Kolom

Beberapa Kemungkinan dalam Judicial Review UU Cipta Kerja

M Reza Baihaki - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 12:00 WIB
M Reza Baihaki (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Ketokan palu pengesahan RUU Cipta Kerja (5 Oktober) di DPR sontak secara melahirkan gelombang respons penolakan dari masyarakat. Bahkan secara politik gelombang tersebut berujung pada aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan secara sporadis di berbagai wilayah, baik oleh buruh, mahasiswa, hingga kalangan aktivis. Beberapa kritikus maupun akademis juga tidak luput memberikan catatan berupa antitesis terhadap konsep omnibus yang merupakan (salah satu) metodologi dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru diterapkan di Indonesia ini.

Tetapi berbagai respons maupun catatan antitesis terhadap RUU Cipta Kerja tersebut sama sekali tidak menggoyahkan konsistensi pemerintah (DPR dan Presiden) dalam menentukan arah politiknya. Bahkan secara afirmatif pemerintah hendak menggeser perdebatan mengenai polemik RUU Cipta Kerja yang semula berada dalam ranah politik agar ditempuh secara hukum, yakni melalui mekanisme Uji materiil/formil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.

Di satu sisi, imbauan pemerintah dalam menyikapi polemik ini dapat dipahami secara normatif, mengingat konsekuensi dari paradigma negara hukum (rule of law maupun rechtstaat) yang dianut pasca Reformasi menghendaki hukum sebagai panglima di negeri ini, sehingga upaya apapun dalam menentukan benar-salah harus ditempuh secara mekanisme hukum, bukan politik.

Namun, di sisi lain terdapat beberapa pandangan pesimistis yang menghiasi langkah ini mengingat UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law, yang mencakup puluhan kluster dan berbagai substansi tersendiri. Berangkat dari kondisi demikian, tulisan ini mencoba untuk menakar berbagai kemungkinan dalam proses hukum (UU Cipta Kerja) yang sedang ditempuh saat ini.

Pembahasan

Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 secara normatif dapat dilakukan untuk menilai substansi materi (materiele toetsingrecht) maupun tata cara pembentukan, formalitas UU (formele toetsingrecht) (Jimly Ashiddiqie, 2009). Konsepsi demikian dapat dilihat pada Pasal 51 UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yang menghendaki adanya uji materiil maupun formil. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis, konsepsi tersebut juga berlaku untuk UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, masyarakat (yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya) dimungkinkan untuk menentukan pengujian UU baik ditinjau dari aspek materiil (konstitusionalitas keabsahan materi muatan UU) maupun (validitas) formil, baik wewenang institusi pembentuk, format struktur, dan prosedur pembentukan UU (Anna Erliyana, 2009).

Mengenai uji materiil, perlu diperhatikan bahwa pengujian materiil dilakukan dengan melihat kesesuaian/ketidaksesuaian (ketentuan) pasal UU (objek gugatan) dalam UU Cipta Kerja, dengan norma pasal UUD 1945 sebagai batu uji. Dengan demikian pengujian materiil akan sangat terfokus pada pasal-pasal yang diujikan dengan mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan kadar konstitusionalitas sebuah pasal, apakah bertentangan atau tidak, bukan menentukan UU secara keseluruhan.

Tentu hal ini akan berdampak pada pembatalan atau tidaknya sebagian pasal/ayat dalam UU (Cipta Kerja) yang diujikan, dan bukan kepada seluruh materi muatan UU. Di satu sisi, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai ketentuan norma (pasal) yang dirasa belum secara holistik dipertimbangkan ketika penyusunan UU Cipta Kerja.

Namun, di sisi lain UU Cipta Kerja yang memuat berbagai kluster jika disandingkan dari sudut pemohon, maka pengujian materi semacam ini relatif akan memakan waktu yang lama, mengingat substansi dari UU Cipta Kerja akan sangat terfokus pada pasal-pasal. Sedangkan, semua kluster yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja relatif hampir menjadi objek dari gugatan.

Oleh karena itu, terdapat pertanyaan, mungkinkan UU "Sapu Jagad" ini diatasi dengan putusan yang bersifat "sapu jagad" pula? Hemat saya, hal ini dimungkinkan mana kala objek pengujian (pasal) yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan "jantung" dari UU Cipta Kerja. Mengingat pembatalan terhadap jantung UU secara sekuensial berdampak pula pada pembatalan keseluruhan UU.

Hal tersebut secara praktik pernah dilakukan MK ketika membatalkan UU No. 20 Tahun 2020 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Putusan 001-021-022/PUU-I/2003, pemohon mengujikan Pasal 16 dan Pasal 17, serta Pasal 68 yang secara konseptual menegasikan domain pemerintah dalam menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, yang merupakan hajat hidup warga negara, melalui sistem unbundling. Lebih lanjut, dalam ratio decidendie (pertimbangan hukum) MK menyatakan:

Menimbang bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002...

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun mengenai uji formil, hal ini dilakukan dengan melihat ketentuan formal lahirnya sebuah UU, baik wewenang pembentuk UU, format dan struktur UU, hingga prosedur (proses) dalam pembentukan UU. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa berdasarkan Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, uji formil dibatasi secara selama 45 hari sejak disahkannya UU.

Mengingat bahwa UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, maka berdasarkan tenggang waktu, hal tersebut masih relevan untuk diajukan dalam Judicial Review. Namun terdapat pertimbangan lain, yaitu dalam praktiknya, sepanjang berdirinya MK, ternyata belum ada satu pun permohonan mengenai uji formil yang dikabulkan dan berdampak pada hilangnya kekuatan hukum mengikat sebuah UU.

Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa putusan MK, seperti Putusan 27/PUU-VII/2009 mengenai UU No. 4 Tahun 2009 tentang MA, Putusan 79/PUU-XII/2014 mengenai UU 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Putusan MK No. 001-020-021/PUU-I/2003 tentang Ketenagalistrikan, yang secara keseluruhan sepanjang mengenai uji formil, mahkamah menolak secara tegas.

Di satu sisi penolakan Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut hemat saya patut untuk dipertimbangkan. Mengingat, dewasa ini beberapa logika penolakan terhadap UU Cipta Kerja hanya disandarkan semata pada UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), padahal berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan (dalam uji formil) hanya akan menguji UU terhadap UUD 1945 (Pasal 22), dan berbagai ketentuan norma yang berasal dari delegasi Pasal (UUD 1945).

Lebih lanjut, hal tersebut secara teknis akan lebih terfokus pada tata tertib DPR dalam penyusunan UU, dan bukan semata-mata UU 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, jika pemohon menghendaki pembatalan UU secara formil, maka hemat saya harus secara holistik juga mendasarkan pada logika tata tertib DPR dalam pembentukan UU.

Terakhir, jika uji formil demikian ternyata dikabulkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapatkah UU tersebut diajukan kembali? Hemat saya, uji formil tidak secara spesifik menyatakan materi UU bertentangan, melainkan hanya berdasarkan prosedur dan proses. Sehingga, jika uji formil dikabulkan, pemerintah masih memiliki wewenang untuk kembali membahas dan mengesahkan UU dengan catatan bahwa telah sesuai dengan prosedur formil yang sesuai dengan delegasi Pasal 22 UUD 1945.

M Reza Baihaki peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

(mmu/mmu)