Kolom

Penguatan "Tracing" Covid-19, Perlukah?

Tri Astuti Sugiyatmi - detikNews
Senin, 16 Nov 2020 12:20 WIB
Poster
Mumu Aloha (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -
Program penguatan tracing atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 baru saja diluncurkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 bersama Kemenkes. Sebagaimana kita ketahui, tracing merupakan salah satu bagian dari 3T yang sangat penting dari program pengendalian wabah penyakit menular bersama dengan testing dan treatment.

Program yang melatih nakes pada 10 provinsi prioritas yang bertujuan menemukan kasus baru secara cepat dalam rangka pemutusan penularan --sebagaimana disampaikan oleh Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes M Budi Hidayat-- merupakan berita baik dalam pengendalian pandemi.

Output kegiatan yang akan menambah jumlah personel pelacak atau tracer sebanyak 8.060 orang ini jelas akan memperkuat barisan tenaga surveilans di 1.600-an Puskesmas dan petugas data untuk melakukan analisis epidemiologi sederhana di kabupaten-kota. Apalagi kualifikasi yang dicari juga sangat spesifik berpendidikan minimal D-III untuk tracer dan S2 untuk data manager.

Walaupun upaya ini sangatlah menggembirakan, namun demikian dalam beberapa hal tetap perlu dikritisi. Menurut saya disayangkan mengapa kegiatan ini baru dikerjakan secara serius saat ini, memasuki bulan ke-9 sejak kasus Covid -19 pertama kali dilaporkan di negara kita saat kasusnya sudah menyebar masif ke seluruh wilayah tanpa kecuali.

Bisa jadi prinsip better late than never diterapkan, tetapi jangan sampai upaya ini hanya sifatnya tiba-tiba dan tanpa perencanaan jangka panjang. Walaupun tahun anggaran 2020 hanya sisa kurang lebih satu bulan saja, tetapi semestinya program ini memang serius untuk dipertahankan keberlanjutannya dalam 1 -2 tahun ke depan saat pandemi ini diperkirakan masih bertahan.

Untuk jangka panjang, hal ini juga tetap perlu dipertahankan karena wabah memang bisa datang kapan saja, tentu dengan berbagai catatan.

Intel Kesehatan

Semestinya upaya saat awal terjadi pandemi di Wuhan pada 2019 lalu, maka sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang perlu adalah kegiatan cegah-tangkal di pintu masuk negara baik bandara, pelabuhan, maupun lintas batas. Kegiatan dalam mencegah (to prevent), mendeteksi (to detect), dan memberi respons (to response) di "pintu masuk" negara akan menjadi hal paling krusial sebelum terjangkit.

Sayangnya saat itu respons kita justru keliru dengan mengundang masuk wisatawan asing dari daerah terjangkit. Akibatnya dapat ditebak, pelan tetapi pasti "pintu negara itu "jebol" karena sumber penyakit sudah kadung masuk wilayah, yaitu area selangkah dari pintu masuk itu.

Dalam hal pandemi Covid-19 langkah-langkah pemerintah yang dimanifestasikan menjadi upaya 3T (trace, test dan treat) menjadi bukti serius-tidaknya dalam menangani pandemi. Ironisnya selama ini kegiatan tracing sebagai inti dari program surveilans malah justru sering terabaikan.

Surveilans sendiri menurut WHO (2004) merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Dalam hal pandemi, surveilans seharusnya sejak awal menjadi prioritas utama pertama dibandingkan kegiatan lainnya, seperti pemilihan duta kesembuhan dan lain-lain yang sifatnya tidak esensial.

Berandai-andai saja, jika kegiatan tracing secara serius dikerjakan saat awal pandemi, hasilnya akan kelihatan lebih nyata dan dapat menunjukkan powerful-nya 3T.

Tracing dilakukan pada kontak erat pasien yang terbukti positif dari hasil testing-nya swab PCR. Kegiatan tracing yang baik akan menghasilkan nama-nama baru, siapa yang sudah bergejala dan perlu rujukan ke RS, siapa yang harus dilakukan tes, siapa yang tidak bergejala dan kontak erat serta harus melakukan isolasi mandiri.

Upaya tracing untuk mengetahui sumber maupun rantai penularan akan menjadi sulit saat petugas turun ke lapangan dalam kondisi blind tanpa informasi secuil pun terkait penderita. Pada saat tracing, rumor yang diartikan desas-desus atau kabar burung akan menjadi berguna saat ditindaklanjuti oleh tracer yang seperti "intel-intel" kesehatan untuk dilakukan verifikasi dengan terjun ke lapangan.

