Kolom

Membidik "Rich Tourist"

Jones Sirait - detikNews
Jumat, 06 Nov 2020 14:00 WIB
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Jakarta -

Dalam setahun terakhir, makin populer saja istilah wisata eksklusif, wisata khusus, atau wisatawan berkualitas. Misalnya ketika beberapa waktu lalu banyak orang heboh dengan destinasi wisata Pulau Komodo yang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dinaikkan biaya masuknya dengan maksud menyeleksi orang yang akan berwisata ke sana. Tak hanya NTT, Bali pun sudah lama menggagas hal yang sama, juga Toba, Papua (Raja Ampat), dan lainnya.

Istilah populernya, target mereka bukan mass tourism tapi alternative atau individual tourism, meski kadang dalam hal tertentu terminologi ini pun kurang tepat. Mass tourism merupakan pergerakan terorganisasi dari sejumlah besar orang atau wisatawan ke destinasi wisata, sedangkan alternative tourism hanya melibatkan sekelompok kecil orang atau individu yang bepergian ke tempat wisata yang belum tentu juga populer.

Biasanya yang alternative tourism itu bisa dibagi dalam tiga kategori: cultural tourism, nature based tourism, dan adventure tourism. Dalam bahasa marketingnya, kategori ini sering dijual dalam paket "ekowisata", wisata petualangan, atau tematik lainnya. Tapi, betulkah yang mereka inginkan hanya sekadar wisatawan minat khusus seperti ekoturisme atau petualangan atau lebih spesifik lagi wisata riset seperti di Pulau Komodo?

Setiap tahun ada 10.000 sampai 12.000 orang wisatawan mancanegara ke Kepulauan Mentawai. Mereka tidak lain para pecinta surfing --wisatawan minat khusus, bukan yang lain. Dengan kata lain, Mentawai telah tersegmentasi dengan baik sebagai destinasi surfing. Tapi bagaimana dengan Pulau Komodo, Toba, Raja Ampat, Bali, atau yang lainnya?

Pertanyaannya, apa motif dari pemerintah dan pemerintah daerah ingin mengubah destinasi wisatanya dari mass tourism ke alternative tourism. Apakah semata mata demi tujuan konservasi atau proteksi kekayaan flora dan fauna atau sosial budaya? Jika iya, silakan saja diatur berapa kapasitas maksimal untuk kunjungan dalam satu hari. Atau ada juga agenda lain yaitu ingin juga mendapatkan devisa atau pemasukan lebih besar dari sektor pariwisata?

Nah, ada kontradiksi di sini; bagaimana menghasilkan devisa dan pendapatan daerah lebih besar, tapi dengan mengurangi jumlah orang yang berkunjung? Maka, kita pun akhirnya sampai pada terminologi lain, yaitu wisata mewah, luxury travel/luxury tourism. Wisatawannya sering kita sebut sebagai rich tourist, rich traveler, atau high-end visitors. Inikah yang mereka maksud?

Jika iya, pertanyaannya kemudian sehebat atau semewah apa layanan yang akan diberikan kepada para wisatawan jenis ini sehingga cocok dengan selera orang orang berduit banyak?

Hak Berwisata

Ketika membahas rich tourist, maka mau tidak mau kita juga akan menyinggung poor tourist, istilah yang menurut saya juga kurang pas. Poor tourist itu merujuk kepada orang banyak yang melakukan perjalanan wisata namun dengan biaya minimalis, terbatas, atau pas pasan. Kelompok ini dikenali dengan kebiasaan menggunakan transportasi atau akomodasi dan belanja makanan-minuman dengan serba budget. Tapi apakah mereka ini benar-benar miskin? Ini juga akan menjadi perdebatan.

Sekali lagi saya termasuk orang yang kurang sependapat dengan istilah itu, namun memang sudah kadung digunakan secara global, karena bagaimanapun hak berwisata adalah hak semua orang, apakah kelompok rich atau poor. Hak berwisata adalah salah satu hak azasi manusia. Dalam Universal Declaration of Human Rights dikatakan: (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Indonesia juga mengakui hak ini dan bahkan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan menyatakan "bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia." Bahkan secara spesifik pada Pasal 19 ayat (1a) dikatakan setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.

Tapi entah kenapa dalam dunia pariwisata tidak bisa terelakkan ada saja yang membuat klaim ada negara sumber poor tourist karena sangat terbatas mengeluarkan uang saat berwisata. Tak perlu kita sebut di sini. Yang pasti bukan Indonesia, karena Indonesia sejauh ini sangat terkenal sebagai wisatawan yang royal dalam membelanjakan uang. Lihat saja bagaimana getolnya negara lain merayu wisatawan asal Indonesia untuk berkunjung ke negara mereka.

Sebenarnya mereka yang dimaksud dengan poor tourist ini punya keunggulan juga. Setidaknya, mereka paling memberikan efek menetes ke bawah paling besar dari uang yang mereka belanjakan. Dengan uang yang terbatas, mereka lebih senang berbelanja di outlet masyarakat paling bawah, menggunakan transportasi murah, penginapan murah, makan di warung atau pinggir jalan, dan suvenir paling rasional bagi dompet mereka.

Sedangkan yang rich tourist mungkin belanjanya besar, tapi menetes di kluster yang lebih sempit. Menarik, karena di masyarakat Indonesia sejak lama sudah muncul tradisi untuk berwisata dengan menyewa bus bahkan mobil bak terbuka, dan itu sangat menyenangkan.

