Kolom

Strategi "Borongan" Melawan Omnibus Law

Sibawaihi - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 13:30 WIB
Sejumlah massa dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Mereka berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020)
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Geger Omnibus Law UU Cipta Kerja sekarang ini bukanlah disebabkan oleh suatu hal yang tiba-tiba. Sesungguhnya sedari mula sudah bisa diduga. Ya, sejak rancangan undang-undang paketan ini diketahui masyarakat, tak sedikit yang mempersoalkannya dengan berbagai argumen dan latar belakangan kepentingan.

Meskipun substansi sanggahannya tidak sama, namun pada hakikatnya semua sama, keberatan terhadap keberadaan Omnibus Law ini, yang dianggap lebih cenderung mementingkan kelompok tertentu --yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Kelompok kepentingan di sini adalah para calon investor yang menginginkan kemudahan dalam berinvestasi atau menanamkan modal usahanya di Indonesia. Demi memangkas birokrasi yang rumit, berbelit-belit, yang menyulitkan para calon investor ini. Nyatanya, undang-undang itu ternyata tidak sinkron dengan kepentingan masyarakat banyak. Ada banyak kepentingan dari banyak orang yang "tersinggung" oleh undang-undang yang baru (disahkan DPR) ini.

Entah oleh karena masyarakat terlalu mengerti (sudah cerdas) atau justru karena ketidakmengertiannya (mis-informasi) atas maksud pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang tadi. Dari sebab mis-informasi atau akibat berita hoaks --seperti yang dituduhkan Presiden Jokowi ataukah bukan-- faktanya proses kelahiran Omnibus Law ini telah menimbulkan perdebatan panjang, bahkan juga mendorong timbulnya gelombang demonstrasi atau unjuk rasa massa besar-besaran.

Sudah semestinya hal ini mendapat perhatian sungguh-sungguh, tak hanya oleh negara dan pemerintah, tapi juga oleh para ahli hukum independen yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan serta melegakan.

Memang, terlepas dari kepentingan hajat hidup orang banyak tadi, pula latar belakang kepentingan ekonomi ataupun politik tertentu, bahwa produk hukum berupa UU Cipta Kerja ini bila ditinjau dari sisi hukum itu sendiri oleh banyak ahli hukum ternyata tak hanya dipandang "cacat materiil". Substansi pasal-pasalnya layak untuk dipersoalkan.

Produk hukum ini juga dinilai memiliki cacat formil; proses pembentukannya tidak cukup memenuhi formalitas pembentukan suatu undang-undang sebagaimana mestinya. Sayangnya, suara para ahli hukum ini tidak terlalu menggema sehingga seperti menjadi angin lalu saja bagi penguasa.

Lex Specialis

Omnibus Law adalah paket undang-undang umum yang mengatur banyak hal khusus yang sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang khusus. Dikatakan umum karena Omnibus Law tidak hanya mengatur satu hal tertentu, tapi banyak bidang, misalnya tentang ketenagakerjaan, pertanahan, pendidikan, dan banyak "hal khusus" lainnya. (Sementara di sisi lain telah ada undang-undang khusus yang mengatur soal-soal khusus tadi).

Bukan hal baru, terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang menyinggung atau menentukan hal tertentu yang ternyata soal itu telah ada di aturan lain secara khusus oleh undang-undang lain yang tertentu, yang memang khusus mengatur soal tertentu tadi. Dan pula bukan persoalan baru bila di kemudian hari ada kasus tertentu maka ketentuan/aturan yang akan diterapkan terhadapnya adalah berdasarkan aturan tertentu yang memang khusus mengatur masalah itu.

Begitulah cara hukum menyelesaikan persoalannya. Inilah yang dinamakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Aturan yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, begitulah maksudnya. Maka dibentuknya undang-undang yang bercorak Omnibus Law itu dimaksudkan untuk merevisi, demikian istilah Presiden Jokowi sebagai pencetus dan pendorong lahirnya Omnibus Law itu.

Merevisi di sini maksudnya hendak menggantikan kaidah hukum yang sudah ada dan diatur dalam undang-undang yang sudah ada, maka keinginan yang demikian itu bisa saja akan menjadi sia-sia saja. Mengapa? Karena masing-masing undang-undang (yang telah ada lebih dulu) akan tetap memiliki kedudukannya; setiap undang-undang itu memiliki keberlakuan yang kuat, sama sederajat, yang satu sama lain tidak bisa saling meniadakan.

Demikian bila dilihat dari kacamata sistem dan tata urutan perundang-undangan. Hanya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sajalah yang secara sepihak dapat meniadakan kedudukan suatu undang-undang itu. Melalui mekanisme pemeriksaan perkara Judicial Review, maka keberlakuan suatu undang-undang itu bisa saja dibatalkan oleh MK.

