Kolom

COVAX Mendukung Vaksin Covid-19

Tjandra Yoga Aditama - detikNews
Rabu, 28 Okt 2020 11:04 WIB
Vaksin Virus Corona Menuju RI
Ilustrasi: Fuad Hasim/tim infografis detikcom
Jakarta -

Para pemerhati COVID-19 di negara kita banyak yang tertarik dengan isi Tweeter beberapa hari ini. Bermula dari tweet Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 17 Oktober pukul 14.15 yang menulis: Indonesia stands behind multilateralism, including the Covid-19 vaccine multilateral track. Indonesia ready to join COVAX AMC.

Lalu Ibu Menlu nget-weet juga: Elbow bumping with my good friend, @DrTedros, Director General of #WHO in Geneva (16/10). #IniDiplomasi.

Menariknya, Dr Tedros Direktur Jenderal WHO juga mencuit di Tweeter-nya --bahkan dalam Bahasa Indonesia-- dan menulis: Saya berdiskusi dengan @Menlu_RI 🇮🇩 Retno Marsudi dan Menteri BUMN @erickthohir mengenai #COVID19. Saya berterima kasih atas komitmen mereka untuk mengakhiri pandemik ini dengan bekerjasama dengan @WHO dan partner multilateral lainnya. Solidaritas!

Lalu Dr Tedros, pimpinan tertinggi WHO dunia ini mencuit juga pada hari yang sama, 17 Oktober 2020: Saya berterima kasih kepada @Menlu_RI Retno Marsidi & Menteri BUMN @erickthohir untuk keanggotaan #Indonesia🇮🇩 di dalam Dewan Fasilitasi ACT-Accelerator untuk #COVID19.

Tiga Area

Untuk mengenal COVAX, kita perlu tahu bahwa pada April 2020 yang lalu telah diluncurkan Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator yang menghimpun berbagai potensi negara di dunia, organisasi internasional, pengusaha, pakar ilmiah, pihak swasta, masyarakat sipil, dan kaum filantropi. ACT menangani inovasi dan akses terhadap penyediaan diagnosis, pengobatan dan vaksin COVID-19. Nah, COVAX adalah pilar yang khusus menangani vaksin.

COVAX ditangani bersama oleh The Vaccine Alliance (Gavi), the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan WHO. Tujuannya mengakselerasi penyediaan dan pengadaan vaksin COVID-19 untuk menjamin akses yang fair and equitable untuk semua negara di dunia.

COVAX punya 3 area, yang disebut sebagai workstream. Pertama, Development and Manufacturing Workstream, yang dikoordinir oleh Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan bertujuan mendukung penelitian dan pengembangan serta kemungkinan perluasan produksi kandidat vaksin COVID-19.

Kedua, Policy and Allocation Workstream yang dikoordinir oleh WHO. Area kedua ini bertugas memformulasi rekomendasi kebijakan global tentang pentahapan penggunaan (allocation framework) vaksin. Kita sudah tahu bahwa pada awal produksi vaksin nantinya (kalau memang vaksin berhasil baik dalam uji klinik fase tiga), maka tentu belum akan cukup untuk semua penduduk, dan karena itulah akan ada pentahapan.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan kerentanan populasi, yaitu petugas garda terdepan (essential workers), mereka dengan angka kesakitan dan kematian yang tinggi, dan populasi dengan risiko penularan yang tinggi. Tentu mungkin saja ada tumpang tindih antartiga hal ini, misalnya petugas kesehatan adalah garda terdepan dan juga punya risiko penularan yang tinggi, dan seterusnya.

Kita sudah mendengar informasi bahwa kalau 3% vaksin tersedia, maka akan diprioritaskan dulu untuk petugas kesehatan yang menangani kasus dan petugas garda terdepan lainnya, dan lalu secara bertahap akan ke kelompok masyarakat lainnya. Rencana sementara di dunia adalah dalam bentuk distribusi proporsional. Tahap pertama sekitar 2 miliar dosis vaksin dialokasikan sesuai jumlah penduduk negara-negara di dunia, dengan disisakan 5% sebagai penyangga (buffer) untuk kalau-kalau ada kegiatan kemanusiaan dan atau wabah mendadak di suatu daerah/negara.

