Kolom

Kebijakan Publik dan Komunikasi

Joko Tri Nugraha - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 16:15 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi: tim infografis detikcom
Jakarta -

Kebijakan publik adalah kunci keberhasilan bagi negara-negara berkembang, namun sudah begitu banyak yang mengabaikan prosesnya. Oleh karenanya perkembangan politik menjadi semakin menarik dan proses politik kemudian bertransformasi menjadi proses pembuatan hukum yang kering dan teknis. Akibatnya para pemimpin serta institusi pembuat kebijakan seringkali menjadi terperangkap ke dalam tawar-menawar kepentingan di kalangan elite.

Di ranah kebijakan publik, proses formulasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan di mana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik. Hasil yang diharapkan adalah solusi terhadap masalah publik. Tetapi perlu dicermati bahwa formulasi kebijakan merupakan aktivitas kebijakan yang tidak netral dari politik. Sehingga kebijakan (hukum publik) yang terbentuk merupakan resultan kompromi politik dari para aktor yang berperan merumuskan kebijakan.

Sekalipun demikian tidak semua hasil kompromi politik tidak bersentuhan sama sekali dengan kepentingan publik. Misalnya para aktor yang berhasil memproduksi kebijakan-kebijakan populis yang pada hakikatnya merupakan hasil kompromi yang bisa sensitif terhadap penyelesaian masalah publik. Kebijakan tentang pendidikan murah bahkan gratis di Srilanka, serta pelayanan kesehatan gratis kepada rakyat, merupakan contoh nyata kebijakan populis yang mendapat dukungan dari rakyat banyak dan merupakan solusi kebijakan.

Produk Kebijakan

Lindblom (1986) menjelaskan bahwa produk kebijakan di setiap negara berbeda satu sama lain, tergantung pada sistem politik masing-masing. Sebagai contoh sistem otoriter, yang tidak memproduksi kebijakan yang memberi jaminan kebebasan sipil, hak-hak konvensional, serta kekayaan pribadi, sebagaimana lazimnya produk kebijakan negara demokrasi. Kebijakan dalam sistem otoriter cenderung mengedepankan hak-hak pemerintah dibandingkan dengan hak-hak rakyat.

Omnibus Law adalah salah satu produk kebijakan dalam bentuk undang-undang (hukum publik) yang mengatur berbagai subjek yang kompleks, lalu disatukan dalam sebuah wadah hukum. Omnibus Law pada umumnya mengambil alih peraturan-peraturan yang ada sebelumnya karena menganggap harus diperbaiki dan disempurnakan. Inilah yang membuat RUU Cipta Kerja seringkali disebut UU raksasa karena berisi 812 halaman, terdiri dari 15 bab dan 816 pasal.

Penggunaan Omnibus Law sebenarnya sudah dilakukan beberapa negara lain, misalnya pada 1880 an di Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Sementara di Asia Tenggara, diterapkan di Filipina pada 16 Juli 1987 yang disebut dengan Omnibus Investment Code untuk memudahkan investasi di negeri itu. Sedangkan di Vietnam, mereka menerapkan Omnibus Law untuk mengimplementasikan kebijakan WTO.

Pada beberapa kasus, lahirnya UU Ketenagakerjaan baru di berbagai negara pada umumnya tidak menyenangkan kaum buruh. Munculnya UU ini dilatari karena kompetisi bisnis yang ketat sehingga memaksa pemerintah melakukan beberapa perubahan agar tetap kompetitif untuk para investor. Dunia yang kita tempati sekarang tak lagi sama dengan dunia lama, kenyamanan lama sebagian akan tergerus akibat desakan kompetisi pasar.

Masalahnya, tidak semua orang telah siap menerima kenyataan baru yang dianggap merugikan bagi mereka. Sementara, tidak semua pemerintah cukup waktu untuk memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh publik. Semua fokus untuk mengejar target memperbaiki indeks dan indikator global. Kelompok yang kecewa adalah serikat buruh yang sejak awal berniat baik untuk ikut berunding memberi masukan kepada pemerintah dan DPR, karena ada serikat buruh lain yang sejak awal menolak dan tidak mau berunding. Namun usulan perwakilan serikat buruh ini berakhir dengan demokrasi prosedural, banyak masukan perwakilan buruh yang tidak terakomodasi.

Proses Kebijakan

Mengelola masyarakat sebagai negara bangsa sejatinya adalah tentang pilihan-pilihan lembaga politik agar dapat menjalankan negara sebagai suatu entitas politik. Masyarakat yang percaya akan persamaan akan memegang prinsip bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dan pelayanan yang sama dalam hukum. Kemudian masyarakat akan mengembangkan mekanisme dialog sebelum mengambil keputusan. Budaya dialog bertransformasi menjadi suatu lembaga politik yang demokratis. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Siapapun tidak bisa memungkiri bahwa wakil rakyat di DPR adalah personal yang diberi amanah untuk mengemban amanah rakyat. Meski citra pemilihan umum tidak seluruhnya bebas dari noda-noda hitam politik, dalam kesepakatan kita semua wakil rakyat seharusnya adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab, paling kenal, dan paling tahu kebutuhan para pemilihnya. Tidak memandang mereka berasal dari mana, suara publik tetap harus diperjuangkan.

Beberapa tuntutan serikat buruh yang masih belum menemukan jalan tengah antara lain adalah hilangnya upah minimum sektoral, menurunnya jumlah pesangon dari 32 menjadi 25 kali, masalah pekerja kontrak yang berkepanjangan, pekerja alih daya (outsourcing) bisa ke semua jenis kegiatan, penggunaan tenaga kerja asing, soal pembayaran upah, serta pemberhentian karyawan dengan alasan untuk efisiensi dan buruh mangkir.

Dalam praktiknya RUU Cipta Kerja adalah salah satu produk kebijakan publik yang sifatnya inkremental, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Model ini merekomendasikan pembuat kebijakan yang dalam kelangkaan waktu dan anggaran yang tidak memadai mereka harus membuat kebijakan yang rasional.

Bagaimanapun, model ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, model ini menyebabkan pembuat kebijakan menjadi tidak profesional karena mereka hanya mempunyai sedikit niat untuk mengembangkan kebijakan yang inovatif yang mungkin efektif memecahkan masalah kebijakan untuk mencapai visi bangsa. Kedua, pembuat kebijakan akan mudah didikte oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan, karena mungkin menciptakan manfaat sebelumnya bagi mereka. Kebijakan yang muncul akan lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, dan bukan untuk kepentingan rakyat.

Epilog

Kebijakan publik memang merupakan domain dari negara, yang memegang otoritas legal formal. Namun tak serta merta para elite politik menganggap publik tidak pantas tahu untuk mengikuti proses pengambilan keputusan. Publik tetaplah harus dihargai sebagai warga negara yang menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk menyelenggarakan aktivitas yang menyejahterahkan. Komunikasi kepada publik terkait RUU Cipta Kerja perlu dibenahi. Dengan demikian, publik akan bisa menerima RUU ini sebagai bentuk ikhtiar membangun fondasi masa depan bangsa, bukan hanya sekadar instrumen kebijakan untuk menjawab tantangan kekinian.

Joko Tri Nugraha dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip Untidar, kandidat Doktor Administrasi Publik

(mmu/mmu)