Otoritas atau kewenangan "meniadakan" undang-undang atau keberlakuan suatu pasal dari suatu undang-undang sebagaimana yang dimiliki MK yang demikian tidaklah dimiliki oleh lembaga lain semacam DPR atau lembaga kepresidenan. Pun misalnya suatu ketika ada keinginan melakukan perubahan, DPR bersama Presiden dapat saja berkehendak mengubahnya dengan menggunakan prosedur resmi dan sah, yakni dengan menjalani mekanisme "perubahan undang-undang".

Suatu undang-undang itu hanya dapat diubah oleh undang-undang itu sendiri, yaitu dengan menerbitkan "undang-undang tentang perubahan" atau "undang-undang pengganti" atau dimungkinkan pula digantikan oleh suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas inisiatif Presiden sendiri. Masing-masing norma perubahan atau penggantian undang-undang itu telah memiliki prosedurnya sendiri; diatur jauh hari dalam tata tertib dan aturan rumah tangga bernama Indonesia ini.

Namun, tidak demikian dengan metode Omnibus Law yang sekarang ini dijadikan metode "pamungkas" pemerintah guna melakukan penataan hukum yang katanya akan lebih baik. Metode Omnibus law jelas-jelas tidak ada dalam tatanan hukum kita. Demikian pula, tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu terobosan hukum yang patut dipuji, karena tidak ada jaminan akan terciptanya kehidupan hukum yang lebih baik. Bahkan boleh jadi dampaknya justru akan dapat mengacaukan tatanan hukum yang sudah ada. Yang demikian ini jauh sekali dari iktikad baik atau niat awal pemerintah untuk menata hukum yang lebih baik dan teratur (tersinkronisasi) di negeri ini.

Lebih dalam lagi, bukan hanya metode Omnibus Law ini tidak dikenal dalam sistem dan tata urutan perundang-undangan, tapi juga telah bertentangan dengan asas-asas hukum, di antaranya adalah asas Lex Specialis tadi.
Bila nanti dari sebab keberadaan undang-undang paketan Omnibus Law yang dipaksakan lahir ini ternyata mengakibatkan terjadinya kekacauan hukum, maka hal ini berarti telah tidak sejalan dengan filosofi maksud tujuan dibentuknya hukum, yakni guna menjaga keteraturan dan keseimbangan pergaulan hidup masyarakat. Maka, jika demikian nanti adanya, adakah alasan lain yang lebih layak untuk tetap mempertahankan si "Om Nibuslaw" itu?
Judicial Review

Sebenarnya perkara mudah meng-MK-kan UU Cipta Kerja ini. Undang-undang yang lahir dengan cara borongan atau metode Omnibus Law ini sebaiknya dilawan dengan cara borongan pula. Sebagaimana "sapu jagat"-nya Omnibus Law, maka hendaknya dilawan dengan metode sapu jagad pula --dilawan seluruhnya.

Artinya, keberadaan satu paket undang-undang itu keseluruhannya diminta untuk dibatalkan/dinyatakan tidak berlaku --jangan hanya tertuju kepada pasal per pasal-- dengan menggunakan satu alasan hukum yang dampaknya menyeluruh. Suatu alasan yang konstitusional berdasarkan undang-undang dasar sebagaimana dasar diajukannya suatu Judicial Review ke MK. Bagaimana penjelasannya?

Ya, undang-undang paketan Omnibus Law tadi, in casu UU Cipta Kerja itu, senyatanya secara keseluruhan telah membuat terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dikarenakan secara bersamaan telah ada undang-undang lain yang tertentu yang sudah mengatur tentang hal yang sama, tapi memiliki aturan atau kaidah yang berbeda pada masing-masing undang-undang itu. Problemnya, undang-undang yang mana nantinya yang mesti dipedomani untuk diterapkan.

Hal yang seperti itu akan dapat membuat keragu-raguan para pencari keadilan; upaya penegakan hukum nantinya akan menjadi tidak konsisten, rancu --undang-undang mana yang akan dijadikan patokan. Tidak hanya akan menjadi dilema bagi para advokat (yang mewakili masyarakat) dalam menangani suatu perkara, juga bagi hakim yang memeriksa suatu perkara di pengadilan.

Bisa itu terjadi, suatu perkara yang berbeda yang latar belakang kasusnya sama atau memiliki dasar gugatan yang serupa yang diperiksa hakim berbeda, akan dipertimbangkan dan diputuskan berbeda; masing-masing hakim akan menggunakan dasar hukum dari undang-undang yang berbeda. Maka di sinilah akan terjadi ketidakpastian.

Dengan latar belakang uraian dalil yang demikian, yakni keadaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka alasan inilah yang sebenarnya bisa dijadikan dasar kuat untuk dikabulkannya tuntutan dalam perkara Judicial Review terhadap UU Cipta Kerja ini, yakni telah bertentangan dengan hak konstitusi warga dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan haknya oleh UUD 1945 pasal 28D ayat (1).

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sibawaihi, S.H
praktisi hukum/advokat

(mmu/mmu)