Kolom

Konflik Laut China Selatan dan Belanja Alutsista Kita

Bogi Periklas - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 16:18 WIB
Ilustrasi peta-peta di Laut China Selatan. (Hobe/Holger Behr/Wikimedia Commons)
Jakarta -

Pada beberapa hari terakhir ini, banyak beredar berita mengenai kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke beberapa negara. Salah satu agenda penting yang selalu dibahas di setiap negara adalah potensi pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Sekilas agenda tersebut terlihat biasa saja. Namun, jika kita kaitkan dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, maka kunjungan Menhan menjadi punya arti tersendiri.

Sejak menjabat sebagai Menhan di Kabinet Indonesia Maju pada 2019 yang lalu, Prabowo terlihat memiliki ambisi yang sangat kuat untuk memajukan alutsista angkatan bersenjata kita. Berbagai alutsista baru maupun bekas pakai terlihat diusahakan untuk didatangkan olehnya. Kebijakan ini terlihat memperoleh dukungan yang cukup kuat dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat dengan besarnya anggaran yang diperoleh Kemenhan pada 2020 ini sebesar sekitar Rp 127 triliun.

Angka tersebut naik sekitar 17% dari APBN 2019. Dari total anggaran tersebut, terdapat porsi sekitar Rp 10,86 triliun yang akan dipakai untuk melakukan modernisasi alutsista ketiga matra. Matra darat akan memperoleh Rp 4,59 triliun, matra laut sebesar Rp 4,16 triliun, dan matra udara akan memperoleh Rp 2,11 triliun.

Semua anggaran itu masih akan ditambah dengan rencana Kemenhan untuk mengajukan pinjaman luar negeri sebesar Rp 20 miliar dolar AS. Proposal pinjaman luar negeri ini sudah diajukan ke Bappenas sejak pertengahan Juli lalu. Rencananya pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai pembelian alutsista ketiga matra dari luar negeri selama periode 2020-2024.

Terdapat beberapa alutsista penting yang masuk ke dalam wishlist Kemenhan. Beberapa di antaranya mempunyai harga yang cukup fantastis, bahkan untuk ukuran anggaran negara-negara maju. F-16 Block 72 Viper tampaknya berada pada urutan teratas dari daftar pesawat tempur yang ingin didatangkan oleh Kemenhan.

Selain karena faktor sudah cukup banyaknya populasi pesawat F-16 di Indonesia, pesawat tersebut juga sudah ditawarkan oleh Amerika sejak lama. Pesawat tempur dengan biaya per unit sekitar Rp 70 juta dolar itu merupakan salah satu pesawat paling populer di dunia.

Selain F-16, terdapat juga pesawat F-35 yang juga ditaksir oleh Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, pemilihan pesawat ini adalah akibat dari sulitnya realisasi pembelian Sukhoi SU-35 dari Rusia.

Hanya saja dibutuhkan lobi yang sangat kuat jika kita menginginkan pesawat itu. Sebab sampai saat ini, hanya sekutu terdekat Amerika saja yang diperbolehkan membeli pesawat yang harganya tidak kurang dari 80 juta dolar per unitnya tersebut.

Selain pesawat tempur, pemerintah juga sangat berkeinginan membeli beberapa alutsista laut. Misalnya, kapal selam Scorpene dan kapal perang korvet Gowind dari Prancis. Ini semua belum termasuk rencana pembelian alutsista bekas pakai yang sempat membuat heboh beberapa waktu lalu. Rencana pembelian 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon milik Austria dan 1 fregat Bremen Class dari Jerman merupakan bagian dari rencana ini.