Area ketiga, Vaccine Procurement and Delivery yang dikoordinir oleh Gavi. Area ini melingkupi dukungan untuk ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Sampai akhir Agustus 2020 ada sekitar 80 negara yang berpotensi self-financing yang berminat bergabung dalam COVAX Facility, bersama 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang memenuhi syarat untuk mendapat dukungan dari COVAX Advance Market Commitment (AMC).

Negara-negara yang self-financing akan diminta berpartisipasi untuk membeli vaksin dalam harga yang patut dan sudah dinegosiasikan, sementara negara berpenghasilan rendah dan menengah akan mendapat dukungan vaksin lewat skema pendanaan ODA. Menurut berita di media massa, pada kunjungan Menteri Luar Negeri ke Jenewa, disampaikan juga ketertarikan Indonesia untuk bergabung ke dalam COVAX AMC ini.

Tujuh Aspek

Setidaknya ada tujuh aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemberian vaksin di suatu negara. Pertama, prioritas populasi dan pentahapannya, seperti yang sudah dibahas di atas. Tampaknya hal ini juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kita.

Kedua, mekanisme pemberian vaksin. Kita tahu bahwa ada vaksin yang cukup diberikan satu kali saja dan ada juga yang harus diberikan dua kali dalam jarak waktu tertentu. Ada pula jenis vaksin yang harus tersimpan dalam suhu rendah sehingga memerlukan rantai dingin (cold chain) yang tentu bukan hal sederhana di daerah yang panas cuacanya dan juga kalau ada hambatan ketersediaan aliran listrik misalnya.

Ketiga, kesiapan sistem kesehatan secara keseluruhan. Ini penting karena pemberian vaksin pada penduduk tentu akan berhubungan pula dengan SDM kesehatan yang ada, fasilitas kesehatan yang mungkin terlibat serta kebijakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan di berbagai tingkat pemerintahan.

Keempat, dukungan regulasi yang tepat. Seperti diketahui bahwa vaksin (termasuk COVID-19) baru dapat digunakan kalau sudah ada izin dari Badan Pengawasan Obat di negara itu. Dalam hal ini, izin akan diberikan sesudah ada keyakinan tentang keamanan dan efektifitas vaksin. Jadi di satu sisi perlu ada dukungan regulasi dan di sisi lain harus ada jaminan penuh tentang keamanan dan efektifitas vaksin.

Kelima, mekanisme pengawasan keamanan vaksin yang sudah beredar di masyarakat. Perlu pengamanan amat ketat agar kalau ada sedikit saja laporan kemungkinan efek samping; harus ditelusuri tuntas dan dinilai apakah memang betul atau tidak. Kegiatan surveilans pascavaksin diberikan ke populasi merupakan bagian amat penting untuk menjamin masyarakat terlindung dari kemungkinan buruk yang tidak diinginkan bersama.

Keenam, strategi komunikasi yang sejalan dengan kebutuhan pemahaman masyarakat. Komunikasi publik ini setidaknya punya dua tujuan. Pertama, menjelaskan kepada masyarakat secara rinci dan mudah dimengerti tentang manfaat vaksin, cara pemberian, kemungkinan keluhan ringan yang timbul, dan lain-lain.

Kedua, upaya mencegah adanya kelompok masyarakat yang menolak divaksin dengan berbagai alasannya. Perlu diketahui bahwa masalah penolakan divaksin ini bukan hanya terjadi di satu atau dua negara, tetapi di banyak negara di dunia dan perlu diantisipasi dan ditangani dengan serius.

Sistem Monitoring

Hal ketujuh yang harus dilakukan suatu negara yang nantinya melakukan program vaksinasi COVID-19 ini adalah sistem monitoring berkala dan evaluasi program secara keseluruhan. Sejak awal sudah harus ditetapkan bagaimana monitoring akan berjalan di berbagai tingkatan, apa yang harus ditindaklanjuti dari hasil monitoring itu, serta bagaimana pengawasan selanjutnya, dan bagaimana evaluasi akan dilakukan, dinilai, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan program.

Dunia masih mengamati mana vaksin yang mungkin ada untuk COVID-19 ini. Dalam waktu ini, dan juga di masa-masa pemberian vaksin mulai berjalan, semua harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Prof Tjandra Yoga Aditama Guru Besar Paru FKUI, Mantan Direktur WHO SEARO dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes

(mmu/mmu)