia lahir dari kultur itu.

Anies Baswedan dulu berada di gerbong Jokowi. Saat itu dia dengan keras mengkritik strategi Prabowo yang memakai kelompok-kelompok radikal untuk meraih suara. Dia menyebut FPI sebagai kelompok radikal. Anies juga yang menulis soal "tenun kebangsaan" sebagai kritik atas aksi kekerasan FPI terhadap Ahmadiyah.

Namun ketika butuh kendaraan politik untuk bertarung dalam perebutan kursi Gubernur DKI, Anies segera menyeberang ke kubu Prabowo. Tidak hanya itu. Dia segera mengadopsi strategi Prabowo, yaitu merangkul FPI. Kini, ketika pimpinan FPI kembali dari pelarian, Anies datang menyambutnya, kemudian diam terhadap pelanggaran PSBB yang menjadi tanggung jawabnya.

Partai-partai politik pun begitu perilakunya. Perda-perda syariat jadi modal untuk meraup suara. Pengusungnya bukan lagi partai-partai Islam. Dalam pertarungan perebutan kursi kepada daerah, tak ada lagi pola koalisi berbasis ideologi. Siapa pun bisa berkoalisi dengan siapa pun. Partai nasionalis bisa menjual isu politik identitas, mempromosikan perda syariat, demi meraup dukungan.

Politik kita tak ubahnya sinetron murahan yang terus menjual cerita-cerita murahan, atau debat murahan yang minim akal minim etika, hanya kencang retorika, demi meraih rating yang tinggi. Demokrasi tumbuh menjadi produk yang mengikuti selera pasar.

Ini mungkin akibat banyaknya lembaga-lembaga survei yang dengan mudah bisa mengetahui selera pemilih. Lembaga-lembaga itu pun tidak lagi duduk sebagai lembaga ilmiah saja. Mereka juga adalah pemain-pemain yang lapar uang, yang mengeruk keuntungan dari survei dan menjadi konsultan politik. Dari merekalah lahir strategi politik sang kandidat. Itulah yang dilakukan oleh Eep Saefulloh Fatah, intelektual yang cemerlang pada masa Order Baru.

Ditambah lagi, ini zaman media sosial. Opini dan kehendak publik bisa dengan mudah diketahui dari media sosial. Banyak kebijakan pemerintah diambil sebagai reaksi atas hal-hal yang berkembang di media sosial. Persis seperti stasiun TV yang meramu program dari kumpulan video yang beredar di media sosial tadi.

Para pendukung politik juga tak punya sikap kritis. Mereka percaya pada mitos. Mereka tak ubahnya penonton sinetron yang memuja bintang pelakon seakan para pelakon itu adalah adalah pahlawan mereka. Jarang ada sikap kritis yang berbasis pada prinsip. Dukungan politik diberikan atas dasar mitos delusional.

Di puncak semua itu, masalahnya adalah pada sistem politik yang dikuasai oleh oligarki. Hanya sedikit orang yang punya akses ke situ, yaitu orang yang punya uang, dan orang yang bisa mengumpulkan massa. Orang dengan kemampuan serta prinsip politik sulit menembus oligarki untuk mendapat akses politik. Di dalam oligarki itu orang hanya berpikir soal bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Kita sedang membangun negara dengan kualitas yang setara dengan kualitas tayangan sinetron di layar TV kita.

(mmu/mmu)