Kesulitan lain dalam membidik rich tourist adalah memahami siapa yang dimaksud kelompok rich itu? World Wealth Report membagi orang kaya yang disebut high-net-worth-individual (HNWI) atau individu dengan kekayaan tinggi ke dalam tiga kelompok. Kelompok I: Ultra-HNWI yang kekayaannya di atas USD 30 juta (Rp 423 miliar); kelompok II: Mid-Tier Millionaires dengan kekayaan antara USD 5 juta - USD 30 juta (Rp 70,5 miliar - Rp 423 miliar), dan kelompok III: Millionaires Next Door dengan kekayaan USD 1 juta - USD 5 juta (Rp 14,1 miliar - Rp 70,5 miliar).

Menurut laporan itu, 10 negara dengan jumlah orang terkaya paling banyak: Amerika Serikat (5,3 juta orang), Jepang (3,1 juta orang), Jerman (1,3 juta orang), China (1,1 juta orang), Prancis (635 ribu orang), Britania Raya (556 ribu orang), Swiss (384 ribu orang), Kanada (362 ribu orang), Italia (275 ribu orang), Australia (266 ribu orang). Arab Saudi dan Kuwait yang merupakan negara Timur Tengah hanya mencatatkan diri di ranking 16 (179 ribu orang) dan 17 (188 ribu orang), sedangkan Indonesia ada di rangking 23 (129 ribu orang).

Ide Gila dan Berani

Nah, kembali ke pertanyaan awal bagaimana caranya kita bisa meraih lebih banyak rich tourist ke Indonesia? Apakah destinasi kita atau amenitas, atraksi, aksesibilitas yang kita punya "cocok" dengan selera kelompok wisatawan ini? Apa iya orang orang yang superkaya itu mau hanya melihat komodo meski bersusah payah terbang dengan penerbangan pribadi, tapi untuk sampai ke Pulau Komodo mereka terpaksa naik kapal yang tidak aman dan nyaman atau menginap di akomodasi yang "regular"?

Kita perlu membenahi dua sisi sekaligus: destinasi dan pemasaran. Tapi kalau terpaksa memilih mana yang lebih dulu dibenahi, itu adalah destinasi. Ini tidak hanya sekadar membenahi objek wisatanya, atau sekadar membangun hotel superpremium, tapi kita membayangkan paket-paket yang cocok untuk selera rich tourist. Mulai dari objek wisatanya, transportasi lokalnya, fasilitas pendukung bandara dan pelabuhan, akomodasinya, telekomunikasinya, keamanannya, keramahtamahannya, event-nya, sumber daya manusianya, dan seterusnya.

Demikian juga dari sisi pemasarannya, selain tahu di mana saja bisa menjaring mereka, juga harus mengetahui kapan dan bagaimana mendekati mereka. Itu sebabnya membidik rich tourist tidak bisa dilakukan satu pihak tapi semua sektor pemerintahan, dan juga kerja sama yang sangat kuat dengan para pelaku usaha pariwisata yang cerdas dan punya visi yang benar benar fokus untuk rich tourist.

Apakah mereka perlu satu destinasi khusus atau seperti kawasan atau pulau tertentu yang diperuntukkan bagi rich tourist? Menurut saya tidak harus juga. Bali,misalnya, punya potensi kuat untuk mencitrakan diri sebagai destinasi untuk rich tourist. Begitu juga dengan destinasi wisata di sepanjang NTB, NTT, hingga Papua. Tapi sekali lagi, perlu penggarapan yang cerdas di sana.

Terakhir ini, Thailand juga membidik rich tourist terinspirasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan social distancing, dan menyiapkan dukungan untuk sejumlah pulau seperti Pulau Phuket, Samui, Phangan, dan Phi Phi sebagai destinasi yang mereka sebut luxury resort. Impiannya, rich tourist mau berkunjung ke sana, dengan terlebih dulu lulus tes Covid-19, dan mereka bebas berwisata di dalam pulau itu. Hasilnya? Sejauh ini kita belum melihat ada perkembangan yang berarti. Agaknya strategi pariwisata apapun, termasuk rich tourist, tidak bisa mengambil keuntungan apapun selama masih pandemi. Entah nanti setelah pandemi ini.

Rich tourist itu memang harus dimasukkan ke dalam program jangka menengah dan panjang, bukan jangka pendek. Indonesia punya objek wisata yang super wow, tapi perlu manusia yang "gila" dan berani untuk membuat ide dan inovasi hebat untuk bisa menarik rich tourist. Satu atau sekelompok destinasi ini harus dicitrakan sebagai destinasi impian para rich tourist.

Mulai dari sajian makanan dan minumannya dengan cita rasa lokal, petualangannya yang bisa melibatkan melibatkan anak, bapak, ibu, paman, dan anggota keluarga lainnya. Atau jika dia bepergian dengan teman-temannya. Di mana uang bukan masalah bagi mereka. Di mana semua dukungan tersedia untuk keamanan dan kenyamanan mereka secara private. Di mana ada fasilitas pendukung untuk pesawat pribadi mereka, dan ada kapal cruise yang terbaik, dan lainnya. Di mana mereka bisa merasakan keluar dari zona nyaman mereka dengan menyenangkan.

Membidik rich tourist itu tidak hanya sekadar membatasi orang ke destinasi wisata. Jika uang tidak masalah bagi mereka, maka pemerintah dan pebisnis pariwisata harus memikirkan sesuatu yang sepadan dengan itu.

Jones Sirait mantan wartawan, pencinta geografi

(mmu/mmu)