Kolom

Judicial Review UU Cipta Kerja: Jalan Terakhir?

Fahmi Ramadhan Firdaus - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 11:00 WIB
Fahmi Ramadhan Firdaus (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Pasca disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu, timbul penolakan di berbagai daerah dari kalangan masyarakat baik buruh hingga mahasiswa. Sesungguhnya hal ini dapat dimaknai sebagai puncak emosional dari masyarakat yang sejak lama menolak kehadiran UU Ciptaker yang dikenal sebagai Omnibus Law, penolakan tersebut didasari atas proses pembentukannya yang tertutup dan minim partisipasi hingga aturan-aturan yang dinilai merugikan di berbagai kluster di antaranya yang paling disorot adalah kluster ketenagakerjaan dan kluster lingkungan hidup.

Pemerintah, DPR, Kepolisian, hingga influencer bahkan menyalahkan demonstran atau pihak yang menolak UU Ciptaker agar terlebih dahulu membaca keseluruhan draf naskah UU Ciptaker sebelum berkomentar. Namun di sisi lain sejak disetujui melalui Sidang Paripurna DPR tidak ada draf final yang dibuka kepada publik, sehingga timbul pertanyaan draf naskah mana yang harus dibaca?

Sebelumnya, sempat beredar draf naskah UU Ciptaker dengan jumlah halaman yang berbeda-beda. Tercatat, ada tiga draf yang beredar, Pertama, draf naskah setebal 905 halaman; kedua, draf naskah setebal 1.035 halaman; ketiga draf naskah sebanyak 812 halaman. Menurut keterangan DPR, draf final adalah yang 812 halaman setelah melalui berbagai proses penyuntingan.

Penyuntingan dalam proses pembentukan undang-undang setelah disahkan sangatlah tidak wajar; seharusnya draf naskah yang disetujui dalam Rapat Paripurna adalah draf final yang sudah siap diserahkan kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan. Kalaupun ada penyuntingan itu hanya pada aspek formil seperti misalnya perbaikan typo, titik dan koma, tidak boleh menyentuh aspek substansi baik penambahan atau pengurangan pasal.

Meskipun DPR mengklaim perubahan tidak menyentuh aspek substansi, tapi faktanya berbeda. Ada perubahan substansi pasca disetujui. Contohnya penambahan 1 ayat dalam Pasal 79 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan versi 812 halaman. Jumlah ayat dalam Pasal 79 UU 13/2003 berubah menjadi 6 ayat, padahal dalam draf versi 905 halaman hanya 5 ayat saja. Contoh lainnya Pasal 88A menjadi 8 ayat, padahal sebelumnya hanya 5 ayat. Draf terbaru menambahkan peran pemerintah daerah, yang sebelumnya hanya pemerintah pusat. Tentu saja hal ini mengindikasikan adanya cacat formil yang dapat menjadi bahan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

Lantas bagaimana upaya untuk membatalkan UU Cipta Kerja? Presiden Jokowi melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10) menyatakan: "Jika masih ada tidak ada kepuasan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,"

Tidak ada yang salah dari pernyataan Presiden Jokowi, namun lebih bijak jika jalur Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai jalan terakhir. Sesungguhnya masih ada jalan lain yang harusnya ditempuh terlebih dahulu di antaranya Executive Review dan Legislative Review.

Executive Review

Cara pertama untuk membatalkan UU Ciptaker adalah dengan Executive Review, dalam hal ini Presiden bisa menerbitkan Perppu tentang pembatalan UU Cipta Kerja dan mengembalikan keadaan hukum seperti semula sebelum UU Cipta Kerja ada.

Mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang sesungguhnya pernah terjadi pada 2014 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2014 dan Perppu No 2 Tahun 2014 yang pada intinya membatalkan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan mengembalikan pemilihan kepala daerah agar dipilih langsung oleh rakyat.

Namun beberapa pihak menilai peluang Executive Review melalui Perppu ini kecil, dapat kita lihat sesungguhnya UU Ciptaker sendiri merupakan RUU inisiatif pemerintah bahkan menjadi keinginan Presiden Jokowi sebagaimana yang pernah ia ungkapkan dalam Pidato pelantikannya Oktober 2019 silam.

Kedua, berkaca dari pengalaman September 2019 lalu bagaimana dorongan publik untuk menerbitkan Perppu pembatalan mengenai undang-undang yang bermasalah yakni UU KPK hasil revisi juga tidak diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Padahal saat itu tak sedikit korban jiwa yang meninggal akibat penolakan terhadap UU KPK hasil revisi.

Legislative Review

Upaya kedua adalah Legislative Review; DPR bersama Pemerintah dapat melakukan Revisi UU Ciptaker atas urgensi tertentu yang mendesak dalam hal ini tuntutan publik, sehingga tidak perlu masuk ke dalam Prolegnas. Tapi upaya ini perlu Political Will para pembentuk undang-undang.

Apabila hal ini terjadi, tentunya proses pembentukannya harus lebih transparan dan mengedepankan partisipasi publik serta aspiratif dalam kata lain kepentingan publik agar dimasukkan ke materi muatan pasal sehingga UU Ciptaker mendapatkan legitimasi yang kuat oleh publik dan tidak lupa agar para pembentuk undang-undang merevisi atau menghapus pasal-pasal yang bermasalah dalam UU Ciptaker saat ini.

Judicial Review

Kita harus mengedepankan cara bernegara yang memposisikan Pengadilan sebagai jalan terakhir mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final and Binding, apabila masih ada jalan lain harusnya jalan tersebut ditempuh dulu. Dapat dimaknai Judicial Review adalah upaya terakhir untuk melawan UU Ciptaker, tapi alangkah lebih bijak bagi pembentuk undang-undang agar dipertimbangkan kembali mekanisme Executive Review dan Legislative Review.

Pihak yang memiliki Legal Standing dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya UU Ciptaker dapat mengajukan uji formil dan/atau uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Uji formil berkaitan dengan apakah prosedur pembentukan suatu undang-undang sudah tertib dan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari uji formil adalah pembatalan undang-undang secara keseluruhan. Sedangkan uji materiil berkaitan dengan substansi pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Implikasi dari uji materiil adalah pembatalan pasal yang diuji.
Menyerahkan segala permasalahan pembentukan atau substansi undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah hal yang sesungguhnya tidak baik dan merupakan bentuk tidak tanggung jawab para pembentuk undang-undang. Apabila hal ini terus menerus terjadi dikhawatirkan akan timbul stigma negatif yang menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai "Rubbish Bin" bagi para pembentuk undang-undang.

Kabar terbaru, pada Rabu (14/10) draf final UU Ciptaker telah diterima oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian dibubuhkan tanda tangan sebagai bentuk Pengesahan. Meskipun nantinya Presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak disetujui, UU Ciptaker akan tetap berlaku. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Fahmi Ramadhan Firdaus peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(mmu/mmu)