Disesuaikan

Tentu semua pembelian alutsista haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan ancaman yang ada. Ancaman di sini bisa didefinisikan sebagai ancaman bersenjata yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Berbicara masalah kedaulatan negara, tentu masalah yang mengemuka akhir-akhir ini adalah onflik di Laut China Selatan. Masalah ini dimulai dari banyaknya nelayan asal negeri Tiongkok yang memasuki area ZEE kita. Kemudian diikuti dengan semakin seringnya kapal coast guard negeri itu yang ikut masuk ke daerah tersebut. Hal ini tentu saja semakin memanaskan hubungan diplomatik antara kedua negara. Situasi yang memanas pada kawasan tersebut harus disikapi dengan kepala dingin.

Kita harus melihat secara lebih teliti, apakah ancaman tersebut betul-betul nyata atau hanya ilusi belaka. Kita harus melihat kembali, apakah kondisi tersebut cukup untuk suatu saat berpotensi menimbulkan perang terbuka? Sudah tepatkah jika kita secara besar-besaran meningkatkan anggaran militer kita karena alasan tersebut?

Sebetulnya terdapat beberapa alasan kuat yang membuat kemungkinan terjadinya perang menjadi sangat kecil, atau bahkan menjadi nihil.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama periode 2019, China mencatat realisasi investasi di Indonesia sebesar 4,7 miliar dolar AS. Nilai tersebut hanya kalah dari Singapura yang mencatat realisasi penanaman modal sebesar 6,5 miliar dolar AS.

Investasi China di Indonesia banyak terdapat pada sektor-sektor transportasi, pertambangan, telekomunikasi, dan kawasan industri. Semua bentuk investasi tadi tentu membutuhkan iklim perekonomian yang kondusif di Tanah Air.

Potensi perekonomian lain yang bisa hilang adalah potensi pembayaran utang dari pihak Indonesia. Menurut data Bank Indonesia per Oktober 2019, posisi utang luar negeri Indonesia dengan kreditor asal China sebesar 18,01 miliar dolar AS.

Dengan begitu besarnya nilai utang Indonesia kepada China akan membuat China berpikir dua kali untuk memulai perang dengan Indonesia. Sebab dengan adanya perang, dapat dipastikan akan membuat perekonomian Indonesia menjadi memburuk dan bisa berisiko terjadinya gagal bayar.

Menurut Global Fire Power, China menduduki peringkat ketiga dunia dari segi kekuatan militernya. Sedangkan Indonesia hanya menempati peringkat ke-16 dunia.

Tetapi dalam dunia militer, kecil bukan berarti pasti kalah, dan lemah bukan berarti mudah untuk ditundukkan. Banyak negara yang dianggap lemah telah menerapkan taktik pertempuran asimetris. Suatu taktik yang biasa dipakai oleh pihak yang lemah melawan kekuatan yang jauh lebih besar.

Dalam penerapannya pada perang di laut, kita bisa melihat pada peristiwa pada 1967. Ketika itu dua kapal cepat rudal milik Mesir berhasil mengkaramkan destroyer Israel INS Eilat. Ini dapat menjadi referensi yang baik untuk diterapkan di wilayah Kepulauan Natuna. Sebab melihat kondisi geografisnya, terdapat beberapa pulau di kawasan tersebut yang sebetulnya cocok dijadikan pelabuhan bagi kapal cepat rudal yang kita miliki.

Klaim China atas area Nine Dash Line sebetulnya telah dipatahkan oleh pengadilan internasional pada 2016. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa klaim China atas batas teritorial laut tersebut tidak sah karena tidak mempunyai dasar historis dan tidak sesuai dengan Konvensi PBB atas Hukum Laut (UNCLOS).

Dari beberapa hal di atas dapatlah kita simpulkan bahwa kemungkinan terjadinya eskalasi ketegangan sehingga menimbulkan konflik militer secara terbuka sangatlah kecil bahkan nihil kemungkinannya. Dengan tidak adanya ancaman militer yang nyata di depan mata, maka kebijakan Kemenhan untuk terus secara sangat agresif melakukan pembelian alutsista dari luar negeri patutlah dipertanyakan.

Bogi Periklas pemerhati masalah sosial politik dan militer

(mmu/mmu)