Judul Buku: Sudah Senja di Jakarta: Ideologi, Kebijakan Publik, Politik, dan Ruang Ibu Kota; Penulis: Hikmat Budiman dkk (Tim Populi Center); Penerbit: Buku Obor, Juli 2020; Tebal: xiv + 413 halaman
Sedari dulu, saat masih tinggal di daerah, saya membayangkan Jakarta sebagai kota megah kiblat peradaban. Jakarta adalah barometer kesuksesan. Maka wajar, pikir saya ketika itu, jika banyak yang berbondong-bondong ke Jakarta untuk mengadu nasib.
Namun, pandangan itu berubah ketika kota itu menjadi periuk nasi saya sejak dua tahun lalu. Jakarta yang saya temui sehari-hari adalah tontonan transportasi umum yang sesak, udara panas berpolusi, lalu lintas yang centang perenang, dan harapan yang lusuh.
Dan, saya kira apa yang saya tonton setiap hari itu direkam dengan sangat baik oleh tim Populi Center, sebuah lembaga thinktank kajian kebijakan publik ternama di Jakarta, dalam buku Sudah Senja di Jakarta: Ideologi, Kebijakan Publik, Politik, dan Ruang Ibu Kota.
Buku ini berisi tujuh buah tulisan panjang yang mengupas beberapa aspek masalah kota Jakarta. Semua penulisnya adalah para peneliti Populi Center. Semua tulisan di buku ini disunting langsung oleh Hikmat Budiman, seorang kritikus budaya yang cukup dikenal lewat buku Lubang Hitam Kebudayaan.
Selain menyunting, Budiman juga membuka bunga rampai ini dengan ulasan panjang tentang perjalanan Jakarta melintasi zaman. Kita akan diajak untuk menyusuri liku-liku Jakarta dari zaman VOC hingga era Gubernur Anies Baswedan. Mengawali tulisannya, Budiman menggambarkan Jakarta dengan sinis sebagai kota yang sudah terlalu letih, kota yang orang-orangnya dilingkupi rasa bosan karena kesibukan yang menjenuhkan.
Dari paparan itu, kita tahu bahwa dari dulu Jakarta memang diniatkan untuk menjadi kota yang menggerakkan roda-roda ekonomi dan kekuasaan, alih-alih sebagai kota humanis. Dalam salah satu pasase, Budiman menyebut "Jakarta kini hanya menjadi lahan yang paling mahal untuk menuju istana negara melalui pemilu." Perubahan yang dimulai sejak munculnya Jokowi-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) itu, dalam pandangan Budiman telah membuat Jakarta turun derajat.
Setelah asyik masyuk dalam melihat Jakarta dari kacamata kebudayaan, kita selanjutnya disuguhi sebuah paparan penelitian soal gambaran polarisasi warga Jakarta. Paparan itu ditulis oleh Afrimadona dalam tulisan berjudul Ideologi Kebijakan Publik: Memeriksa Konsistensi Ideologis Antara Pilihan Polik dan Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah DKI. Afrimadona mencoba menjawab pertanyaan "apakah dukungan politik warga Jakarta kepada pemimpinnya, dari Ahok hingga Anies, ada kaitannya dengan ideologi politik?"
Dia mencari jawaban atas pertanyaan itu bermodalkan pisau teori politik dan data survei Populi Center. Meskipun tulisan ini terasa kental sekali "nuansa akademis"-nya, ia mengungkap sebuah temuan yang cukup menarik: bahwa ternyata warga Jakarta baik pendukung Ahok atau Anies memiliki posisi ideologis yang berhimpitan. Singkatnya, peran ideologi tak penting-penting amat bagi warga Jakarta untuk mendukung para pemimpin pujaannya.
Satu lagi tulisan yang menarik saya adalah Ulang-Alik Batavia: Kemacetan dan Masalah Hunian Kelas Pekerja di Jakarta yang ditulis oleh Jefri Adriansyah. Tulisan ini mengulas masalah klasik --yang mungkin juga klise-- Jakarta: kemacetan dan kawasan kumuh. Tulisan ini menarik bagi saya karena kedua masalah itu juga jadi masalah privat bagi saya. Saya adalah seorang pekerja yang setiap hari berjibaku dengan kemacetan dan bermimpi memiliki hunian.
Jefri memaparkan studi-studi terdahulu tentang bagaimana perkembangan masalah kemacetan di Jakarta. Jakarta termasuk kota di Asia Tenggara yang tertinggal dalam hal penyediaan transportasi massal modern seperti MRT dan LRT. Padahal di satu sisi, Jakarta adalah megapolitan yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Seperti Budiman, Jefri juga sedikit mengajak kita menengok kembali sejarah Jakarta, saat trem masih beroperasi hingga MRT.
Setelah itu, Jefri beralih ke masalah hunian di Jakarta. Ketimpangan kelas dalam masalah hunian ini begitu kentara. Menurut Jefri, dalam masalah ini, pemerintah masih tampak "menyerahkan masalah pemenuhan hunian ini kepada swasta", yang justru membuat masalah kian runyam. Alih-alih bisa menghadirkan pemenuhan hunian layak bagi seluruh warganya, yang ada justru komersialisasi yang kelewatan.
Sebagai studi kasus, Jefri juga mengkritisi konsep urban renewal (pembaruan kawasan) yang diperkenalkan oleh Gubernur Anies. Dalam kritiknya, konsep yang pertama kali muncul di AS dengan aroma rasisme itu hanya jadi slogan Anies yang tak kunjung jadi langkah konkret.
Sampai di sini, saya kira judul Sudah Senja di Jakarta memang cocok untuk mewakili napas tulisan-tulisan dalam buku ini. Semua tulisan berusaha meneroka senjakala Jakarta yang ringkih dan kerepotan menyelesaikan masalah sendiri. Senja, kita tahu, akhir-akhir telah jadi diksi yang akrab disandingkan dengan romantisme anak-anak muda kekinian. Diksi suasana yang telah dipopulerkan oleh para begawan sastra seperti Mochtar Lubis hingga Seno Gumira Ajidarma.
Barangkali, sebaiknya memang begitulah semestinya Jakarta diperlakukan; hanya perlu diromantisasi sebagai kota yang penuh harapan lengkap dengan kenangan-kenangan buruk yang kerap muncul pada akhir bulan. Jadi, siapa suruh berharap kepada Jakarta?
Rakhmad Hidayatulloh Permana wartawan detikcom
(mmu/mmu)
