Catatan Agus Pambagio

Cidera Janji BPJS Ketenagakerjaan

Agus Pambagio - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 10:57 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial untuk pekerja Indonesia, khususnya dalam menyongsong kehidupan pada hari tua dan ketika meninggal dunia saat sedang bekerja. Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) membuat ahli waris, khususnya anak-anak, mempunyai jaminan untuk melanjutkan hidup. Namun sayang ternyata dalam perjalanannya ditemukan kejanggalan-kejanggalan perhitungan JKK yang merugikan pekerja, namun belum terungkap ke publik.

Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan adalah UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja yang mulai beroperasi 1 Juli 2015, dan PP No. 82 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peraturan perundangan tentang BPJS Ketenagakerjaan terlihat sempurna, namun pada kenyataannya tidak demikian.

Dalam PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM diatur manfaat apa saja yang dapat diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan jika peserta misalnya meninggal dunia. Salah satunya diatur dalam Pasal 25 mengenai santunan kematian dan biaya pemakaman serta beasiswa untuk anak peserta, paling banyak dua orang yang diberikan secara berkala setiap tahun, sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.

Dalam tulisan kali ini saya hanya akan menyoroti soal santunan JKK dan JKM. Sedangkan masalah bea siswa untuk dua anak peserta usia sekolah hingga perguruan tinggi akan saya bahas pada tulisan berikutnya.

Persoalan Perhitungan

Dalam tulisan kali ini, saya akan bahas bagaimana JKK dihitung ketika peserta meninggal dunia dan ahli waris mengurusnya. Apa dasar hitungannya khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ketika banyak perusahaan mengalami kesulitan membayar iuran sebagai pemberi kerja.

Ketika peserta meninggal, santunan yang diterima oleh ahli waris ternyata bermasalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketika disampaikan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan semua pejabatnya berlindung dengan kalimat "itu sudah by system". Artinya tidak ada ruang untuk komplain bagi ahli waris ketika muncul persoalan atau dispute.

Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kerugian peserta BPJS Ketenagakerjaan akan sangat besar secara finansial karena uang yang iuran selama masa kerja tidak kembali secara utuh ke keluarga yang ditinggalkan. Artinya komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan pun tertutup bagi ahli waris, hanya dengan kalimat "itu sudah by system".

Manfaat JKM diatur pada Pasal 34 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2019. Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif. Santunan yang didapat ahli waris terdiri atas: (1) Santunan sekaligus Rp 20 juta diberikan kepada ahli waris peserta. (2) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12 juta diberikan kepada ahli waris peserta. (3) Biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta diberikan kepada ahli waris peserta. (4) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat tiga tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Adapun santunan JKK diatur dalam Lampiran III A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019 ditentukan berdasarkan rumus: 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM. Inti persoalan muncul ketika sampai pada perhitungan karena rumus di atas menjadi tidak jelas, menyesatkan, dan merugikan ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Sebagai contoh nyata, A seorang pekerja sektor pariwisata yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wafat saat sedang bekerja sekitar Juni 2020 dan ketika ahli waris mengurus JKK perhitungannya tidak sesuai dengan rumus di atas. A sudah bekerja selama delapan tahun di perusahaan tersebut dengan upah/gaji Rp 10 juta per bulan. Namun karena ada pandemi Covid-19 dan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja mengurangi upah per bulan merata menjadi Rp 2 juta untuk semua level manajemen terhitung mulai April 2020 dan Juni 2020.

A meninggal dunia ketika sedang bekerja. Keluarganya pun mengurus santunan ke BPJS Ketenagakerjaan setempat dan ketika santunan diterima ahli waris, mereka terkejut karena jumlahnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya pada kalimat "perkalian upah sebulan". Yang diperhitungkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai upah bukan upah sebulan yang sudah berjalan selama 8 tahun sebesar Rp 10 juta, tetapi upah bulan terakhir saat A wafat yaitu Rp juta. Meskipun alasan penurunan ini sudah disampaikan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Perhitungan JKK yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengabaikan peraturan yang berlaku. Seharusnya perhitungannya sebagai berikut : 60% x 80 x Rp 10 juta (upah per bulan kondisi normal) = Rp. 480 juta; bukan 60% X 80 X Rp juta (upah sebulan terakhir saat ada Covid-19) = Rp 96 juta. Jadi uang peserta yang hilang ditelan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 384 juta. Bukan jumlah yang sedikit untuk ahli waris. Artinya BPJS Ketenagakerjaan bukan membantu peserta, tetapi merampas hak ahli waris. Betapa besarnya uang yang raib atau tidak sampai ke ahli waris kalau yang wafat jumlahnya, misalnya 10 pekerja per hari.

Berdasarkan Lampiran A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019, tercantum "upah sebulan", bukan "upah sebulan terakhir", atau "upah sebulan pada saat terjadi kecelakaan kerja" yang berakhir pada kematian. Ketidakjelasan ini harus segera dapat diklarifikasi oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam contoh kasus di atas bagaimana tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap uang iuran yang selama delapan tahun dibayarkan penuh? Ke mana raibnya dana yang sudah disetorkan oleh perusahaan dan peserta selama almarhum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Menurut saya ini sebuah cidera janji yang serius.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 2020, Indonesia masuk ke situasi bencana nasional. Sehingga permohonan pemberi kerja untuk mengurangi upah supaya tidak terjadi PHK dan perusahaan dapat bertahan sudah mematuhi perintah Kepres tersebut, tetapi mengapa BPJS Ketenagakerjaan mengabaikan rumus yang disampaikan oleh PP No. 82 Tahun 2019?

Langkah Pemerintah

Kalau benar BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan tidak sesuai dengan Lampiran III A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019, patut diduga BPJS Ketenagakerjaan melakukan cidera janji mengarah pada tindakan pidana yang merugikan ahli waris. Untuk itu mohon KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan memanggil Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dimintai keterangan tentang dasar perhitungan JKK dan JKM yang tidak sesuai Lampiran III A. 2. d. PP No. 82 Tahun 2019 tersebut --kecuali ada peraturan perundangan lain di mana faktor pengalinya bukan upah per bulan, tetapi upah "sebulan terakhir".

Selain itu Menko Perekonomian bersama Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Ombudsman Republik Indonesia juga harus memanggil Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menjelaskan persoalan di atas.

Saya juga mohon kepada Komisi IX DPR untuk dapat segera memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan persoalan yang patut diduga merugikan ahli waris dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangan hanya mengatakan "itu by system", persoalan selesai. Publik menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan patut diduga mengelabuhi peraturan perundangan yang ada, entah demi keuntungan siapa.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)