Upaya pelacakan sedapat mungkin memang menggunakan data by name by address untuk mempermudah penilaian pola penularan. Apakah hanya kasus tunggal ataukah kluster? Apakah karena kasus impor dari dari daerah lain ataukah sudah merupakan penularan setempat? Dari hasil verifikasi itulah akan didapatkan hasil yang valid sebagai masukan dan data bagi kegiatan penanggulangan Covid-19.

Kejujuran

Ada hal yang ambigu saat program penguatan tracing diluncurkan. Berbicara tracing memang tidak lepas juga dari testing, karena yang dilakukan pelacakan adalah yang berkontak erat dengan kasus konfirmasi positif yaitu dari swab PCR.

Khusus dalam penilaian kinerja surveilans dalam bentuk data testing dan tracing memang mempunyai dua interpretasi. Survailans yang berhasil seharusnya menunjukkan angka testing dan tracing yang optimal di mana wabah terkendali saat angka positif rendah.

Saat ini pendeteksian melalui pengetesan swab masih sangatlah rendah. Dengan penduduk yang mendekati 269 juta, deteksi Covid-19 pada September hanya dilakukan terhadap 0,07 orang per 1.000 penduduk. Angka yang masih lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga maupun standar WHO. Pada Oktober angka pengetesan juga sangat fluktuatif, tetapi ada tren menurun dibandingkan sebelumnya. Hanya provinsi DKI Jakarta saja yang jumlah testing-nya melampaui standar WHO.

Menurut hemat saya, upaya untuk meningkatkan jumlah testing adalah sebuah good will. Menurunkan angka testing otomatis menurunkan kasus. Untuk saat ini jangan dibalik. Kenapa saya menyatakan demikian karena kerumunan pada saat jelang pilkada, kerumunan di tempat wisata saat long weekend dengan sebagian masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan tidak dapat disembunyikan.

Jadi dapat dikatakan percuma meningkatkan kapasitas tracing (akan menemukan suspek) saat tidak ada good will untuk peningkatan testing. Apalagi berdasarkan standar WHO, maka kita baru mencapai 70% pada Oktober dengan angka positivity rate yang masih tinggi 16,11% (3 X lipat standar WHO).

Jadi penguatan tracing akan terasa tidak bermanfaat saat masih ada kepentingan untuk "memperkecil" angka-angka positif (dengan berbagai cara khususnya dengan menurunkan angka tes). Tracing pada kondisi dan situasi "tidak jujur" juga tidak banyak berguna, kecuali hanya menghabiskan anggaran saja.

Usulan

Saat pandemi meluas seperti ini, menurut saya bila semua upaya pelacakan hanya menjadi urusan petugas kesehatan yang ada ditambah angka 8 ribuan tenaga di 10 provinsi prioritas masih tetap terlalu kecil untuk mengemban tugas yang sedemikian besarnya.

Dengan jumlah ini saya rasa tidak akan mencukupi saat kasus sudah merebak sampai level rumah tangga. Untuk itu saya mengusulkan bukan hanya tenaga profesional saja yang bekerja. Semestinya mereka akan bisa mengkoordinasi kegiatan surveilans di level masyarakat. Tugasnya tetap menjadi menganalisis epidemiologi secara sederhana. Namun dalam kegiatan yang akan berjalan sebaiknya tetap juga memanfaatkan kader kesehatan yang sudah ada di masyarakat seperti di dasa wisma, kader posyandu, petugas lapangan dari kelurahan dan kecamatan serta para relawan lain. Sehingga pelacakan menjadi lebih efektif .

Saya juga membayangkan saking luasnya penyebaran kasus ini, untuk mencari kasus kontak erat pasien tidak terlalu sulit lagi. Yang tak kalah pentingnya petugas ini dibekali dengan pengetahuan komunikasi risiko dan all about Covid-19 karena di lapangan akan merangkap sebagai petugas promosi kesehatan juga.

Menurut hemat saya kegiatan surveilans Covid-19 lebih baik digeser menjadi surveilans berbasis masyarakat atau community based surveillance (SBM). Bisa dengan mencontoh SBM yang sudah berjalan yaitu pelaporan surveilans kasus lumpuh layuh (acute flaccid paralysis ) sudah berjalan baik untuk kewaspadaan dini terhadap penyakit polio, yaitu salah satu penyakit yang pernah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dunia juga.

Bisa jadi SBM akan lebih terjamin keberlanjutannya serta efektivitasnya. Tenaga profesional ini akan memberi dampak lebih optimal bila diberdayakan sebagai pelatih untuk kegiatan SBM itu.

Tri Astuti Sugiyatmi Mahasiswa S-3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair

(mmu/mmu)